Berita Terbaru

Monday, May 25, 2015

Bimtek Birokrasi ASN, Pemkot Manado terus perkuat pelayanan publik
by donwu - 0

Birokrat Pemkot Manado ikut Bimtek Etika
Pelayanan Birokrasi ASN, Senin (25/5) siang.(foto: ist)
Manado—Pelayanan publik di Pemkot Manado sudah baik. Namun akan menjadi lebih baik lagi jika terus diperkuat dengan etika pelayanan birokrasi. Untuk itulah maka Pemkot Manado menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Etika Pelayanan Birokrasi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang digelar di Ruang Serbaguna Kantor Walikota Manado, Jl Balaikota Tikala, Senin (25/5) siang. Kegiatan ini diikuti Staf Ahli, Asisiten, Kepala Bagian Sekretariat Daerah, Kepala Sub Bagian Sekretariat Daerah, dan para jabatan fungsional umum.
Walikota Manado GS Vicky Lumentut (GSVL) menjelaskan bahwa ada dua faktor utama yang menjadi penentu keberhasilan reformasi birokrasi. Pertama ialah adanya perangkat aturan yang menjadi pedoman penataan dan pengelolaan birokrasi supaya semakin efektif, efisien dan akuntabel. Kedua dan juga yang paling utama ialah paradigma atau cara pikir kita sebagai birokrat itu sendiri. ”Harus kita ingat, bahwa aturan hanyalah alat, benda mati yang tidak mampu membawa kita ke mana-mana, namun kita sebagai men and women behind the gun adalah yang memiliki kebijaksanaan untuk menggunakan alat tersebut bagi kemajuan masyarakat dan bangsa,” ujar Walikota GSVL melalui Assiten III bidang Administrasi Umum, Henny Giroth, saat membuka Bimtek tersebut.
Dia menegaskan bahwa ASN atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus terus memperhatikanlah Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dimana dalam pasal tersebut ASN dituntut untuk adil, tidak diskriminatif, cermat, santun dan ramah. “Kita juga harus tegas, andal, tidak memberikan putusan yang berlarut-larut, tidak mempersulit, patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar, menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara. Intinya, kita harus profesional,” tukas Giroth.
Sementara itu Kepala Bagian Organisasi Kepegawaian (Kabag Orpeg) Pemkot Manado, Inove Walelang mengatakan, bahwa kegiatan ini dilaksanankan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi. “Dewasa ini para pelayanan publik terus menjadi sorotan, baik pada sisi kepastian, waktu, biaya, maupun pelayanan dan sikap dan perilaku petugas pemberi pelayanan,” ujarnya. Faktor utama keterpurukan pelayanan publik adalah lemahnya etika Sumber Daya Manusia (SDM). “Untuk itu tujuan diadakan bimtek ini adalah merubah pola pikir (mindset) dan budaya kerja (cultureset) pelayanan ASN,” tukas Waleleng, seraya menambahkan bahwa sasaran yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah perubahan perilaku ASN sebagai pelayan publik yang memiliki sikap mental dan perilaku yang mencerminkan keunggulan watak, keluhuran budi dan asas etis.
Adapun Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulut Helda Tirayoh dalam pemaparannya mengatakan bahwa pelayanan publik berkaitan erat dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 dan erat hubungannya dengan ASN. “PNS sebagai pegawai ASN dalam pengelolaannya diatur dalam manajemen ASN yaitu Sistem Manajemen Kepegawaian yang meliputi sistem perencanaan, pengembangan karier, penggajian, dan batas usia pension,” ujarnya.
Diharapkan aturan ini mampu memperbaiki manajemen pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik, sebab PNS tidak lagi berorientasi melayani atasannya, melainkan masyarakat. “Aturan ini menempatkan PNS sebagai sebuah profesi yang bebas dari intervensi politik dan akan menerapkan sistem karier terbuka yang mengutamakan prinsip profesionalisme yang memiliki kompetensi, kualifikasi, kinerja, transparansi, objektivitas, serta bebas dari intervensi politik dan KKN yang berbasis pada manajemen sumber daya manusia dan mengedepankan sistem merit menuju terwujudnya birokrasi pemerintahan yang professional,” terang Tirayoh.(dewe)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment