Berita Terbaru

Thursday, February 4, 2016

Eks Bupati Bolmong resmi jadi terdakwa kasus TPAPD
by donwu - 0

MMS alias Marlina alias Butet saat menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor, Manado, Kamis (4/2/2016) siang, atas kasus TPAPD Bolmong 2010.(foto: lano/sk)
MANADO, SMCOM—Mantan Bupati Bolmong, MMS alias Marlina alias Butet (55), warga Jln Siliwangi Kelurahan Kotabangun Timur Kecamatan Kotamobagu Timur Kotamobagu, resmi menjadi terdakwa dalam kasus penyalahgunaan dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Bolmong Tahun 2010. Penetapan status terdakwa kepada politisi Partai Golkar yang saat ini duduk sebagai Anggota Deprov Sulut ini disampaikan saat sidang di Pengadilan Negeri Tindak Pindana Korupsi (Tipikor), Manado, Kamis (4/2/2016) siang.
Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Lukman Efendi, Da'wan Mangalupang dan Jasmin Samahati dalam pembacaan dakwaan di hadapan ketua Majelis Hakim Darius Naftali, Jemi Lantu dan Nich Samara, MMS didakwa atas perbuatan melawan hukum dalam tipikor penyalahgunaan dana TPAPD Bolmong Tahun 2010.
Dalam dakwaan disebut, kasus ini bermula ketika Bolmong menerima Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2010. Dari APBD tersebut, kemudian turun dana TPAPD senilai Rp12 Miliar. Dari dana ini terdakwa bersama Ferry Sugeha (Sekkab Bolmong selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan/PPTK juga selaku pengguna anggaran), Mursid Potabuga (Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Desa), Suharji Makalalag (Kepala Badan Perencanaan Pembanguna Penanaman Modal dan Statitik), dan Cymmy Chebby Pilhip Wua (Kepala Bagian Pemerintah Desa juga selaku PPTK), Ikram S Lasinggaru (Bendahara Umum Daerah), dan Farid Asimin (Asisten III), telah bekerjasama menyalahgunakan jabatan. Diketahui keenam pejabat ini sudah menjadi terpidana sebelumnya.
Dari sumber dana TPAPD ini, terdakwa yang saat itu sebagai Bupati Bolmong meminjam dana Rp1.250.000.000 atas persetujuan dari keenam terpidana, dengan janji bahwa dana tersebut akan dikembalikan, dengan di-swicth dari pos dana yang lain. Namun ternyata janji tersebut tidak kunjung dikembalikan oleh terdakwa. Sehingga terciptalah kerugian Negara atas hasil korupsi sebesar dana yang dipinjam sebesar Rp1.250.000.000.
Atas perbuatannya maka JPU menjerat terdakwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 tentang pembernatasan korupsi KUHP Pasal 64 ayat (1).
Usai membacakan dakwaan, Tim Penasehat Hukum (PH) dari terdakwa yakni Ferry Satria Dilapanga akan mengajukan Eksepsi atau penolakan atas dakwaan. Dia mengatakan Eksepsi ini akan diajukan karena pihaknya tidak menerima dakwaan dari JPU yang tidak cermat. "Kami akan ajukan eksepsi, karena kami menilai bahwa dakwaan tidak diuraikan dengan cermat, dan tidak sempurna," ujar Dilapanga. "Kami berikan kesempatan kepada terdakwa melalui PH, untuk mengajukan eksepsi, selama dua minggu," jawab Hakim Naftali.(lan)

Selengkapnya bisa juga dibaca di SKH Swara Kita dan e-Paper www.swarakita-manado.com edisi Jumat 5 Faberuai 2016.


« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment