Berita Terbaru

Thursday, January 28, 2016

Pengawasan orang asing lemah di wilayah perbatasan
by donwu - 0

Dirjen Imigrasi Kemenkumham Ronny Sompie saat sidak di Bandara Sam Ratulangi Manado, Rabu (27/1/2016) siang.(foto: ist)
MANADO, SMCOM—Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, belakangan ini mulai meningkatkan pengawasan di seluruh pelosok wilayah terkait masuknya Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia. Pasalnya, kejahatan antar Negara serta terorisme dinilai memiliki peluang ancaman besar di Negara ini, sehingga menjadi perhatian serius Ditjen Imigrasi bersama jajaran untuk dideteksi atau dilakukan pencegahan di setiap pintu masuk daerah.
Menariknya, hal tersebut dibuktikan dengan gelar inspeksi mendadak (sidak) oleh Ditjen Imigrasi, yang dipimpin langsung Irjen Pol Ronny Sompie, Rabu (27/1/2016), di Bandara Sam Ratulangi Manado. Dalam sidak tersebut, Sompie yang didampingi Kakanwil Kemenkumham Sulut, Sudirman D Hury, bersama sejumlah pejabat teras, memeriksa counter atau posko imigrasi untuk kedatangan dan keberangkatan penumpang di Bandara Sam Ratulangi, termasuk melihat kelengkapan fasilitas yang dioperasikan.
“Saya ke Sulut untuk memberikan support kepada kawan-kawan yang bertugas di daerah dekat dengan perbatasan. Dalam hari bakti imigrasi yang ke-66, kami mengundang dua perwakilan dari Sangihe dan Talaud. Sebab mereka jadi representasi Negara di perbatasan. Kemudian kedatangan saya untuk melihat tempat pemeriksaan imigrasi di kedatangan dan keberangkatan,” kata mantan Kapolda Bali itu, kepada sejumlah wartawan usai melakukan sidak.
Lebih lanjut Sompie mengatakan, walaupun Bandara Samrat hanya melayani satu penerbangan internasional dalam seminggu 3 kali tujuan Singapura, namun pihak imigrasi harus memperhatikan pengawasan guna menjaga keamanan dan kedaulatan Negara. Dijelaskannya, imigrasi saat ini sedang merumuskan untuk membuat pemeriksaan semakin steril. Seperti halnya kedatangan dan keberangkatan bisa dikendalikan dengan cermat dan teliti. Karena menurutnya, konsep Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian ada dua hal yang menjadi prinsip selektif. 
“Yang sangat penting dicegah adalah kasus transnasional crime terutama terorisme menjadi perhatian kita. Penguatan ini menjadi bagian untuk digelorakan. Kakanwil Kemenkumham Sulut juga melihat system yang digelar secara online di tempat pemeriksaan imigrasi di bandara ini. Untuk itu besok siang (hari ini, red) kita akan melakukan diskusi bersama Gubernur, Kapolda, Danrem, Danlantamal, serta semua perangkat untuk mencari solusi pengawasan semakin baik,” ujarnya.
Tak hanya itu, diungkapkan Sompie, bahwa yang menjadi persoalan di wilayah ini adalah berbatasan laut dengan Negara lain, karena Sulut merupakan Provinsi kepulauan yang perlu diawasi segala bentuk ancamannya. Penjagaan pun harus perkuat. Meski demikian, Sompie mengakui bahwa pengawasan yang ada saat ini dianggap kurang maksimal. Karena secara kuantitas personil Imigrasi di Indonesia belum mencapai 8 ribu pegawai, sehingga mengalami kesulitan pengawasan dengan wilayah yang cukup luas.
“Yang ada saat ini 131 tempat pemeriksaan imigrasi dan sekitar 80 pos lintas batas darat. Kemudian di Marore dan Miangas disana hanya dua petugas. Kedatangan orang asing yang ditemukan di Manado, sebenarnya mereka datang ditempat pemeriksaan imigrasi di bandara lain. Bisa di Bandara Soekarno atau bandara di Medan, kemudian melakukan perjalanan kesini lewat domestic. Ini yang sementara kita kaji bersama. Untuk orang asing yang mengikuti via domestic bagaimana pengawasannya,” tandas mantan Kepala Divisi Humas Polri ini.
Ditambahkannya, salah satu hal yang perlu diapresiasi adalah WNA yang memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan daerah terkait. Seperti halnya, kehadiran orang asing yang memberi investasi, studi serta menjadi wisatawan untuk menikmati keindahan dan keanekaragaman Indonesia. “Hanya orang yang bermanfaat bagi Negara kita yang diterima. Apakah wisatawan untuk menikmati Indonesia. Kemudian ada juga investasi atau belajar, misalnya di Unsrat bisa jadi bagian studi. Tapi kahadiran orang asing yang membawa narkoba, praktek trafficking serta teroris, itu yang kita perangi bersama. Intinya disini adalah pengawasan orang asing adalah garda terdepan Dirjen Imigrasi di bawah Kemenkumham,” pungkasnya.(oby) 

Selengkapnya bisa dibaca di SKH Swara Kita dan e-Paper www.swarakita-manado.com Edisi Kamis 28 Januari 2016.
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment