Berita Terbaru

Monday, December 14, 2015

Sudah Dicoret Karena Meninggal, Tetapi Muncul Lagi di DPT
by donwu - 0

Hans Tinangon.
MANADO, SMOcom—Tudingan yang termuat di media massa bahwa kegaduhan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Manado seolah-olah menjadi kesalahan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Manado, langsung ditanggapi Kadis Dukcapil Hans Tinangon, Senin (14/12/2015). Bukannya membela diri, namun persoalan kegaduhan DPT bukan lagi tanggung jawab pemeirntah, tetapi sudah menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggaran pilkada.
Dimana ada yang namanya Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (P2DP) yang diangkat oleh Petugas Pemungutan Suara (PPS) yang melakukan pemutakhiran data pemilih.  “Kita tahu bersama bahwa yang menetapkan DPT itu adalah KPU. Kami sudah menjalankan tugas menyerahkan data ke KPU, dan KPU yang memutuskan karena itu ranah KPU. Dan untuk pendataan kependudukan, Disdukcapil hanya menjalankan aturan yang diberikan KPU,” ujar Tinangon kepada wartawan.
Dirinya pun mengungkap fakta lain terkait DPT sebagaimana pengakuan sejumlah Kepala Lingkungan (Pala) kepada dirinya saat Rapat Kerja (Rakor) Persiapan Pendataan Kependudukan 2016, Senin siang. Dan kebetulan ada beberapa Pala yang menghadap Tinangon, dan menyampaikan keganjilan DPT. “Tadi (kemarin, red) ada keluhan. Kita ketahui, banyak Pala yang menjadi KPPS. Tapi saya katakana, pisahkan tugas Pala dan tugas KPPS. Kalau tugas Pala merupakan ranah pemerintah, sedangkan KPPS ranah KPU. Nah, tadi mereka laporkan bahwa ada warga yang sudah tidak terdaftar, tetapi tetap masuk DPT. Waktu mereka verifikasi, tugas mereka jalankan dan mereka sudah laporkan ke KPU. Namun sampai di KPU, terbit ulang nama-nama yang sudah dicoret tersebut,” ungkap Tinangon.
Dan berdasarkan informasi dan laporan dari beberapa Pala yang juga petugas KPPS, bahwa verifikasi yang dilakukan pihaknya tidak digubris oleh KPU. “Misalkan ada warga yang sudah meninggal atau pindah domisili, sudah dicoret dari daftar kependudukan di lingkungannya, namun anehnya muncul di DPT,” kata Tinangon.
Hal lain yang dipermasalahkan, lanjut dia, adalah terkait ada orang Papua yang masuk dalam data kependudukan Manado. Menurut Tinangon hal itu tidak masalah, asalkan memenuhi syarat mendapatkan KTP Manado. “Ada yang mempermasalahkan ada orang Papua yang masuk DPT. Itu jangan disalahkan karena mereka punya KTP, karena ada mereka yang sudah lama tinggal di Manado. Nama mereka sudah sejak lama terdaftar, jadi bukan baru sekarang,” terang dia, seraya mencontohkan warga lainnya selain Papua. Misalnya, apa bedanya dengan warga Minahasa namun sudah memiliki KTP Manado, apa juga dilarang?
Diketahui, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota, khusunya Pasal 22 menjelaskan tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS yakni meliputi antara lain mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS, menyerahkan DPT kepada saksi peserta pemilihan yang hadir dan PPL. Kemudian Pasal 20 soal tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi antara lain membantu KPU melakukan pemutakhiran data pemilih, DPS, daftar pemilih hasil perbaikan, dan DPT.(dsw/skh-swarakita)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment