Berita Terbaru

Wednesday, February 3, 2016

Kemendagri setuju Pilkada Manado 17 Februari, Pemkot diminta segera cairkan dana
by donwu - 0

Usai konsultasi Pilkada Manado di Kemendagri, Rabu (3/2/2016) siang.(foto: ist)
MANADO, SMCOM—Akhirnya waktu pelaksanaan Pilkada Manado tetap dilaksanakan 17 Februari 2016 sesuai jadwal yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manado. Hal ini diperkuat dengan hasil konsultasi yang dilakukan Penjabat Walikota Manado, Ketua Dekot, Pimpinan Fraksi, Komisioner KPU Sulut, Bawaslu Sulut, KPU Manado, Sekkot Manado, Akademisi, serta pejabat Pemkot Manado, di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Rabu (3/2/2016). Hasilnya jelas, Kemendagri menyetujui pelaksanaan Pilkada Manado 17 Februari 2016. 
Ketua KPU Manado Jusuf Wowor SIP MSi mengatakan, pelaksanaan Pilkada Manado wajib dilaksanakan pemerintah daerah dan untuk penggeseran anggaran tidak ada masalah. Payung hukumnya jelas yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 44 dan Nomor 51 Tahun 2010. “Pemerintah kota tidak ada masalah lagi karena Walikota telah mendengar langsung apa yang disampaikan Kemendagri. Aman, tetap tanggal 17 Februari. Kami akan balik ke Manado dan berharap Pemkot segera mencairkan anggaran yang waktunya semakin dekat,” tutur Wowor.
Penjelasan Wowor diperkuat oleh Komisioner KPU Manado lainnya, Amrain Razak. “Hasil konsultasi yang diterima langsung Direktur Pelaksana Keuangan Daerah Kemendagri Drs Syarifudin MM, bahwa pelaksanaan Pilkada Manado 17 Februari 2016 wajib dilaksanakan pemerintah daerah, dan untuk penggeseran anggaran tidak ada masalah. Payung hukumnya jelas. Alhamdulillah Pilkada akan berlangsung aman,” ucap Amrain.
Penjabat Walikota Manado Ir Royke O Roring (ROR) juga telah disampaikan bahwa sebenarnya dasar hukum dari pergeseran anggaran hal yang mendesak. “Dari unsur-unsur itu sudah menjelaskan kepada pemerintah kota oleh karena Pilkada tidak ada masalah. Demikian juga ternyata ada aturan yang mengatur bahwa ketika hibah ini diserahkan, sudah menjadi satu kesatuan dengan hibah APBN dari KPU secara keseluruhan, baik Provinsi maupun Pusat,” ungkap ROR.
Sementara kewenangan untuk memeriksa, lanjut dia, rupanya harus diposisikan pemeriksaan keseluruhan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU secara berjenjang, tetapi pemeriksaannya keseluruhan. Jadi tidak bisa pemeriksaan secara parsial. “Sepulangnya dari Jakarta, Pemkot bersama KPU, Panwaslu, dan Dekot akan membahas lebih teknis. Mudah-mudahan dapat diproses secepatnya sebagaimana jadwal dari KPU. Payung-payung hukum dari Pilkada sudah jelas, karena semuanya sudah dipayungi aturan,” ujar ROR.(dsw)

Selengkapnya bisa juga dibaca di SKH Swara Kita dan e-Paper www.swarakita-manado.com edisi Kamis 4 Februari 2016.


« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment