Berita Terbaru

Saturday, September 19, 2015

35 calon pemimpin masa depan Minsel ikut tes JPT di BKN
by donwu - 0

Royke Mandey dan Franky Mamangkey saat ikut tes JPT.
AMURANG, SwaraManado.com- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengharuskan para pegawai negeri sipil memiliki kompetensi yang mumpuni untuk menjalankan pemerintahan. Karena itu berbagai merode dan cara dilakukan untuk menjadkan abdi negara ini lebih berkualitas. Salah satunya dengan tes Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).
Sedikitnya 35 pegawai Pemkab Minsel mengikuti tes JPT tingkat pratama yang diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Badan Kepegawaian Nasional (BKN) di Ciawi Bogor, Jawa Barat. Dari 35 calon pemimpin masa depan Minsel imi, dua diantaranya yakni Sekretaris Disperindagkop Royke Mandey dan Kabag Humas Franky Mamangkey.
“Tes JPT ini diikuti ratusan pegawai se-Indonesia, dan untuk saat ini Minsel telah mengutus 35 pejabat esalon III. Tesnya dilakukan selama 2 hari,” ujar Mandey kepada SwaraManado.com (Swara Kita Group), Sabtu (19/9/2015) sore via pesan Facebook. “Tes ini berupa tes kompetensi menjadi salah satu persyaratan bagi para pejabat esalon III untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi,” sambung Mamangkey.
Diketahui, JPT ASN adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Jabatan Pimpinan Tinggi berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah. Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.
Pengisian jabatan terdiri atas jabatan pimpinan tinggi utama dan madya, serta jabatan pimpinan tinggi pratama. Sebagaimana tertuang dalam UU ASN Pasal 115 ayat (5), Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin sekretariat daerah kabupaten/kota sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota dikoordinasikan dengan gubernur. UU ini menegaskan, Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti pejabat pimpinan tinggi selama 2 (dua) tahun tehritung sejak pelantikan pejabat pimpinan tinggi, kecuali pejabat pimpinan tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan tertentu. Selain itu, penggantian pejabat pimpinan tinggi utama dan madya sebelum 2 (dua) tahun dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden.
Adapun Pasal 117 ayat (1 dan 2) menyebutkan bahwa Jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang berdasarkan pencaaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan KASN.(dsw)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment