Berita Terbaru

Thursday, February 25, 2016

Wakil Ketua Komite I DPD RI Sikapi Pernyataan Menkopolhukam
by noberd losa - 0

JAKARTA,SM.COM - Benny Rhamdani, Wakil Ketua Komite I DPD RI asal Senator dari Provinsi Sulawesi Utara, menyikapi pernyataan Luhut Panjaitan ketika menilai masyarakat Papua dan Pemda Papua.

Pertama cenderung menyalahkan pelaksanaan UU Otsus No.21 tahun 2001. Kedua, menyalahkan masyarakat Papua dan Pemda Papua, yang kesannya dalam pandangan Luhut, seolah-olah kegagalan Otsus Papua berkaitan dengan penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk Papua.

Inti dari dua hal itu menurut Benny, sangat tidak adil karena cenderung memiliki sikap yang menyalahkan belum efektifnya pelaksanaan otsus Papua kepada masyarakat Papua dan Pemda Papua. Bahwa ada kasus-kasus penyalahgunaan keuangan dana otsus.

“Mungkin itu iya, tapi itu tidak boleh digeneralisir. Nah disitulah justru menjadi tantangan dan tugas pemerintah jika ditemukan penemuan penyalahgunaan keuangan, yang karena penyalahgunaan anggaran otsus ini, masih memunculkan kelompok masyarakat Papua yang tidak puas dengan pemerintah pusat,” ujar Benny kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

Dikatakan Benny, masyarakat Papua yang tidak puas terhadap otsus maka disitulah tugas negara, pertama untuk mengambil tindakan hukum bukan dengan gaya dan cara menyalahkan masyarakat Papua dan Pemda Papua. Kedua, pendekatan apapun yang dilakukan pemerintrah kepada masyarakat dan daerah, sudah benar apa yang dilakukan Jokowi kepada masyarakat Papua.

“Jadi Jokowi tidak hanya melakukan pendekatan secara politik, melalui kebijakan-kebijakan yang pro terhadap masyarakat yang ada di timur Indonesia bahkan Papua. Tapi ini juga melakukan pendekatan secarla humanis. Bagaimana seorang Presiden sampai tiga kali datang ke Papua, bagaimana seorang Presiden bisa menginap dan tidur disana, bagaimana Presiden bisa menerima kelompok OPM di Istana. Itu bukan saja pendekatan politik tapi pendekatan humani,” Kata Mantan anggota DPRD Sulut ini.

Ditegakannya, sikap arogan Luhut mengeluarkan statement dan cenderung menyalahkan rakyat Papua dan Pemda Papua, ini menurutnya adalah cara yang kontraproduktif bahkan bisa menjadi blunder politik terhadap apa yang menjadi semangat Pemerintah Jokowi untuk menjaga eksistensi NKRI melalui pendekatan politik dan pendekatan humanis.

“Yang lainnya cara-cara yang dipertontonkan Luhut dengan gaya bicara dan pernyataan-pernyataannya itu, ini kan kita teringat kepada rezim orde baru. Jadi cara-cara yang dulu pernah dipertontonkan oleh rezim orde baru, yang cara itu seharusnya sudah terkubur lama bersamaan terkuburnya rezim orde baru pada 21 Mei 1998. Jadi gaya dan cara itu tidak layak untuk hidup dan dipertontonkan kembali di era saat ini apalagi di era Pemerintahan Jokowi – JK,” terangnya.

Wakil Ketua Komite I DPD RI menyatakan, ada kesan kaitan dengan dana otsus yang sudah diberikan pada Papua dan Papua Barat, kalau tidak salah jumlahnya 56 triliun, sedangkan untuk Papua Barat 18 triliun. Ada kesan dari yang disampaikan Luhut ini, dana itu datang dari kebaikan pemerintah pusat. Seolah-olah Luhut ingin menempatkan pemerintrah pusat yang ada di Jakarta sebagai sinterklas. Kesannya, Kalau kesaannya ini benar, sikap yang salah kaprah, sikap yang keblinger dari seorang Menkopolhukam kalau benar kesan ini disampaikan ke publik dari gaya dan cara bicaranya Luhut.(Obe)

« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment