Berita Terbaru

Wednesday, May 20, 2015

Nelayan Sulut nikmati efek Menteri Susi
by donwu - 0

14 kapal kembali ditenggelamkan, semuanya berbendera Filipina

Kapal yang diledakan di perairan Bitung, Rabu (20/5) siang.
Bitung—Sejak diberlakukannya penghentian sementara atau moratorium perizinan usaha penangkapan ikan dari Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti, nelayan mulai merasakan efek positifnya. Bahkan menurut pengakuan Jimbris Pia, nelayan asal Batuputih Bitung yang juga berprofesi sebagai sopir angkutan ikan, menyebutkan jika saat ini ikan sudah mulai banyak mereka dapatkan dari hasil melaut. “Jika biasanya saya mengangkut ikan dalam dua kali sehari, namun sejak bulan lalu angkutan ikan sudah setiap hari dari Batuputih,” ungkap Jimbris, Rabu (20/5) siang.
Sejak moratorium tersebut, lanjut dia, pihaknya juga sudah jarang melihat kapal-kapal besar yang melaut. “Mungkin ini karena ada aturan dari Menteri Perikanan,” kata dia. Sayangnya, Jimbris hanya mengetahui jika ada aturan yang keras dari Menteri Susi, sementara ditanya soal isi dari aturan tersebut dia hanya tertawa. “Pokoknya aturan itu keras dan kapal-kapal dari luar negeri tidak bisa mencari di daerah kami,” katanya polos.
Seperti diketahui, tepat di Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang jatuh tepat pada Rabu (20/5) siang, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerjasama dengan TNI AL dan Polri kembali menenggelamkan 41 kapal pelaku illegal fishing di perairan Indonesia. Penenggelaman tersebut dilaksanakan serentak di 4 wilayah yang ada di Indonesia, salah satunya di Bitung.
Dimana tadi, sedikitnya ada 14 kapal yang ditenggelamkan di perairan Bitung dan dilakukan dengan menggunakan dinamit daya ledak rendah agar kondisi kapal tetap terjaga sihingga dapat berfungsi menjadi tempat perlindungan ikan. “Nantinya bangkai kapal ini akan menjadi habitat baru bagi ikan-ikan di perairan tersebut yang berdampak pada kontribusi terhadap kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan terhadap nelayan kita,” jelas Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Asep Burhanudin, kepada wartawan saat memantau langsung penenggelaman kapal di perairan Bitung.
Lanjut Asep, 14 kapal yang ditenggelamkan di perairan Bitung merupakan kapal berbendera Filipina. "Kapal tersebut ditangkap oleh armada Kapal Pengawas KKP maupun Kapal Polisi Beo 5013 dengan pelanggaran melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen yang sah dari pemerintah Indonesia," kata dia didampingi pihak TNI yang dipimpin Mayjen TNI AL Darwanto dan Kapolda Sulut Brigjen Pol Wilmar Marpaung. Sementara itu berdasarkan koordinasi dengan TNI AL, di hari yang sama di tempat berbeda, juga menenggelamkan kapal di perairan Pontianak sebanyak 6 kapal, perairan Belawan sebanyak 1 kapal dan di perairan Idi Aceh sebanyak 1 kapal.
Adapun Pemkot Bitung melalui Asisiten III Malton Andalangi menyampaikan jika pelaksanaan eksekusi penenggelaman kapal asing ini adalah bagian dari proses hukum yang berlaku di Indonesia khususnya dalam penegakkan hukum di laut. “Jadi Intinya penengelman Kapal sudah sesuai prosedur dan mekanisme hukum di Indonesia,“ jelasnya. Dikatakannya, proses eksekusi penenggelaman dilaksanakan disebabkan kapal-kapal tersebut telah melakukan illegal fishing. “Kapal-kapal inilah yang tertangkap menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia secara ilegal juga permasalahan surat yang tidak disertai kelengkapan,“ ujar Andalangi saat turut serta menyaksikan eksekusi penengelaman kapal.
Diketahui, penenggelaman kapal pelaku illegal fishing dilaksanakan sesuai Pasal 63 UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Sementara tindakan khusus seperti penenggelaman kapal ini diatur dalam Pasal 76A UU Nomor 45 tahun 2009. Penenggelaman kapal illegal fishing dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap seperti diatur dalam KUHAP.(wpe/dsw)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment