Berita Terbaru

Sunday, October 11, 2015

Dekot Manado konsultasi fungsi legislasi di Kemendagri
by donwu - 0

KETUA Dekot Noortje Van Bone bersama anggota Komisi C Anita De Blouwe, didampingi Kabag Umum Steven Rende dan Kasubbag Humas Inggrid Runtunuwu, saat berada di kantor Kemendagri, Jakarta.(foto: ist)
MANADO, SMOcom- Untuk terus menunjang dan memantapkan tugas pokok dan fungsi sebagai legislator dalam pembangunan daerah, Dekot Manado melakukan konsultasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (7/10/2015) pekan lalu. Konsultasi ini sendiri dipimpin langsung Ketua Dekot Noortje Van Bone bersama anggota Komisi C Anita De Blouwe, serta didampingi Kabag Umum Sekretariat Dekot Manado Steven Rende dan Kasubbag Humas Inggrid Runtunuwu.
Van Bone mengatakan, keseimbangan pilar pemerintahan yakni otonomi daerah, pengelolaan sumberdaya dan pemerintahan yang bersih (good governance) perlu penguatan. “Hubungan bagi terciptanya iklim politik yang kondusif dalam lancarnya dunia usaha, sehingga tercipta lapangan kerja dan menunjang pendapatan. Serta peran masyarakat dalam menunjang ekonomi dan politik dalam berinteraksi sosial,” ujarnya.
Lanjutnya, lembaga Dekot Manado sebagai representasi masyarakat mempunyai fungsi yang sudah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 (MD3) tentang DPRD yakni legislasi, anggaran dan pengawasan. “Selama ini telah berlaku pengawasan dimana unsur Peraturan Daerah (Perda) dan lainnya termasuk APBD,” imbuh Van Bone.
Dirinya juga menganggap pengwasan ke Pemkot oleh Dekot perlu lebih responsif terutama dalam penyediaan pelayanan publik. "Hasil yang diperoleh mengarah dari model pelaksanaan pembangunan yang telah tertata baik sesuai prosedur, seperti ada Musrembang  tingkat kelurahan, kecamatan yang kemudian itu dibahas dalam pembahasan APBD," jelasnya.
Van Bone berharap dari hasil konsultasi ini dapat meningkatkan pengawasan Dekot dalam hal anggaran. "Dari konsultasi ini diharapkan oleh masyarakat adalah hubungan kemitraan mereka lebih ditingkatkan. Jadi dalam hal pengawasan DPRD terhadap anggaran pembangunan (APBD) harus lebih ditingkatkan,” pungkasnya.(wan)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment