Berita Terbaru

Thursday, February 4, 2016

KPU kerja maraton siapkan Pilkada 2017
by donwu - 0

Ilustrasi.
BANJARMASIN—Usai menghadapi pelasanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahap I, Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera diperhadapkan dengan tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak tahap II pada 2017. KPU pun bekerja secara maraton menyiapkannya. “Banyak tahapan yang harus dirumuskan secepatnya,” kata Ketua KPU Husni Kamil Manik saat membuka Rapat Pimpinan Nasional KPU se-Indonesia di Banjarmasin, Selasa (2/2/2016) malam.
Menurut dia, Pilkada Serentak 2017 bersamaan dengan persiapan awal pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilihan Umum Anggota Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 2019.  Adapun pelaksanaan pencoblosan Pilkada Serentak 2017 ada dua opsi, yakni pada 8 atau 15 Februari 2017. Namun, kedua tanggal itu harus disesuaikan dengan agenda penting di daerah. Pilkada Serentak 2017 akan berlangsung di 99 daerah, yang terdiri atas 8 provinsi dan 91 Kabupaten/Kota. 
Dan untuk Sulut sendiri aka nada dua daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2017 yakni Bolmong dan Sangihe. Jabatang Salihi Mokodongan dan Yanny Tuuk sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bolmong akan berakhir 16 Juli 2016, sedangkan jabatan HR Makagansa dan Jabes Gaghana sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sangihe akan berakhir 1 November 2016 mendatang. Kedua daerah ini nantinya akan dipimpin Penjabat Bupati sampai pelaksanaan dan dilantiknya Bupati-Wakil Bupati definitif hasil Pilkada 2017.
Husni menjelaskan, Rapat Pimpinan Nasional KPU se-Indonesia yang berlangsung 2-4 Februari 2016, antara lain mengevaluasi semua tahapan pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Keberhasilan dan kekurangannya menjadi catatan penting untuk menggelar pilkada serentak berikutnya. Salah satu isu penting yang dibahas adalah praktek politik uang. Menurut dia, politik uang bukan lagi sebagai penyimpangan, tapi sudah merusak nilai-nilai berdemokrasi. Husni meminta para pimpinan KPU daerah memberikan masukan tentang modus dan cara untuk memerangi politik uang. “Ini harus menjadi perhatian khusus. Bagaimana KPU bisa ikut dalam perlawanan politik uang,” ujarnya.
Agenda lainnya adalah membahas peningkatan sumber daya manusia penyelenggara pemilu dan menyusun program kerja prioritas tahun 2016 sesuai daftar isian pelaksanaan anggaran. Kalimantan Selatan dinilai sukses menggelar tahapan pilkada, khususnya pengelolaan pascapilkada. Ia mencontohkan, hasil akhir suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan sejatinya memiliki legal standing mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sesuai pasal 158 Undang-Undang tentang Pilkada, pasangan calon yang kalah bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Namun itu tidak terjadi. Demikian pula pilkada di Kotabaru, karena gugatan ditarik kembali.(tem/dsw)

Selengkapnya bisa juga dibaca di SKH Swara Kita dan e-Paper www.swarakita-manado.com edisi Kamis 4 Februari 2016.

« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment