Berita Terbaru

Monday, August 17, 2015

Diduga lindungi perusahaan illegal di Boltim, Kapolda Sulut dilaporkan ke Mabes Polri
by donwu - 0

Ilustrasi.
MANADO, SwaraManado.com- Meski sudah dinyatakan illegal oleh Pemkab Boltim, namun PT Sanmas Mitra Abadi yang sekarang ini sudah beralih nama PT Rihendy Tryjaya, tetap saja melakukan aktivitas di wilayah hutan Desa Buyat dan Desa Bukaka Kecamatan Kotabunan.
Dimana perusahan yang diduga illegal ini telah melakukan perusakan hutan, dengan menebang pohon-pohon kayu besar di hutan secara liar yang diduga dilakukan orang-orang pekerja dari perusahaan tersebut untuk pembuatan jalan menuju lokasi perusahaan mereka. Bahkan, puluhan alat berat berupa mobil dum truk, eskavator dan bahan-bahan kimia, yang akan digunakan untuk produksi emasnya sudah siap di lokasi. Diduga kuat masih beroperasinya perusahan yang diduga ilegal ini, ada bekingan dari pihak Polda Sulut.
Terkait hal ini, Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Sulut Jim Robert Tindi melaporkan oknmun Kapolda Sulut ke Mabes Polri. "Yang namanya pertambangan di lahan hutan lindung itu tidak boleh ditolerir. Namun sayangnya, Kapolda Sulut mengeluarkan surat perintah untuk pengamanan daerah tersebut. Harusnya, sebagai lembaga negara, pihak kepolisian bertindak menindak yang salah. Sehingga atas dasar inilah, GERAK Sulut melayangkan laporan ke Mabes Polri terhadap Kapolda Sulut," ujar Tindi, kepada wartawan.
Bahkan aktifis Sulut ini meminta dengan tegas, agar Kapolri memberikan perhatian serius terhadap kasus pertambangan yang sering terjadi Sulut. Investor yang menabrak undang-undang menurut dia, merupakan citra buruk terhadap hukum di Indonesia. "Investor yang membuat resah warga, menguras kekayaan alam tidak harus dilindungi. Mereka inilah yang harus diberikan peringatan keras, jangan ada lembaga atau pertambangan liar yang membegal undang-undang. Jika ini terjadi seperti di Boltim, berarti citra hukum kita lemah penegakannya. Oleh karena itu, pihak kepolisian dalam hal ini Kapolri wajib bertindak cepat, " tegasnya.
Kapolda Sulut Brigjen Pol Wilmar Marpaung melalui Kabid Humas Polda Sulut AKBP Wilson Damanik ketika dikonfirmasi wartawan baru-baru ini, mengatakan bahwa Surat Perintah (Sprin) yang dikeluarkan Polda Sulut bisa diasumsikan benar, karena setiap warga Negara berhak mendapat perlindungan keamanan.
"Sebagai asumsi sementara, setelah melihat nomor Sprin dan tandatangan, saya membenarkan surat ini. Benar Sprin dikeluarkan karena sudah menjadi hak setiap warga Negara mendapat perlindungan keamanan. Namun bila hal tersebut digunakan untuk sesuatu yang melanggar aturan akan ditindaklajuti dan ditindaki, " ujar Damanik.
Tegasnya juga, bahwa jika perusahaan tambang yang beroperasi di Boltim dalam hal ini PT Sanmas tersebut illegal, maka Polda Sulut pasti akan melakukan penindakan. "Tentu kami bertindak tegas, namun kami perlu melakukan investigasi terlebih dahulu untuk mengetahui keakuratan informasi tersebut. Jika benar, maka Polda akan tetap komitmen untuk memerangi segala bentuk kegiatan illegal yang beraktifitas di Sulut, " tegas Damanik.
Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemkab Boltim, Pryamos SH menegaskan sampai sekarang ini PT Sanmas yang saat ini beralih PT Rihendy tak mengantongi Izin sama sekali. "Usai paripurna tanggal 17 Agustus, saya turun ke lokasi. Kemungkinan Selasa (18/8) besok saya turun, jika benar ada aktifitas perusakan hutan secara liar, maka pihak perusakan akan ditindak tegas," ujar Pryamos kepada SwaraManado.com Minggu (16/8/2015) kemarin.(rux/obi)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment