Berita Terbaru

Wednesday, January 20, 2016

Capaian RKPD 2015 Kab/Kota di Sulut masih jauh dari harapan
by donwu - 0

SR Mokodongan.
MANADO, SMCOM—Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang juga diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 kepada pemerintah daerah setempat untuk disusun setiap tahunnya. RKPD ini pada dasarnya adalah merupakan rencana tahunan bersifat rinci dan operasional yang disusun sebagai jabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bersangkutan. Namun sayangnya, untuk Sulut sendiri capaian RKPD Kabupaten/Kota tahun 2015 lalu baru 80 persen.
Hal itu diakui sendiri oleh Sekprov Sulut Siswa Rahmat Mokodongan saat membuka Rapat Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Pemprov Sulut di Graha HV Worang Bumi Beringin Manado, Selasa (19/1/2016) siang. “Dari hasil evaluasi sementara rata-rata didapati pencapaian kinerja RKPD baru mencapai 80 persen. Meskipun angka ini relatif cukup baik, tetapi sangat disadari belum maksimal dan masih jauh dari pencapaian yang kita harapkan bersama,” ungkap Mokodongan.
Oleh karena itu, Sekprov mengajak pemerintah Kabupaten/Kota bersama-sama menjadikan momentum ini sebagai wadah berbagi ide, gagasan dan informasi serta rekomendasi terkait pelaksanaan RKPD 2015. “Hal ini dilakukan agar proses pengendalian dan evaluasi sebagaimana yang saat ini berlangsung dapat berjalan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memberikan output serta outcome sebagaimana yang diharapkan,” tukasnya.
Mokodongan juga menyebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah disebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, Gubernur melakukan pengendalian terhadap perencanaan  pembangunan daerah lingkup Provinsi, antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang dipimpinnya, yang meliputi pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
“Dimana hal ini juga merupakan bagian dari penguatan peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dalam wilayah yang dipimpinnya, guna menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan di daerah, serta mewujudkan keserasian pembangunan antar wilayah, daerah dan kawasan,” ungkap Sekprov.
Dalam pelaksanaan Rapat Evaluawi tersebut, hanya tiga Bupati/Walikota yang memaparkan hasil pelaksanaan RKPD 2015 yaitu Bupati Sangihe HR Makagansa mewakil cluster Nusa Utara, Bupati Minahasa Jantje Sajouw mewakili cluster daratan dan Walikota Kotamobagu Tatong Bara mewakili cluster Bolmong Raya, sementara Wakil Walikota Bitung Maximillian Lomban menyampaikan kesiapan Bitung menyangkut pelaksanaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).(oro)

Selengkapnya bisa dibaca di SKH Swara Kita dan e-Paper www.swarakita-manado.com
Edisi Rabu, 20 Januari 2016.

« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment