Berita Terbaru

Tuesday, January 12, 2016

Pembangunan Gedung Baru Lambat, PT.Rajasa Mitra Abadi Manado Pantas diBlacklist
by Noberd Losa - 0

MANADO,SMO.COM - Keterlambatan pengerjaan pembangunan gedung baru DPRD Sulut oleh PT. Rajasa Mitra Abadi Manado pada tahun anggaran 2015 yang berlanjut sampai pada 8 Februari 2016 ini mendapat perhatian khusus dari anggota DPRD Sulut itu sendiri seperti halnya yang diungkapkan oleh Ferdinand Mangumbahang.

Menurut Mangumbahang, Kontraktor pekerjaan gedung baru dinilai tidak profesional tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak kerja pekerjaan.

"Akibat keterlambatan ini, jadwal penyelesaian akan tersorong, perusahaan ini tidak profesional dan seharusnya diblack list agar kejadian seperti ini tidak akan terulang," kata Mangumbahang kepada wartawan diruang kerjanya pada beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut Mangumbahang mengatakan pemeriksaan instansi terkait pada pengerjaan gedung baru ini perlu dilakukan.

"Informasi soal orang yang sama sebagai pemenang tender dengan menggunakan perusahaan yang berbeda-beda perlu ditindak lanjuti, namun yang pasti untuk saat ini kontraktor harus di Blacklist," tegas anggota dewan utusan kepulauan ini.

Untuk refrensi, Pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam (blacklist) secara eksplisit telah diatur melalui Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang mempunyai tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011 dijelaskan tentang definisi daftar hitam, yaitu daftar yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan yang dikenakan sanksi oleh Pengguna  Anggaran atau dengan kata lain, untuk memblack list PT. Rajasa Mitra Abadi adalah sekertaris DPRD Sulut selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Sementara itu dalam penuturan Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Sulut Lucky Sondakh yang juga Panitia Pelaksana Teknis Kerja (PPTK) pembangunan gedung baru mengatakan pekerjaan tetap berjalan dan sudah sesuai dengan standart aturan.

"Saat ini pekerjaan tersebut tinggal penyelesaian atap yang diperkirakan akan selesai pada batas akhir kesempatan pekerjaan pada 8 Februari bulan depan, namun denda tetap berjalan 1/1000 dari nilai kontrak kerja," ungkap Sondakh. (Obe)

« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment