Berita Terbaru

Thursday, October 22, 2015

Minim Anggaran Pendidikan, KUA-PPAS APBD Sulut tahun 2016 Kangkangi aturan
by noberd losa - 0

Jems Tuuk, Anggota Badan Anggaran DPRD Sulut

MANADO, SMO.COM - Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Sulut tahun anggaran 2016 yang dilakukan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut bersama tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selama 3 hari terakhir dinilai belum mampu menggambarkan kepentingan masyarakat bahkan menyalahi aturan karena tidak memenuhi aturan yang mengharuskan 20 persen diplot untuk pendidikan dari APBD.
Dimana seharusnya Pemerintah menjamin hak atas setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan seperti yang tercantum pada UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2, 3, dan Ayat 4 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, pemerintah mewajibkan setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan wajib membiayainya serta pemerintah minimal mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBD. Yang melalui instrumen kebijakan yaitu kebijakan fiskal, pemerintah mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan. Sektor pendidikan pada dasarnya adalah anggaran fungsi pendidikan.
Selain itu dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013/PUU-VI/2008, Pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
Dan, lebih spesifik dituangkan dalam pasal 49 UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 yaitu  Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan.
Ditegaskan oleh anggota Banggar DPRD Sulut Jems Tuuk, anggaran pendidikan yang diplot pemprov hanya Rp.72 Miliar sangat memiriskan.
"Pemerintah menyediakan anggaran kecil bagi pendidikan warga Sulut, maka tak mengherankan jika SDM (Sumber Daya Manusia,Red) akan semakin terpuruk," kata Tuuk yang dikenal paling kritis ini.
Lanjut Tuuk, gambaran ini akan berpengaruh buruk bagi pendidikan Sulut selama lima tahun kedepan, bahkan efeknya akan menyebabkan kesenjangan sosial akan semakin terasa antara masyarakat ekonomi lemah dengan ekonomi atas.
"Ini tidak bisa dibiarkan, jika tidak perosalan pendidikan Sulut akan menggelinding bagai bola salju yang kian membesar," tegas politisi PDI-P ini.
Menurut anggota dewan perwakilan Bolmong Raya ini, akan lebih memiriskan lagi bagi warga pedesaan dan kepulauan yang notabene adalah bagian dari provinsi Nyiur Melambai.(Obe)


« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment