Berita Terbaru

Tuesday, January 26, 2016

Kasus kapal, eks kiper Persma akui KM Cakalang aset daerah
by donwu - 0

Hendra Pandeynuwu saat memberikan keterangan.
MANADO, SMCOM—Sidang dalam kasus korupsi pengadaan Kapal  Penangkap Ikan KM Cakalang 30  GT dari dana DAK tahun anggaran 2011, di Minahasa Selatan dimana menciptakan kerugian Negara sebesar Rp1,2 Miliar, yang menyeret tiga terdakwa yakni, nelayan AD alias Andris warga Kelurahan Uwuran Satu Lingkungan I, Kecamatan Amurang, dan Ir AKD Msi alias Arifin PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan Warga Kelurahan Kampung Jawa Lingkungan II Kecamatan Tondano Utara, Minahasa, serta Kabid Penangkapan pada Dinas DKP,  Ir BP MSi alias Benny Warga Desa Teep Jaga III Minsel, kembali bergulir di Pengadilan Tipikor Manado, Selasa (26/1/2016).
Dihadapan Ketua Majelis Hakim Vincentius Banar, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yosephus Ary Septiandoko, menghadirkan Kepala Bidang Aset Daerah Pemkab Minsel Hendra Pandeynuwu. Dari pengakuan saksi, bahwa kapal ikan KM Cakalang masih tercatat dalam aset daerah, bukan untuk diserahkan kepada perseorangan atau pribadi. “Tugas saya sebagai Kabid, mencatat aset daerah ke neraca kekayaan daerah. Setahu saya bahwa Kapal KM Cakalang, masih tercatat sebagai aset, dan saya tidak tahu kalau kapal tersebut telah dikelola pihak lain,” terang Hendra, yang merupakan mantan Kiper Sepakbola Persma Manado ini.
Diketahui ketiga terdakwa diseret dalam kasus ini berawal dari pada Tahun 2011, Pemkab Minsel melaksanakan bantuan kepada kelompok Nelayan, berupa Kapal penangkap ikan KM Cakalang. Nah dalam realisasinya terdakwa Andris sebagai Nelayan kemudian bersama-sama Arifin dan Benny menyusun rencana dengan dalih bahwa KM Cakalang telah diseutujui oleh Kadis DKP dengan SK, bahwa KM Cakalang akan diserahkan kepada terdakwa Andris selaku Nelayan.
Maka terdakwa Andris dan Beny kemudian menemui Hukum Tua Desa Kilo Tiga, untuk meminta ijin Kapal tanpa didahului permohonan proposal. Kemudian kedua terdakwa pun, memalsukan cap serta tanda tangan dari Hukum Tua. Setelah berhasil membuat surat ijin palsu, maka Benny sebagai Kabid bersama Arifin kemudian menandatangani surat persetujuan, bahwa Kapal KM Cakalang akan diberikan kepada terdakwa Andris. Namun ketika diselidiki, ternyata terdakwa Andris tidak memiliki kelompok tani atau Kelompok Usaha Bersama (KUB), sehingga Kapal KM Cakalang akan digunakan untuk kepentingan pribadi.
Atas perbuatan dari ketiga terdakwa, maka JPU pun menjerat mereka berdasarkan Pasal 9 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang tipikor, sebagimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(lan)

Selengkapnya bisa dibaca di SKH Swara Kita dan e-Paper www.swarakita-manado.com Edisi Rabu 27 Januari 2016.

« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment