Berita Terbaru

Thursday, February 4, 2016

SVR 'kebiri' hak konstitusinal Anggota Deprov
by noberd losa - 0

Wakil Ketua DPRD Sulut Stevanus Vreeke Runtu
MANADO,SM.COM - Deprov Sulut sebagai lembaga legislativ yang memiliki hak konstitusional untuk mengemukakan pendapat dalam persidangan kini mulai mendapat larangan.

Dimana untuk kesekian kalinya ketua Deprov Sementara Stevanus Vreeke Runtu menegur dalam Rapat Paripurna anggota Deprov yang ingin interipsi dan menyampaikan pendapat.
Teranyar saat, SVR menyinggung Anggota Deprov Sulut Meiva Salindeho Lintang, usai menyampaikan interupsi.

"Sekali lagi saya sampaikan, setiap anggota Deprov yang melakukan interupsi harus seizin pimpinan fraksi," kata SVR, dalam paripurna.
Larangan SVR ini sempat membuat gaduh ruangan rapat dan menjadi perbincangan hangat dilingkungan Deprov Sulut. 

Anggota Deprov Denny Sumolang misalnya mempertanyakan aturan yang disampaikan SVR tersebut yang menurutnya tidak jelas tertulis dalam Tata Tertib.

"Tidak ada dalam tata-tertib interupsi harus seijin ketua fraksi. Karena posisi kami ketika menghadiri rapat paripurna adalah anggota Deprov yang memiliki konstituen di daerah masing-masing," kata Sumolang.

Pengamat Politik dan Pemerintahan Sulut Toufik Tumbelaka menjelaskan, aturan larangan menyampaikan interupsi saat Sidang Paripurna sama saja dengan mengebiri hak kontitusi anggota Dewan.

"Aturan itu sama saja mengebiri hak konstitusional anggota Deprov sebagai wakil rakyat,” tegas Tumbelaka. 

Namun dia mengatakan, ada waktu-waktu tertentu memang anggota Deprov Sulut harus mengerti tidak bisa mengeluarkan pendapat dalam sidang.

"Jila memang ada anggota fraksi yang menyampaikan aspirasi diluar Ijin fraksi itu menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dengan fraksinya. 

Dan memang harus di mengerti ada paripurna tertentu yang tidak perlu ada mengeluarkan pendapat, ini tantu perlu untuk diketahui semua anggota," jelasnya.

Tapi dia mengingatkan kembali bahwa setiap anggota Deprov perlu mengetahui kontes paripurna yang berlangsung.

"Misalnya soal paripurna pengesahan saja, sebetulnya tidak perlu ada interupsi dan penyampaian pendapat," kuncinya.(Dewa)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment