Berita Terbaru

Tuesday, March 10, 2015

Deprov Sulut mediasi persoalan hibah tanah Runtukahu
by ronald rompas - 0

Suasana hearing yang berlangsung cukup singkat antara Deprov Sulut, Pemkot Bitung yang diwakili Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, serta pihak pelapor.(foto:fandy/sm)
Manado—Hearing permasalahan tanah hibah yang terjadi antara Pemerintah Kota Bitung dengan Ronny Runtukahu digelar di Deprov Provinsi Sulut Senin (9/3) kemarin.
Seperti diketahui, tanah yang berstatus hak milik ini dihibahkan pada 1 September 1989 lalu kepada Pemerintah Daerah (Pemda), dimana Ronny Runtukahu pada waktu itu menjabat sebagai Lurah.
Dan tanah hibah yang menjadi permasalahan tersebut kini sudah dibangun dua Sekolah Dasar (SD) yaitu SD Impres 675 dan 581 Madidir kota Bitung.
Pemilik tanah Ronny Runtukahu mengaku, pada waktu itu untuk mencari tanah pembangunan sekolah susah, jadi untuk sementara dirinya meminjamkan tanah tersebut kepada pemrintah kota Bitung dengan perjanjian untuk dibayar dikemudian hari.
“Saya memberikan tanah waktu itu dengan dasar apabila Pemda sudah ada anggaran harus membayar. Namun mediasi dengan Pemkot Bitung, hingga kini masih belum ada kejelasan. Permasalahan selalu di limpahkan Walikota kepada Wakil Walikota, tapi tiba-tiba sudah keluar sertifikat,” kesal Runtukahu.
Dia mengatakan, Pada 11 maret 2011 pimpinan Dekot Bitung telah merekomendasikan kepada Walikota Bitung untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun sertifikat terhadap kedua bidang tanah keluar pada September 2011 dan Oktober 2012 setelah adanya rekomendasi dari Dekot untuk Pemkot BItung.
“Sudah ada rekomendasi dari hasil hearing yang dilaksanakan bersama dengan Dekot Bitung. Yaitu Pemkot harus membayar. Tapi nyatanya tidak ada realisasi,  apalagi kini pemkot sudah mengantongi adanya penerbitan Serivikat yang menurut kami itu ganjal,” tuturnya.
Sementara, Anggota Deprov Sulut James Tuuk mengaku ganjal jika Pemkot Bitung harus melakukan pembayaran tanah tersebut. Sebab belum ada dasar yang kuat untuk melaksanakan pembayaran.
“Disini saya menerima surat yang ditanda tangani oleh bapak Viktor (Runtukahu, red) sendiri bahwa tanah ini dihibahkan, dan hibah ini tidak bisa dibatalkan kecuali mendapatkan prestasi yang diterima daripada Pemda,” katanya.
Ketua Komisi I Ferdinand Mewengkang mengatakan, akan mengadakan rapat lanjutan dan mengundang kepala BPN Bitung, Pemkot Bitung, BPN dan keluarga untuk dikembangkan.
“Untuk itu secepatnya saya sudah meminta kepada kedua pihak, baik kepada pemerintah maupun keluarga Runtukahu untuk diminta pembuktian-pembuktian kepemilikan tanah tersebut dan kami masih akan merapatkan kapan pertemuan berikut,” kunci Mewengkan.
Hearing yang dilaksanakan di Deprov Provinsi Senin (9/3) kemarin dihadiri, ketua komisi I Ferdinand Mewengkang, James Tuuk, Netty Pantouw, Kadis Pendidikan dan kebudayaan Ferdinand Tangkudung, dan pemilik tanah.(smo-try4)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment