Berita Terbaru

Sunday, February 14, 2016

Elektabilitas GSVL-MOR tertinggi pemicu Pilkada Manado terhambat
by donwu - 0

Kecintaan masyarakat kepada GSVL-MOR sudah tak bisa dibendung dengan cara apapun.
MANADO, SMCOM—Pelaksanaan Pilkada Manado susulan ini bisa menjadi salah demokrasi tersulit dan penuh lika-liku yang pernah terjadi di Indonesia. Setelah diputuskan pelaksanaan Pilkada Manado ditunda dari jadwal sebelumnya yakni 9 Desember 2015, kini persoalan rumit terjadi ketika KPU Manado menetapkan pilkada susulan digelar 17 Februari 2016.
Dan pergeseran anggaran pun dijadikan alasan pelaksanaan Pilkada Manado ini diperlambat. Berbagai upaya pun dilakukan oknum-oknum terkait supaya pilkada ini ditunda hingga 2017. Padahal sudah denan jelas payung hukum untuk melaksanakan Pilkada 17 Februari 2016 sudah jelas, ditunjang dengan aturan-aturan yang mengharuskan Pemkot Manado segera membiayai Pilkada ini. Lembaga-lembaga berkompeten pun sudah memberikan lampu hijau agar pilkada segera digelar, antara lain dari Badan Pemeriksa Kuangan (BPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun tetap saja, rekomendasi dua lembaga ini seolah tidak dipercaya oknum-oknum tertentu.
Dugaan memperlambat anggaran dan upaya menunda Pilkada Manado hingga 2017 karena oknum-oknum tersebut tak terima dengan elektabilitas atau tingkat keterpilihan yang sangat signifikan masyarakat Manado kepada pasangan GS Vicky Lumentut-Mor D Bastiaan (GSVL-MOR). Pasalnya, hingga saat ini survey yang dlakukan berbagai elemen, termasuk dari internal partai politik, menunjukkan bahwa elektabilitas GSVL-MOR berada di posisi 48 persen, itu artinya tertinggi dan jauh di atas dua pasangan lainnya. “Survei internal partai kami memang masih menempatkan GSVL-MOR tertinggi, sementara calon yang kami usung berada di posisi bawah,” ujar salah satu petinggi PDIP, Sabtu (13/2/2016) kemarin, yang mewanti-wanti namanya tidak dipublish.
Di tempat terpisah, aktivis Tommy Sumelung SH juga berpendapat sama. “Andai saja elektabilitas GSVL-MOR itu ibarat tombol volume musik, rakyat akan minta dia turunkan sedikit elektabilitasnya agar lawan politik punya elektabilitas sama rata, sehingga Pilkada Manado berjalan ini berjaan lancar. Cuma sayang, yang ditanam GSVL selama lima tahun memimpin Manado, sudah dirasakan rakyat Manado. Sehingga hanya rakyatlah yang bisa menurunkan elektabilitas GSVL-MOR,” ujar Sumelung.
Terkait fenomena penolakan pilkada, lanjut pria yang juga Ketua LSM Lembaga Anti-Korupsi Indonesia (LAKI) Sulut ini, dicurigai disutradarai pihak yang gemas dengan materi paslon di masing-masing partai pengusung. “Saya lihat ada yang kecewa dengan materi pasangan calon yang diusung. Penolakan, dalih payung hukum itu cuma kamuflase menyederhanakan masalah. Sisi yang menonjol di pilkada itu, ada partai politik ragu dengan calon mereka. Sehingga lahirlah wacana Pilkada 2017 dengan beragam alasan aneh-aneh,” tandas Sumelung.
Namun di satu sisi, mereka memberi dukungan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Manado dan sebagain besar anggota Dekot Manado yang sudah menandatangani pergeseran anggaran tersebut. Dikabarkan sampai Sabtu kemarin, persetujuan pergeseran anggaran belum ditandatangi Penjabat Walikota Ir Royke O Roring (ROR), ditambah penolakan dari Fraksi PDIP Dekot Manado.(dsw)

Selengkapnya bisa dibaca di SKH Swara Kita dan e-Paper www.swarakita-manado.com edisi Senin 15 Februari 2016.

« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment