Berita Terbaru

Tuesday, February 2, 2016

BPK keluarkan surat soal Pilkada Manado
by donwu - 0

Surat jawaban BPK RI kepada Dekot dan Pemkot Manado.(foto: ist)
MANADO, SMCOM—Lembaga Dekot Manado pekan lalu rupanya telah menyurat ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut terkait penggunaan anggaran untuk Pilkada Manado yang telah dijadwalkan Komisi Pmilihan Umum (KPU) 17 Februari 2016 mendatang. BPK RI Perwakilan Sulut pun telah menjawab dengan surat Nomor 05/S/XIX.MND/01/2016 tertanggal 29 Januari 2016 perihal penjelasan tentang penyampaian BPK RI kepada Pemkot Manado.
Isinya, BPK RI tak mempermasalahkan pergeseran anggaran asalkan dilakukan secara hati-hati tanpa menimbulkan persoalan hukum kedepan. “Sehubungan dengan surat saudara Nomor 23/DPRD/I/2016 tertanggal 27 Januari 2016 perihal penyampaian BPK RI kepada Pemkot Manado dapat kami simpulkan bahwa terkait anggaran tambahan, agar Pemerintah dan DPRD Manado dapat membahasnya bersama sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” demikian bunyi surat tersebut, yang diterima Swara Kita Selasa (2/2/2016) pagi.
Bunyi surat tersebut selaras dengan penjelasan Kepala Humas BPK RI Perwakilan Sulut, Andi Patiroy, saat dimintai keterangan Swara Kita di kantornya, Jl 17 Agustus, Rabu pekan lalu. Dikatakannya, Pemkot Manado tidak perlu menunggu rekomendasi BPK untuk mengeluarkan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Manado 17 Februari 2016, karena itu bukan ranah mereka. “Itu terlalu jauh kalau dihubungkan dengan BPK. BPK tidak perlu memberikan rekomendasi untuk menggunakan anggaran. Itu urusan pemerintah daerah yang bersangkutan, tentunya atas persetujuan lembaga dewan,” ujar Patiroy.
Dijelaskannya, rekomendasi yang nantinya dikeluarkan oleh BPK adalah secara umum penggunaan anggaran yang telah sepanjang tahun anggaran berjalan. Dan itu melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ABPD. “Audit yang akan BPK lakukan adalah secara umum, bukan item per item. Nah kalau nantinya ada kekeliruan penggunaan anggaran, barulah BPK mengeluarkan rekomendasi. Jadi tidak ada hubungan dengan tahapan pilkada,” terang pria yang akrab dengan wartawan ini.
Disinggung juga soal pergeseran anggaran yang diminta KPU kepada Pemkot Manado yang perlu rekomendasi BPK, Patiroy mengatakan kembali bahwa hal itu tidak perlu. “Sekai lagi BPK tidak ada kesewangan untuk merekomendasikan apakah anggaran itu bisa digeser atau tidak, itu tergantung pemerintah bersangkutan. Kalau misalkan audit mengaudit sebelum anggaran itu digunakan, kan ada Inspektorat atau lembaga dewan sebagai pengawas. Jadi bukan urusan BPK, yang BPK lakukan adalah audit jika anggaran itu sudah digunakan,” tandas Patiroy.(dsw)

Selengkapnya bisa juga dibaca di SKH Swara Kita dan e-Paper www.swarakita-manado.com edisi Rabu 3 Februari 2016.

« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment