Berita Terbaru

Friday, October 16, 2015

SKP2 tak sakti, Hakim minta berkas MMS segera dilimpahkan
by donwu - 0

KOTAMOBAGU, SMOcom-Surat Keterangan Penghentian Penuntutan (SKP2) dari Kejari Kotamobagu yang dinilai bisa meloloskan mantan Bupati Bolmong Marlina Moha Siahaan (MMS), tersangka dalam kasus dugaan korupsi TPAPD Bolmong tahun 2010 mentah setelah digugat LSM Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formak).
Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pun akhirnya memerintahkan pihak Kejari Kotamobagu untuk melimpahkan perkara atas nama MMS. Penegasan itu berdasarkan putusan pra peradilan dan menyatakan SKPP tidak sah.
Penggugat atau pemohon melalui kuasa hukum Steven Wagiu SH, mengatakn gugatan yang dialamatkan kepada Kejari Kotamobagu terkait dikeluarkannya SKP2 kepada tersangka MMS dalam kasus korupsi TPAPD Bolmong. “Intinya pra peradilan atas SKP2 yang di Keluarkan oleh Kejari Kotamobagu dikabulkan dalam sidang di Pengadilan Negeri,” kata Wagiu, Jumat (16/10/2015) malam ini via telepon.
Terinformasi, sidang Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Manado, Jumat (16/10/2015) siang tadi, Hakim Jemmy Lantu SH mengabulkan gugatan pemohon. Amar putusannya, penerbitan SKP2 oleh Kejari Kotamobagu tidak sah. Penolakan itu berdasarkan pencabutan keterangan saksi tidak diatur dalam KUHAP. “Pencabutan keterangan harus dilakukan di Pengadilan karena empat saksi merupakan terpidana dalam kasus yang sama, berdasarkan bukti kliping koran yang dimasukan pemohon,” kata sumber.
Bahkan Hakim memerintahkan Kejari Kotamobagu untuk segera melimpahkan berkas perkara tersangka MMS ke Pengadilan. Putusan Pra Peradilan tidak bisa dibanding berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 tahun 2012.
Kajari Kotamobagu Fien Ering ketika dikonfirmasi membenarkan soal putusan tesebut. Dia mengaku akan segera menindak lanjuti terkait putusan tersebut. Namun, demikian pihaknya masih akan menungguh surat putusan tersebut. “Ya putusannya sudah kita dengar. Tapi legalitas seperti surat putusan tentu menjadi dasar pelimpahan berkas. Artinya kita akan tunggu surat putusannya. Kalau suratnya sudah ada, tentu akan segera kita limpahkan," ujar Ering.(yun)

« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment