Berita Terbaru

Monday, January 25, 2016

Pilkada Manado, Praktisi Hukum: Penjabat Walikota hindari manuver politik!
by donwu - 0

Handri Piter Poae.
MANADO, SMCOM—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manado telah menetapkan tanggal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Manado berlangsung 17 Februari 2016 mendatang. Namun polemik saat ini masih terjadi tarik ulur antara KPU sebagai institusi teknis penyelenggara dan Pemkot Manado sebagai eksekutif penyedia anggaran tambahan untuk pelaksanaan Pilkada Manado yang tertunda ini.
Hal ini mendapat beragam tanggapan dan penyesalan dari berbagai kalangan, salah satunya praktisi hukum yang juga pemerhati kota, Handri Piter Poae SH MH. Dia menegaskan bahwa Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung (MA) adalah kekuatan dan dasar hukum yang tetap serta mengikat, sehingga wajib untuk dilaksanakan. “Dalam hal ini tidak ada dalil untuk menunda lagi proses pemungutan suara dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado," ujar Handri kepada Swara Kita, Senin (25/1/2016) sore.
Dikatakan advokad muda ini, tidaklah mungkin KPU Manado mengambil keputusan tergesa-gesa menetapkan tanggal pelaksanaan tanpa konsultasi dengan pihak-pihak terkait. “Pasti KPU Manado yang telah berkoordinasi dengan KPU Sulut serta KPU RI, yang mana telah menetapkan tanggal pelaksanaan 17 Februari 2016 serta keseluruhan proses tahapannya. Artinya hal tersebut sudah jelas karena ini sudah diputuskan oleh intansi teknis yang langsung mempunyai wewenang dan tugas dalam hal tersebut. Ditambah sesuai informasi dari Mendagri sudah mengintruksikan hal tersebut," tukasnya.
Sehingga, lanjut dia, tidak ada alasan lagi dari Pemkot Manado dengan alasan yang terkesan dibuat-buat hanya untuk memperlambat atau terkesan seakan-akan menunda proses pelaksanaan tersebut. "Yang harus dipahami oleh Pemkot Manado adalah, proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota bukan saja bicara hak demokrasi pasangan calon, tetapi bicara hak demokrasi dari rakyat Manado secara menyeluruh. Dan Apabila hal tersebut tidak dijalankan maka bisa dikategorikan Pemkot Manado dapat dianggap ‘merampok’ hak demokrasi rakyat," tegas Handri.
Maka dari itu, tidak ada jalan lain, Pemkot Manado wajib menyiapkan anggaran dan turut serta menunjang proses demokrasi yang bersih dalam rangka Pilkada Manado. Dan Penjabat Walikota Ir Royke O Roring wajib memfasilitasinya. “Pemerintah wajib secara independen berdiri tanpa terpengaruh dari manuver politik dari kelompok tertentu yang coba-coba menunda atau menghambat proses pesta demokrasi ini. Kiranya hal ini menjadi perhatian dan pembelajaran untuk semua pihak yang terkait akan hal ini,” tukas Handri.
Sebelumnya, Ketua KPU Manado Jusuf Wowor menegaskan bahwa pihaknya memastikan kalau Pilkada Manado 17 Februari 2016 sudah harga mati, karena sudah melalui proses sesuai peraturan. “Kami telah melakukan konsultasi ke KPU RI didampimgi KPU Provinsi. Setelah membawa semua apa yang menjadi permintaan, maka sudah diputuskan bahwa Pilkada Manado dilaksanakan Rabu 17 Februari 2016. Sebelum memutuskan tanggal ini, ada banyak hal dan masukan. Jadi sebagaimana sudah dilaksanakan sebelumnya, sesungguhnya Pilkada ini adalah kategori Pilkada 9 Desember 2015. Jadi semua tahapan sudah kita lalui waktu lalu, dan 17 Desember 2016 tinggal pemungutan dan penghitungan suara,” ujar Wowor.(dsw)

Selengkapnya bisa dibaca di SKH Swara Kita dan e-Paper www.swarakita-manado.com
Edisi Selasa 26 Januari 2016.

« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment