Berita Terbaru

Wednesday, January 20, 2016

Kasus E2L-Imba jadi acuan revisi UU Pilkada
by donwu - 0

Mendagri Tjahjo Kumolo saat berada di Manado.
JAKARTA, SMCOM—Kasus Jimmy Rimba Rogi alias Imba sebagai Calon Walikota Manado rupanya menjadi acuan pemerintah pusat untuk segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pasalnya, rumitnya pelaksanaan Pilkada Manado yang berujung penundaan, itu lebih karena status Imba sebagai mantan narapidana (napi). Tak hanya Imba, persoalan serupa juga menimpa Elly Engelbert Lasut (E2L) sebaagi bakal Calon Gubernur Sulut. Beruntung, pencalonan E2L tak berbuntut panjang karena sudah dielminiasi sejak awal sehingga pada akhirnya tidak diikutsertakan di Pilkada Sulut. 
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pun mengungkapkan kalau jajarannya sedang merumuskan hal-hal yang akan direvisi dalam UU Pilkada tersebut. Sembilan hal telah digarisbawahinya, seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Berkaitan dengan mantan narapidana yang boleh maju (di pilkada akan dibahas),” ujar Tjahjo di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/1/2016). Kemudian terkait adanya kewajiban bagi anggota dewan, pegawai negeri sipil untuk mengundurkan diri terlebih dahulu apabila ditetapkan menjadi calon kepala dan wakil kepala daerah. " Soal calon tunggal juga masuk (dinahas)," kata politisi PDIP ini.
Selain itu, dia juga mengamati soal pendanaan Pilkada. Menurutnya, perlu dikaji lebih lanjut apakah anggaran akan lebih dibebankan ke daerah atau diringankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Persyaratan dukungan partai politik juga menjadi hal yang sekiranya akan direvisi. Dia menilai persyaratan dukungan parpol perlu diperketat untuk mengantisipasi adanya calon tunggal. “Hal keempat adalah perlunya diperjelas konsep petahana,” ujarnya.
Penetapan waktu Pilkada dan ketentuan dasar waktu pelantikan juga menjadi poin akan direvisi. Menurutnya, hal itu diperlukan agar tidak ada lagi penundaan dalam proses Pilkada. "Jadi penyederhanaan proses sengketa pencalonan juga diperlukan," katanya. Dia turut menyoroti soal prosedur pengisian kekosongan jabatan kepala daerah. Kemudian, sosialisasi partisipasi pemilih. Hal tersebut perlu direvisi dengan melihat Pilkada 9 Desember 2015 lalu. Menurutnya, meski ditetapkan sebaai hari libur nasional, tingkat partisipasi di daerah masih beragam.
Tjahjo meyakini naskah akademik revisi UU Pilkada dapat diselesaikan pada Agustus 2016 mendatang. Selain itu, dia juga menuturkan akan merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Menurutnya, kedua undang-undang itu perlu direvisi secara bersamaan untuk mempersiapkan Pilpres 2019.(cnn/dsw)

Selengkapnya bisa dibaca di SKH Swara Kita dan e-Paper www.swarakita-manado.com
Edisi Rabu, 20 Januari 2016.

« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment