Berita Terbaru

Sunday, January 24, 2016

Soal anggaran Pilkada Manado, Roring minta kesempatan koordinasi
by donwu - 0

Penjabat Walikota Manado, Royke Roring.
MANADO, SMCOM—Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan hari H pemungutan suara digelar 17 Fabruari 2016. Pemkot Manado mengaku terus menunjukkan komitmennya untuk mendukung sukses penyelenggaraan Pilkada Manado ini. Hanya saja, komitmen tersebut harus terlaksana dengan mengikuti ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. 
Menyikapi penetapan tahapan Pilkada Manado sebagaimana telah disosialisasikan KPU Manado pada Sabtu (23/1/2016) malam, Penjabat Walikota Manado Ir Royke O Roring MSi melalui Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra Pemkot Manado Drs Josua Pangkerego MAP dan Plt Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkot Manado Franky Mocodompis SSos menunjukkan sikap kehati-hatiannya. Pasalnya dalam APBD 2016 tidak tertata anggaran untuk tahapan Pilkada Manado 2016.
"Memang sesuai perintah undang-undang, KPU mendapatkan amanat sebagai penyelenggara pemilu. Dalam posisi ini, jajaran pemerintah daerah, termasuk Pemkot Manado, merupakan komponen pendukung, baik dalam hal ketersediaan anggaran dan fasilitas lainnya. Meskipun demikian seluruh dukungan Pemkot Manado termasuk di dalamnya ketersediaan anggaran, harus memiliki payung hukum yang jelas, harus mengikuti prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh melanggarnya. Sebagaimana diketahui, dukungan anggaran Pemkot Manado melalui APBD 2015 menyentuh angka 20 Miliar," ujar Pangkerego, Minggu (24/1/2016) siang tadi.
Lebih lanjut pamong senior mengemukakan, laporan pertanggung jawaban (LPJ) Realisasi Penggunaan Dana Pilkada Manado pada APBD 2015 sudah diterima oleh Pemkot Manado, juga permohonan penambahan anggaran untuk tahapan Pilkada Manado yang tertunda. “LPJ KPU Manado tersebut masih memerlukan proses audit atau pemeriksaan dari lembaga terkait, lalu usulan sebesar Rp8 Milyar juga masih perlu dikaji bersama, dan melakukan pergeseran atau perubahan anggaran bersama DPRD Manado. Nah ketika kami hendak menindaklanjuti LPJ dan usulan tersebut, KPU kemudian sudah menetapkan dan mensosialisasikan penyelenggaraan pemungutan suara pada 17 Februari 2016 tanpa berkoordinasi dengan Pemkot Manado. Keadaan ini seperti menjadi fait accompli bagi kami. Di satu pihak kami masih harus menunggu audit terhadap LPJ, mengkaji usulan, dan melaksanakan tahapan pergeseran atau perubahan anggaran bersama DPRD Manado. Tetapi di pihak lain kami hanya diberi waktu mempersiapkan anggaran tahapan pilkada lanjutan hanya dalam kurun waktu sekitar 24 hari sebelum pemungutan suara 17 Februari 2016," terang Pangkerego.
Sementara itu, Mocodompis yang juga Juru Bicara Walikota mengemukakan, Penjabat Walikota Manado telah menyampaikan kepada KPU Manado dalam pertemuan pekan lalu untuk membicarakan bersama usulan penambahan anggaran. “Beliau (Roring, red) juga mohon diberikan kesempatan untuk berkoordinasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri dan Pemprov Sulut, karena pada APBD Manado tahun 2016 tidak ada nomenklatur anggaran tentang tahapan Pilkada lanjutan. Keputusan soal anggaran Pilkada lanjutan yang tidak tertata pada APBD 2016 bukan persoalan sederhana, sehingga Pemkot Manado perlu mengkonsultasikan dengan pihak terkait supaya tidak menimbulkan persoalan lain di kemudian hari, termasuk persoalan hukum,” ujarnya.
Dalam kaitan dengan dukungan tersebut, lanjut Mocodompis, KPU Manado perlu memberikan penjelasan resmi kepada Pemkot Manado alasan-alasan penundaan tahapan pemungutan suara 9 Desember 2015 dan rencana tahapan Pilkada susulan pada 2016. "Meskipun ketersediaan anggaran Pilkada terutama pemungutan suara pada 17 Februari 2016 masih perlu diseriusi secara hati-hati, dukungan terhadap pelaksanaan tahapan pilkada lanjutan sebagaimana amar putusan kasasi di PT-TUN, tetap menjadi kewajiban Pemkot Manado,” kata dia.
Mocodompis juga menambahkan, salah satu amanah yang diberikan Negara kepada Roring selaku Penjabat Walikota Manado adalah melaksanakan pemerintahan transisi hingga dilantiknya Walikota dan Wakil Walikota definitif, serta mendukung pelaksanaan tahapan Pilkada. “Beliau sudah berulangkali menyatakan akan melaksanakan amanah ini secara sungguh-sungguh berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Bila sudah ada payung hukum yang jelas, tentu kebutuhan anggaran Pilkada dapat segera direalisasikan oleh Pemkot Manado," ujar Mocodompis.(pra)

Selengkapnya bisa dibaca di SKH Swara Kita da e-Paper www.swarakita-manado.com
Edisi Senin, 25 Januari 2016.

« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment