Berita Terbaru

Monday, December 21, 2015

Dugaan MP untuk No.1, Oknum Sekkot Dilaporkan ke Polisi
by donwu - 0

Ketua Pemuda Pancasila Manado, Paulus Pangau.
MANADO, SMOcom—Di tengah kekisruhan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Manado yang terkatung-katung, organisasi kemasyarakatan (ormas) Pemuda Pancasila (PP) Manado kembali mengungkap salah satu fakta dugaan money politics (MP) atau politik uang yang dilakukan HS, oknum pejabat tinggi Pemkot Manado yang saat ini menjabat Sekretaris Kota (Sekkot). Kasus ini pun berujung ke laporan Ketua Pemuda Pancasila Manado Paulus Pangau ke Polresta Manado, Senin (21/12/2015) siang.
Dalam keteranganya kepada wartawan, Pungus mengungkapkan kalau pihaknya memilih melaporkan oknum PNS tersebut karena ada saksi yang melihat oknum PNS tersebut membagi-bagikan uang agar memilih salah satu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Nomor Urut 1 beberapa hari lalu. “Kami sudah melaporkan kasus ini ke Polresta Manado karena oknum PNS tersebut diduga membagikan uang, dan mengajak pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon,” ungkap Pangau, seraya menyebut laporan ini Nomor STPLP/3163/XII/2015/Sulut/Resta Manado.
Dijelaskan Pangau, laporan yang dilayangkannya ini karena pihaknya juga selaku ormas Pemuda Pancasila diberikan kepercayaan melakukan pemantauan terhadap proses Pilkada Manado ini. Dan, laporan ini dikuatkan dengan pengakuan para saksi kepada PP yang mana saksi benar menerima uang dari oknum Sekkot Manado tersebut. “Para saksi yang menerima uang sudah membuat pernyataan bahwa mereka benar menerima uang. Dan para saksi yang membuat pengakuan ini menulis sendiri pengakuan mereka yang mereka kuatkan dengan materai. Nah, apa yang ditulis para saksi tersebut dalam surat pernyataan mereka, disaksikan oleh Bobby Rambing dan Hanny Wulur,” terang Pangau.
Dia juga mengungkap alasan kenapa pihaknya tidak melaporkan kasus ini ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), karena menurut dia persoalan yang dilaporkannya lebih kepada jabatan yang melekat pada oknum Sekkot tersebut sebagai PNS/ASN yang harus netral dalam Pilkada/Pemilu, salah satunya  tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai, dimana dalam peraturan tersebut PNS dilarang menjadi bagian dalam tim sukses atau berkampanye untuk salah satu pasangan peserta Pilkada. “PNS kan tidak boleh terlibat politik praktis karena tidak sesuai dengan aturan,” tandas Pangau.
Kapolresta Manado Kombes Pol Rio Permana Mandagi saat dikonfirmasi membenarkan adanya laporan tersebut. "Memang ada laporan terkait pelanggaran Pilkada. Dimana terlapornya adalah salah satu pejabat di Manado berinisial HS. Namun laporan ini masih akan diselidiki lagi kebenarannya, apakah memang betul, atau hanya ditunggangi untuk menjelekkan nama pasangan calon lain," tandas Mandagi.(nal)


« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment