Berita Terbaru

Friday, January 29, 2016

Berkas kasus TPAPD tembus PN, eks Bupati Bolmong segera diadili
by donwu - 0

MMS alias Marlina alias Butet.
MANADO, SMCOM—Setelah melalui proses yang begitu panjang, sejak kasus dugaan korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Bolmong mengendap di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu, dan sempat melalui tahap Praperadilan, akhirnya berkas perkara yang menyeret calon terdakwa anggota Deprov Sulut aktif dari Partai Golkar, MMS alias Marlina alias Butet, resmi dilimpahkan oleh Kejari Kotamobagu ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Manado.
Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Manado Wayan Karya, saat dikonfirmasi melalui Panitera Muda (Panmud) Pidana Khusus (Pidsus) Marten Mendila, membenarkan pihaknya telah menerima berkas perkara tersebut. “Berkasnya sudah kami terima dari Kejari Kotamobagu," terang Mendila, Kamis (28/1/2016) siang.
Sayangnya, meski perkara tersebut tembus ke pengadilan, namun calon terdakwa yang merupakan mantan Bupati Bolmong itu, enggan ditahan pihak kejaksaan. Hal itu dibenarkan, Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kotamobagu, Da'wan Mangalupang, ketika dikonfirmasi wartawan. "Berkas sudah kami limpahkan, namun untuk penahanannya belum dilakukan," tutur Mangalupang.
Sementara itu terkait dengan tidak ditahannya MMS, Kordinator Indonesia Coruption Watch (ICW) bagian Timur Indonesia, Agus Sunaryanto mengatakan, demi kelancaran proses hukum maka seharusnya calon terdakwa harus ditahan. "Memang untuk soal penahanan itu kebijakan dari kejaksaan. Namun alangkah baiknya guna lancarnya proses hukum, maka sebaiknya dilakukan penahanan untuk mencegah sesuatu dan lain hal yang bakal terjadi," tandas Sunaryanto,  saat dikonfirmasi via telepon genggam, Kamis (28/1) kemarin.
Lebih lanjut Sunaryanto menyatakan, terkait masalah etika sebaiknya konstituen Partai harus menonaktifkan sementara calon terdakwa. "Memang tidak ada aturan yang mengesahkan bahwa calon terdakwa ini harus dinonaktifkan. Namun karena menyangkut masalah etika dan moral, jadi seharusnya dari konstituen Partai harus mengambil ketegasan untuk menonaktifkan calon terdakwa," tegasnya.
Diketahui akan diseretnya MMS ke persidangan, bermula ketika Kabupaten Bolmong menerima Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2010. Dari APBD tersebut, kemudian turun dana TPAPD senilai Rp12 miliar. Nah, dari dana tersebut calon tetdakwa bersama Mursid Potabuga , selaku kepala bagian pemberdayaan masyarakat desa, di Sekretariat Kabupaten Bolmong, juga selaku PPTK, Ferry sugeha, selaku sekretaris daerah Kabupaten Bolmong, juga selaku pengguna anggaran, Suharji Makalalag, selaku kepala badan perencanaan pembanguna penanaman modan dan statitik.
Dan Cymmy Chebby Pilhip Wua, selaku kepala bagian pemerintah desa di sekretariat daerah kabupaten bolmong juga selaku PPTK, Ikram S Lasinggaru selaku bendahara umum daerah, dan Farid Asimin selaku asisten III, yang keenamnya sudah menjadi terpidana sebelumnya, telah bekerjasama menyalahgunakan jabatan. Dimana dari sumber dana TPAD ini calon terdakwa bersama keenam terpidana, telah menggunakan dana ini sebesar Rp1.250.000.00, dari total dana Rp12 miliar maka terciptalah kerugian Negara atas hasil korupsi.
Atas perbuatannya maka JPU pun menjerat terdakwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18, UU RI No 31, Tahun1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dan di tambah, dengan UU RI No 20, Tahun 2001 tentang perubahn UU RI No 31 Tahun1999, tentang pemberantasan korupsi, jo Pasal 55, ayat (1) ke-1 tentang pembernatasan korupsi, KUHP Pasal 64 ayat 1.(lan)

Selengkapnya bisa juga dibaca di SKH Swara Kita dan e-Paper www.swarakita-manado.com edisi Jumat 29 Januari 2016.
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment