Berita Terbaru

Wednesday, October 21, 2015

Disdukcapil Manado diobok-obok karena jalankan aturan dan permudah pelayanan
by donwu - 0

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Manado, Hans Tinangon.
MANADO, SMOcom—Tiga tahun terakhir, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) Manado terus menuai prestasi atas kinerja pelayanan kepada masyarakat. Pasalnya, sejak Walikota Manado dijabat GS Vicky Lumentut (GSVL), penataan pelayanan birokrasi yang berbelit dan mempersulit masyarakat dalam pengurusan administrasi terus diperbaharui dengan menjalankan aturan yang berlaku. Hasilnya, instansi yang dikepalai Hans Tinangon itu mendapat apresiasi positif berupa penghargaan dari berbagai pihak, termasuk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Adapun contoh pelayanan kepada masyarakat dipermudah, dimana pelayanan saat ini paling lama 5 (lima) hari dan terus ditingkatkan penyelesaian pengurusan administrasi kependudukan, bahkan untuk pengurusan akta kelahiran hanya satu hari pelayanannya. Berbagai kemudahan dalam pelayanan dapat dicapai itu adalah perhatian serius yang selalu diinspirasikan Walikota GSVL, termasuk usulan usulan ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menggratiskan pengurusan administrasi kependudukan, dan itu terjadi dan diberlakukan mulai 1 Januari 2014.
Merasa instansi ini menjalankan aturan sebagaimana UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), dan mempermudah pelayanan adiminstrasi kependudukan tersebut, maka instansi kemudian diobok-obok oknum tak bertanggung jawab. Salah satunya upaya membenturkan Walikota GSVL dengan Wawali Harley Mangindaan terkait wewenang pencatatan pernikahan, yang dipermasalahkan segelintir orang. Padahal wewenang pencatatan pernikahan itu sudah jelas tertuang dalam UU 24 Tahun 2013 tersebut, khususnya Pasal 7.
Namun Kadisdukcapil Manado Hans Tinangon mengatakan bahwa upaya pencitraan buruk terhadap institusinya tersebut menjadikan cambuk untuk terus berbenah dalam pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Sehubungan dengan di tahun 2015 ini Disdukcapil Manado beberapa kali mendapatkan apresiasi positif dari berbagai kalangan dan organisasi, namun bagi kami itu adalah merupakan cambuk untuk lebih meningkatkan pelayanan. Dan maka kami jajaran tim pelayanan Disdukcapil Manado selalu bertekad untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat,” terang Tinangon.
Kemudian mengenai pemberitaan tentang pembatasan kewenangan yang diberikan Walikota kepada Wakil Walikota terutama di bidang pelayanan pencatat pernikahan, Tinangon pun mmeberikan klarifikasi. “Menurut saya itu adalah pemberitaan yang keliru dan tidak mendasar, apalagi ada stetmen dari saya yang berbau diskriminasi dan tanpa alasan dan dasar. Saya pribadi menantang wartawan yang mewawancarai saya (maaf nama tak perlu disebutkan) apabila memang saya memberikan stetmen seperti yang diberitakan, itu adalah stetmen yang keliru dan saya akan minta maaf secara terbuka. Namun saya pastikan bahwa Pak Walikota sampai dengan saat sekarang ini tidak pernah memberikan petunjuk yang bernuansa negatif kepada saya. Jadi menurut saya pemberitaan itu tidak mendasar dan perlu diralat,” ungkap Tinangon.
Tak lupa dirinya kembali menjelaskan soal SOP (standard operasional prosedur) administrasi kependudukan yang berlaku di seluruh Indonesia yang didasarkan pada UU 24 Tahun 2013. Dalam Pasal 7 telah jelas diatur bahwa yang berkewajiban, bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan urusan administrasi kependudukan adalah pemerintah daerah yang dilakukan oleh Bupati atau Walikota. Aturan tersebut merupakan Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tanggal 24 Desember 2013 di Jakarta. “Untuk kewenangan melakukan pencatatan perkawinan, menurut hemat saya adalah sesuai Tupoksi sebagaimana yang telah saya jelaskan bedasarkan UU Adminduk, dan juga boleh melihat referensi melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65-67 mengenai tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala daerah,” tegas Tinangon.
Sementara itu Kabag Humas Pemkot Manado Franky Mocodompis menyesalkan upaya pembenturan yang dilakukan jelang masa tugas GSVL-Ai sebagai Walikota-Wawali Manado periode 2010-2015 pada 8 Desember. “Pemkot sesalkan upaya pihak tertentu yang benturkan Wawali dengan Walikota untuk kepentingan politik jelang pilkada. Upaya ini sebenarnya tidak perlu karena akan mengorbankan kepentingan warga Manado. Jangan kaitkan masalah tugas pemerintahan dengan proses pilkada,” tandas Mocodompis.(dsw/skh-swarakita)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment