Berita Terbaru

Tuesday, December 1, 2015

Ini penjelasan Walikota Manado soal bantuan bencana 213 M
by donwu - 0

WALIKOTA GS Vicky Lumentut saat Sosialisasi Bantuan Penanganan Bencana Banjir 15 Januari 2014 di Kelurahan Komo Luar, Senin (30/12/2015).(foto: ist)
MANADO, SMOcom—Pekan ini, Senin (30/11/2015) dan Selasa (1/12/2015), Walikota Manado GS Vicky Lumentut (GSVL) melaksanakan Sosialisasi Bantuan Penanganan Bencana Banjir 15 Januari 2014 di Kelurahan Komo Luar Kecamatan Wenang dan Kelurahan Ranotana Weru Kecamatan Wanea, yang dalam kegiatan tersebut didampingi Kepala BPBD Manado Max Tatahede, Camat Wenang Donald Sambuaga dan Camat Wanea Sammy Kaawoan, serta sejumlah tokoh masyarakat maisng-masing kelurahan.
Di dua kelurahan tersebut, penjelasan yang sama disampaikan Walikota seperti juga yang penah dia jelaskan di beberapa kelurahan lainnya sebelumnya. GSVL menerangkan, bahwa bantuan bencana banjir bandang 2014 lalu sudah diserahkan pemerintah pusat ke daerah-daerah yang kena bencana, di dalamnya Manado. “Sulut bukan hanya Manado, ada daerah lain. Ada 126 kabupaten/kota/provinsi di Indonesia yang dapat bantuan, dan terbanyak di Manado. Yang penting ini sudah ada, 6 Oktober 2015 lalu saya dipanggil menandatangani pemberian bantuan hibah untuk bencana tahun lalu. Dana ini ada Rp213 M, bagian dari Rp400 M yang disepakati tahun lalu,” ujar GSVL.
Dijelaskannya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) waktu lalu, masuk keluar lingkungan untuk mendata kerugian-kerugian akibat bencana. “Ada infrastruktur yang rusak, jembatan, jalan, puskesmas, kantor camat, kantor pemerintah, tapi juga rumah penduduk, dan rumah ibadah. Itu semua dicatat. Kerugiannya sangat banyak, tetapi yang disepakati untuk dibantu sekitar Rp400 M. Dipakai untuk apa? Itu tadi, membangun infrastruktur yang rusak, dan diberikan kepada pemilik rumah yang kena bencana. Dana totalnya Rp1,6 triliun, dan Rp213 M mausk di Manado digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jembatan Dendengan Dalam yang sudah dibiayai APBD karena lama ditunggu, jembatan Perkamil, 3 sungai dengan tanggul yang harus dikerjakan, saluran air yang tersumbat,” terang GSVL.
Walikota kemudian mengatakan bahwa dirinya baca di media massa bahwa Plt Gubernur Sulut Soni Sumarsono saat berkunjung ke Pasar Bersehati sempat mengatakan bahwa tidak jelas aliran air. “Memang itu belum dibersihkan. Yang lain dipakai untuk membantu rakyat yang kena bencana lalu, yang rumahnya hanyut, rusak berat, tidak bisa digunakan lagi, dan ada yang rusak sedang. Itu yang mau dibantu di dana Rp213 M ini,” ungkap GSVL. 
Dikatakan puyla, tahun 2014 lalu dirinya sudah ingatkan lagi hasil kesepakatan dengan BNPB dan Kementrian terkait, dimana untuk rumah yang hanyut, rusak berat, rusak sedang, menurut kriteria BNPB itu diberi bantuan pemerintah pusat. “Kalau yang rusak ringan diserahkan ke Pemkot Manado. Dulu mereka catat, nama pemilik rumah, dari hanyut, rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan jumlahnya 11 ribu lebih. 7700-an di antaranya rusak ringan. Disepaktai, rusak ringan dibantu Pemkot Manado, hanyut, rusak berat, rusak sedang dibantu pusat melalui BNPB,” lanjut GSVL.
Pemprov Sulut dimana? “Pemprov membantu menyiapkan tanah bagi relokasi. Dari 11 ribu tadi, 2054 di antaranya akan direlokasi di Pandu. Bangunannya dibiayai pemerintah pusat, yang masuk rusak berat atau hanyut. Dibantu Rp40 juta membangun rumah di tanah yang disiapkan oleh Pemprov. Pemkot Manado di tempat baru, akan siapkan fasilitas umum. Tahun 2015 ini, di tempat relokasi akan dibangun jalan kompleks yang jauh lebih lebar, 9 meter, kemudian jalan di dalam 6 meter. Jadi Pemkot bangun jalan, dipasang listrik agar listrik dapat masuk ke rumah, dibangun bak air untuk melayani air. Ini berbeda dengan relokasi yang lalu. Namun sayang, sesampainya di sana, jalan tidak jelas, listrik tidak ada, air cari sendiri, dan susah akses. Kesepakatan kami, selesai dibangun, kami membangun fasilitas kesehatan, sekolah, dan fasilitas umum seperti rumah ibadah,” terang GSVL.
Dikatakan pula, 7700 rumah yang rusak ringan disepakati dibantu Rp2 juta. “Sesuai pembicaraan saya yang berkali-kali rapat, kejadiannya Januari, 45 hari saya tak pernah tinggalkan kota, pada Maret saya dipanggil untuk membicarakan bantuan. Setelah disepakati, 6 bulan kemudian targetnya September 2014 sudah ada bantuan. Tetapi sampai Oktober 2014 tidak juga turun-turun. Kepada sekitar 1000 pemilik rumah, diberikan bantuan sewa rumah Rp600 ribu per bulan dikali 6 bulan, lahir angka Rp3,6 juta. Tapi saya ulangi, sampai Oktober tidak ada kejelasan, maka November saya mengambil kebijakan, disetujui DPRD, torang bantu jo tu sisa, tidak lagi Rp2 juta, tetapi karena yang baru terima 1000 dari 11 ribu saya usulkan 10 ribu yang sisa dibantu sama dengan yang diterima pemilik rumah pertama. Makanya keluar Rp3,6 juta untuk 10 ribu,” ungkap GSVL.
Lantas dari mana dananya? “Dari APBD apakah sudah ada dana? Saya katakan belum ada. Pada APBD Perubahan, saya geser cukup banyak, di antaranya jalan, saluran air, perjalanan dinas, dan belanja lain, kita cari Rp36 miliar dan sudah disalurkan Desember. Saya bertemu ibu-ibu di pasar, berterima kasih karena sudah dapat 3,6 juta. Itu bebas digunakan, karena tugas kami meringankan. Bukan lagi 7700 tapi 10.000,” ujarnya.
Tapi setelah Pemkot ambil kebijakan membantu Rp3,6 juta, padahal sebetulmya hanya Rp2 juta, masih ada saja yang protes. “Ya, setelah dibagi masih ada yang datang demo, torang dang kenapa nda dapat. Saya jelaskan, aturannya diterima pemilik rumah. Saya diprotes, torang ini kan tinggal di rumah, torang yang korban, kong itu pemilik yang ada di gunung sana, mereka yang dapat, karena ada warga yang korban, bukan pemilik rumah, tapi tidak dapat. Karena itu dikeluhkan, saya ajak Pak Max (Kepala BPBD Manado, red) bicarakan lagi dengan DPRD, dan disetujui. Maka didatakan kembali oleh Camat, Lurah, Dan Pala. Masuk ke saya, ada hampir 5.000 kepala keluarga. Ini kebijakan di kota bukan kebijakan secara nasional, karena kalau nasional ada peraturan yang dipegang, yang dibantu adalah pemilik rumah, tujuannya untuk membantu membangun kembali rumah yang rusak karena banjir. Sementara yang kami bantu salurkan adalah meringankan beban keluarga yang kena bencana. Disetujui Januari Rp18 Miliar, Februari kami salurkan. Jadi sudah disalurkan 15 ribu kepala keluarga menerima Rp3,6 juta,” terang Walikota GSVL. 
Dan yang disosialisasikan GSVL sekarang adalah tanggung jawab pemerintah pusat untuk rumah hanyut, rusak berat, dan rusak sedang. “Datanya ada di Jakarta karena mereka yang mendata, didampingi staf BPBD. Rusak berat dan hanyut satu kelompok, dibantu Rp40 juta, rusak sedang Rp20 juta. Waktu saya dipanggil untuk membahas bantuan ini, diminta supaya Pemkot bangun kembali rumah yang rusak. Sebagian direlokasi, sebagian di tempat di mana rumah itu berdiri. Waktu itu saya katakan, kalau boleh, tolong saya, jangan suruh Pemkot yang bangun. Karena saya punya pengalaman yang dibantun di Ilo-ilo atau di mana, sudah dibangun yang tinggal di sana burung. Karena setelah dibangun, panggil calon penerima, mereka tidak mau tinggal karena beranggapan tidak layak. Jalan tidak ada, gelap gulita, dan terisolasi dari keramaian. Maka saya minta jangan pake pola begitu. Jangan suruh Pemkot yang bangun,” keluh Walikota.
Lalu BNPB tanyakan apa yang diusulkan? “Saya minta, dananya dikasih ke pemilik, dorang yang bangun, pemerintah nanti awasi. Ada dua pertimbangan saya. Pertama, tahun ini tahun politik yang bisa menyusahkan saya. Akan ada pihak lain yang akan menggiring ini ke isu yang tidak sedap. Saya tidak mau, sudah bekerja baik, kemudian tetap dibawa ke hal negatif. Jangan sampai ada orang banakal, kase ilang doi, lalu bilang Walikota pe kerja itu, dia so so ambe tu doi, dia kase ialng. Alasan kedua, sudah dibangun dengan baik, tapi karena dikerjakan pemerintah, orang di luar penerima akan bilang kualitasnya jelek karena Walikota sudah mengambil keuntungan banyak di situ. Jadi saya minta serahkan saja kepada calon penerima untuk membangun. Ini yang lama dibicarakan, sehingga baru Oktober 2015 keluar peraturannya PMK 162 Tahun 2015 tentang penyaluran dan penggunaan dana bencana,” tukas GSVL. 
Dijelaskan Walikota, penerima bantuan ini sudah dilaporkan ke pemeirntah pusat tahun 2014 silam oleh tim dari BNPB. “Pertama, namanya sudah ada. Kedua, tidak ikut usulan Walikota, tidak ikut pola lama, jadi dipilih jalan tengah. Disiapkan konsultan di antara penerima dana dan pemberi dana. Konsultan ini tidak ditunjuk Walikota, tetapi dilelang terbuka. Tugas konsultan pendampingan ini, akan kumpulkan nama-nama yang sudah ada di buku rencana aksi, dia akan kumpul, tiap relokasi 2054. Mereka akan menghitung secara detail karena mereka memang ahli bangunan. Contohnya, kalau penerima bantuan Rp20 juta baru membangun Rp15 juta hasil hitungan konsultan, maka akan dibuatkan berita acara dan diserahkan Rp15 juta, dan akan dimintakan kepada pemilik kembali membangun dengan biaya Rp5 juta. Kalau penerima membangun dananya sudah melewati dana Rp20 juta, tetap akan dibayarkan Rp20 juta. Begitu juga dengan penerima bantuan Rp40 juta,” ujar Walikota.
Ditambahkannya, dana Rp213 Miliar ini akan digunakan selama 12 bulan. “Kalau tidak selesai, sisa dana Rp400 M belum tentu akan disalurkan. Kalau tidak digunakan dengan baik, maka dana ini akan dikembalikan. Oleh karena itu kami harus tetap menggunakan waktu. Pekerjaan pertama, merekrut konsultan, karena mereka yang bekerja. Sekarang sudah diumumkan pelelangannya untuk mendapatkan konsultan pendampingan, dananya ada di Rp213 M. Saya berharap minggu ini sudah selesai, kita mendapatkan konsultan pendamping. Setelah dia selesai, baru mulai bekerja. Nama-nama akan dicek, dan dikelompokkan 20 rumah. Setelah dikumpul, mulai disalurkan. Setiap tahapannya akan dilaporkan ke BNPB. Jadi kesepakatan ini, pertama kita tunggu konsultan. Bapak dan ibu kemudian akan dikumpulkan menjadi kelompok-kelompok untuk tindak lanjutnya sampai pada pencairan dananya,” terang GSVL.(dsw/skh-swarakita)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment