Berita Terbaru

Thursday, January 15, 2015

SVR: Golkar Sulut belum ada Musda
by donwu - 0

Vreeke Runtu dan Aburizal Bakrie.
Manado—Polemik internal di Partai Golkar hingga kini belum selesai. Kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono masih saling mengklaim sebagai pengurus yang sah, yang diikuti dengan saling menggugat satu dengan lainnya. Kondisi dualisme tersebut ikut berimbas hingga Partai Golkar tingkat provinsi.
Bahkan, pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) yang seharusnya dilakukan Januari 2015 ini ikut tertunda. Ketua DPD I Partai Golkar Sulut Drs Stefanus Vreeke Runtu (SVR) pun menegaskan hal tersebut. “Musda apa, torang (Golkar, red) belum ada Musda,” ujar SVR dimintai keterangan di kantor Deprov Sulut, Jl Pemuda No.6 Sario Manado, Kamis (15/1) sore, sambil berlalu menuju ruang Fraksi Partai Golkar (FPG).
Di ruangan tersebut, SVR kemudian meminta wartawan menanyakan hal tersebut kepada Ketua FPG Drs Eddyson Masengi ME. Dia kemudian langsung menjawab pertanyaan wartawan terkait kondisi internal yang tengah dialami partai berlambang pohon beringin tersebut. “Sampai sekarang kami masih solid, kalian (wartawan, red) lihat sendiri kan. Kami baik-baik saja,” ujar Masengi.
Ditanya soal gerakan-gerakan yang dilakukan sejumlah kader Golkar lainnya, Masengi menyebut itu in-konstitusional. Pasalnya menurut dia, Menkumham telah memutuskan agar kepengurusan Partai Golkar saat ini mengacu Musyawarah Nasional (Munas) yang digelar di Riau tahun 2009 silam, dimana menetapkan Aburizal Bakrie (ARB) sebagai Ketua Umum, sehingga dalam situasi konflik internal saat ini, maka ARB lah yang tetap mengendalikan organisasi. “Sampai sekarang kan keputusan Menkumham bahwa yang legalitas diakui itu Munas Riau. Itu berarti kepengurusan ARB masih diakui sampai sekarang dan legitimate. Artinya, semua kebijakan keputusan pengurus sekarang yang otoritas,” ujarnya.
Apakah itu termasuk pengambilan keputusan menghadapi Pilkada? “Ya, pengusulan pilkada-pilkada itu wewenang pengurus sekarang, seandainya belum dilakukan Musda, dimana Musda dilakukan menunggu Munas terlebih dahulu. Jika sudah dilakukan Munas, maka diikuti dengan Musda tingkat I (provinsi) dan kemudian Musda tingkat II (kabupaten/kota),” terang Masengi. Seperti diketahui, Partai Golkar kubu ARB di Sulut dibawah kendali SVR, sementara kubu Agung Laksono ada pada Drs Ruben Saerang.
Sementara itu Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung, mengomentari terkait dua kelompok pengurus yang sudah saling mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri. Akbar mengaku tidak menyetujui hal tersebut, sebab jika konflik Golkar diselesaikan melalui pengadilan, hal tersebut akan memakan waktu lama sehingga akan mengganggu internal partai sendiri. Terlebih lagi, kata dia, pada tahun ini Golkar akan mempersiapkan diri untuk menghadapi pemilihan umum kepala daerah (pilkada). "Itu pasti akan berdampak kalau belum ada islah. Jadi, saya lebih cenderung lewat islah Munas Rekonsiliasi," kata Akbar.(dewe)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment