Berita Terbaru

Monday, November 16, 2015

Politik uang di Boltim, satu suara dihargai Rp50-500 ribu?
by donwu - 0

Ilustrasi politik uang yang tidak mendidik.
TUTUYAN, SMOcom—Memasuki Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Boltim yang tinggal menyisahkan 20 hari lagi, dugaan "money politik" atau politik uang untuk memenangkan salah satu Pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati, kini mulai terjadi. 
Informasi yang didapat, dugaan main uang untuk memperoleh suara rakyat mulai tercium. Seperti di Desa Bulawan bersatu Kecamatan Kotabunan, politik uang untuk mendapatkan dukungan suara mulai merajalela di desa ini. Dimana salah satu tim pemenang Paslon, diduga mulai naik turun rumah warga membagikan sejumlah uang dan beras. "Kami didatangi oleh salah satu tim  pemenang calon. Tanpa basa basi, mereka langsung membujuk kami agar memilih calon mereka dengan imbalan uang Rp50 ribu dan lima liter besar," ungkap sumber yang tak mau namanya disebutkan. 
Selain Desa Bulawan, dugaan money politi juga mulai terjadi di wilayah Desa Modayag. Diungkapkan warga Modayag Ramlan Mamonto, pada Senin (16/11/2015) siang dirinya sempat ditawarkan salah seorang Tim Sukses (TS) dari salah satu paslon agar menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta surat suaranya. "Saya ditawarkan uang Rp500 ribu oleh salah satu TS, dengan syarat menyerahkan surat suara serta KTP jika sudah waktu pemilihan nanti. Tetapi dengan tegas, saya menolak permintaan TS tersebut, " ungkapnya.
Selaku warga, dirinya sangat menyayangkan kejadian ini, karena tak diketahui oleh Panitia Pengawas (Panwas) Boltim. "Seharusnya Panwas Kabupaten tanggap dengan situasi yang seperti ini. Sebab, money politik merusak citra demokrasi yang sudah susah payah diperjuangkan oleh mantan Bupati Boltim Sehan Landjar waktu itu, " tegasnya.
Pimpinan Panwas Boltim, yang membidangi Divisi Penindakan, Haryanto SE, ketika dikonfirmasi kaget karena baru mengetaui kejadian seperti ini. "Panwas akan berusaha melakukan pengawasan semaksimal mungkin. Dan kejadian dugaan money politik yang mulai terjadi, akan segera ditelusuri. Jika benar ada oknum yang mulai bermain uang, maka persoalan ini akan diproses hukum sesuai aturan," tegasnya. 
Namun, dalam melakukan penindakan  Panwas mengacu pada undang-undang nomor 08 tahun 2015 tentang Pilkada. "Ketika ada warga yang melapor soal politik uang Panwas minta pelapor harus disertai dengan bukti konkrit. Seperti rekaman suara ataupun rekaman videonya. Karena hal ini yang dijadikan landasan oleh pihak Panwas untuk menindaki yang bersangkutan, " kata Haryanto.(rux/skh-swarakita)

« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment