Berita Terbaru

Thursday, September 17, 2015

Molor 11 jam, putusan sengketa pilkada E2L diduga "maso angin"
by donwu - 0

MANADO, SwaraManado.com— Sidang gugatan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sulut yang diajukan Elly Engelbert Lasut (E2L) selaku pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut selaku termohon berakhir di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut, Rabu (16/9/2015) malam.(Baca: E2L tetap gugur, parpol diberi kesempatan ganti calon http://www.swaramanado-online.com/2015/09/e2l-tetap-gugur-parpol-diberi.html )
Namun sidang dengan agenda putusan, diduga masuk angin. Indikasi ini mencuat akibat tidak konsistennya Komisioner Bawaslu Sulut ketika menunda pelaksanaan pembacaan putusan tidak kurang dari 11 jam lamanya. Dari undangan Pukul 09.00 Wita, kemudian ditunda pukul 15.00 wita, dan kemudian ditunda lagi pukul 20.00 Wita. Pihak pemohon hadir David Bobihoe, kuasa hukum Febro Takaindengan dan ketua Tim Victor Rompas. Sementara KPU Sulut hadir 3 Komisioner yaitu Yessy Momongan, Ardiles Mewoh dan Fachrudin Noh.
Pengamat Politik dan Pemerintahan Sulut Taufik Tumbelaka tidak menampik jika kemungkinan adanya indikasi molor dan penundaan putusan Bawaslu terkait adanya hal-hal yang mengganggu dan hal-hal yang mencurigan. “Ini (molor/penundaan, red) harusnya tidak perlu terjadi. Kalau mau ambil keputusan yang diambil tidak perlu ada penundaan,” ujar Tumbelaka kepada Swara Kita.
Dia mengatakan, kemungkinan putusan sudah tidak murni alias “maso angin” lagi bisa saja terjadi, akibat tidak konsistenm dan transparannya Bawaslu soal penundaan putusan. “Molor bisa menimbulkan prasangka. Dan praduga kemungkinan bisa saja terjadi hal itu (maso angin, red),” tuturnya.
Jika pun saat ini masyarakat atau pihak lain meras ada yang tidak beres soal keputusan yang nantinya diambil oleh Bawaslu, dirinya mengusulkan agar bisa melapor kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Kalau ada pihak mengindikasi masuk angin, silahakan lapor ke DKPP,” tukasnya.
Diriya berharap Bawaslu dapat menjelaskan kepada masyarakat nantinya soal keterlambatan yang terjadi. “Molor seharusnya ada keterbukaan dari penyelenggara pemilu, kenapa itu harus terjadi,” katanya, sembari menyesalkan sikap protektif yang belebihan dari aparat keamanan yang berjaga saat sidang putusan Bawaslu tersebut.
Sebelumnya Malonda menegaskan bahwa putusan yang diambil nantinya adalah benar-benar berdasarkan keadilan dan fakta yang diperloleh saat perisangan.” Bawaslu tidak bisa diintervensi. Apa yang kami putusakan benar-bensar sesuai dengan aturan,” kata dia.(dwa)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment