Berita Terbaru

Tuesday, November 3, 2015

Media massa diminta jaga independensi dalam pilkada
by Unknown - 0

Ketua AJI Manado, Yoseph Ikanubun.
MANADO, SMOcom—Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado mengajak media massa, baik cetak maupun elektronik di Sulut untuk menjaga independensinya agar tidak terjebak pada kepentingan bisnis. Demikian pula untuk jurnalis diharapkan untuk tidak menjadi bagian dari tim pemenangan pasangan calon tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal itu terungkap di Focus Group Discussion (FGD) yang digelar AJI Manado bekerjasama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut di ruang rapat Bawaslu Sulut, Jl Sam Ratulangi Winangun.
Ketua AJI Manado, Yoseph Ikanubun yang tampil sebagai pemateri dalam FGD itu banyak menekankan soal etika jurnalis dan independensi media. Menurut Ikanubun, pelanggaran pilkada di media massa sangat berkaitan erat dengan 4 hal, yakni jurnalis, media massa atau tempat dimana jurnalis kerja dan mengeluarkan produk jurnalistiknya, potensi pelanggaran dan cara atau treatmen untuk mengantisipasi masalah pelanggaran. "Empat hal ini sangat berkaitan erat satu dengan yang lain," terang Ikanubun.
Selaku pimpinan organisasi profesi, dirinya cukup tercengang ketika mendapat informasi bahwa dari hasil riset oleh lembaga riset, ternyata banyak jurnalis atau wartawan masih belum memahami kode etik jurnalis. "Makanya tak jarang kita temui wartawan tak profesional dalam melaksanakan tugasnya, satu diantaranya menjadi partisan dari pasangan calon tertentu dalam pilkada," ungkapnya.
Terkait permasalahan itu, Dewan Pers kata Ikanubun telah mengeluarkan Surat Seruan Nomor 1 Tahun 2015 yang intinya menyerukan kepada jurnalis yang menjadi bagian dari tim pemenangan pasangan calon untuk wajib mundur sementara atau selamanya dari tugas-tugas jurnalistik. "Dewan pers sangat tegas soal ini, karena didapati banyak wartawan merangkap tim sukses pasangan calon," terangnya.
Ikanubun melihat pelanggaran pemilu sebetulnya tidak saja pada waktu pemasangan iklan kampanye, tapi juga berita yang sudah hampir sama dengan iklan pencitraan. "Mirisnya, hasil riset seorang mahasiswa Fispol Unsrat yang tertuang dalam skripsi mengungkap fakta bahwa hampir semua wartawan media yang mengklaim terbesar, tak mengerti soal firewal atau pagar api. Makanya tak heran iklan atau advetorial dibikin seolah olah seperti berita," tukasnya.
Adapun pemerhati hukum Dr Rafli Pinasang SH dalam melihat permasalahan pelanggaran pilkada dari tinjauan hukum pidana dan hukum adminsitrasi menjelaskan, dalam penindakan pelanggaran pemilu hendaknya semua berdasar pada hukum atau pada koridor hukum, bukan kepentingan politik pasangan calon. "Untuk memastikan proses penindakan pelanggaran pemilu berjalan pada koridor hukum maka keterlibatan atau peran serta masyarakat dalam hal mengawasi setiap tahapan proses sangat diperlukan. Dan yang bisa mewakili publik adalah media massa, karena sesungguhnya media adalah cermin publik," ujar Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unsrat Manado ini.
Pinasang menjelaskan dalam menindak pelanggaran pidana pilkada, Bawaslu bersama Polisi dan Jaksa yang tergabung dalam wadah Gakumdu untuk selalu taat pada hukum, dimana untuk menyatakan seseorang diduga melakukan tindak pidana pilkada, harus didukung oleh alat bukti yang cukup atau harus memenuhi dua unsur, yakni disengaja dan kejahatan. "Dalam rangka penindakan pelanggaran Bawaslu kedepan tidak boleh hanya menggunakan UU Pemilu atau Pilkada sebagai regulasi untuk menjerat pelanggar, melainkan juga peraturan perundang undangan lain. Misalnya UU Tipikor, karena dalam Pilkada sering kali ada praktik-praktik tindak pidana korupsi berupa suap atau gratifikasi," sarannya.
Sementara itu Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda mengakui bahwa pelanggaran pilkada di media massa hingga saat ini tercatat berkisar 200an, tapi tidak banyak yang bisa ditindaklanjuti, karena hingga saat ini Bawaslu kurang memahami mana yang tergolong pelanggaran dan mana yang bukan. "Kalau lembaga penyiaran, sejauh ini Komisi Penyiaran Indonesia (KIP) Sulut cukup proaktif memberikan teguran yang dianggap melakukan pelanggaran. Namun bagi media cetak dan elektronik, mungkin karena Dewan Pers hanya ada di Jakarta, jadi agak sulit," kata Malonda.(skh-swarakita)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment