Berita Terbaru

Monday, February 16, 2015

Rakor BPK, Walikota GSVL dukung perbaikan tata kelola keuangan
by donwu - 0

Walikota Manado GS Vicky Lumentut.
Gorontalo—Walikota Manado GS Vicky Lumentut (GSVL), Senin (16/2) siang, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI untuk wilayah Sulut, Gorontalo, dan Malut, yang dipusatkan di gedung Universitas Negeri Gorontalo (UNG). Rakor ini dipimpin langsung Ketua BPK-RI Harry Azhar Azis, dan dihadiri Gubernur, Bupati/Walikota di tiga provinsi tersebut.
Walikota GSVL dalam kesempatan tersebut mengajukan usulan 4 masalah, di antaranya soal pejabat yang harus membayar Tuntutan Ganti Rugi (TGR), namun tak bisa dilakukan karena tidak diketahui keberadaannya atau pensiun/meninggal dunia. Pernyatan kritis Walikota GSVL dalam Rakor tersebut mengundang kekaguman BPK-RI. Menanggapinya, pejabat BPK-RI menjelaskan bahwa TGR itu bisa dihapus, namun harus sesuai dengan aturan dan mekanisme yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2005.
Azis kemudian meminta pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas dan tata kelola yang masih rendah dalam penyusunan laporan keuangan. "Kalau pemerintah daerah bisa mencapai 90 persen WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), kita bisa buktikan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lebih hebat dalam pengelolaan negara. Itu bisa dilakukan dengan tindakan proaktif," ujar Aziz.
Untuk itu, ia menambahkan perbaikan laporan keuangan maupun adanya tindak lanjut atas hasil rekomendasi BPK, harus mulai diupayakan pemerintah daerah melalui peran serta dari Gubernur/Walikota/Bupati, agar transparansi dan akuntabilitas makin meningkat. Berdasarkan data BPK-RI, kualitas kepatuhan dan opini laporan keuangan WTP dari pemerintah daerah baru mencapai 34 persen, jika dibandingkan dengan transparansi serta akuntabilitas laporan keuangan pemerintah pusat yang telah mencapai kisaran 74 persen.
Aziz mencontohkan masih ada kelalaian maupun kesalahan administrasi dalam pelaporan perjalanan dinas atau hal-hal mendetail lainnya, yang membuat BPK memberikan indikasi adanya ketidakpatuhan dalam pelaksanaan anggaran. Namun, ada juga pelanggaran pemanfaatan keuangan negara yang dilakukan secara sengaja, sehingga tidak mungkin BPK-RI memberikan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah tersebut. "Kalau uang perjalanan dinas diambil, dia tidak melakukan perjalanan dinas, itu yang kita sebut perjalanan fiktif dan bukan kelalaian administrasi. Bagi saya itu merupakan tindak kriminal, karena dia ambil uang negara," jelasnya.
Aziz mengatakan sikap BPK-RI atas dugaan tindakan penyelewengan keuangan negara tersebut adalah melaporkan kepada pihak berwajib agar dilakukan proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Tidak boleh aparat negara melakukan tindak pidana dalam rangka keuangan negara. Bahwa kemudian aparatur penegak hukum menetapkan seseorang menjadi tersangka, itu sudah bukan kewenangan dari BPK-RI," ujarnya.
Terkait perbaikan kualitas dan tata kelola yang masih rendah dalam penyusunan laporan keuangan, Walikota GSVL mendukung penuh, karena hal tersebut sebagai upaya mendorong peningkatan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Dari tahun ke tahun pengelolaan keuangan di Manado semakin baik, dan kita akan bikin lebih baik lagi di tahun-tahun berikutnya untuk Manado yang lebe bae. Kita akan terus mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, kredibiitas serta transparan. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, maka akan mewujudkan penyelenggaran keuangan dengan baik dan terhindari jeratan hukum,” terang Walikota GSVL, yang saat itu didampingi Inspektur Manado Andre Hosang.(dewe/repc)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment