Berita Terbaru

Tuesday, January 13, 2015

Lombok pertanyakan cara penyaluran dana Bansos
by donwu - 0

Anggota Komisi II Deprov Sulut, Billy Lombok.
Manado—Anggota Komisi II Deprov Sulut bidang Keuangan dan Perekonomian, Billy Lombok SH, mempertanyakan mekanisme dan cara penyaluran dana bantuan sosial (bansos), baik untuk organisasi maupun perorangan seperti lanjut usai (lansia). Pasalnya, kata dia, Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD) Sulut belum sepenuhnya mensosialisasikan mekanisme tersebut kepada masyarakat luas.
“Ada beberapa catatan tentang bansos dan kemudian hal-hal lain terkait dana hibah juga perlu diketahui luas oleh masyarakat seperti apa prosedurnya dan siapa yang berhak untuk menerima bantuan itu. Nah penting bagi kami di sini yang juga bagian dari representasi masyarakat. Selama ini masih banyak bias informasi terkait siapa yang menyalurkan bantuan tersebut, apakah masih di Biro Kesra, BPK-BMD, atau di SKPD lain,” ujar Lombok saat rapat kerja Komisi II dengan BPK-BMD Sulut di kantor Deprov Sulut, Jl Pemuda No.6, Sario Manado, Selasa (13/1) sore.
Namun di satu sisi, legislator dapil Minsel-Mitra ini memberikan apresiasi kepada BPK-BMD Sulut karena November-Desember 2014 lalu, telah mengakomodir aspirasi masyarakat Sulut. “Ada banyak aspirasi masyarakat terkait dengan kebutuhan pembangunan tempat ibadah dan lansia yang diakomodir BPK-BMD. Diharapkan penyalurannya dipermudah,” kata politisi muda Partai Demokrat tersebut.
Kepala BPK-BMD Sulut Olvie Atteng SE MSi langsung menjawab pertanyaan dan pernyataan Lombok. Dia mengungkapkan bahwa untuk tahun 2015 ini, ada kurang lebih 20 ribu proposal bansos yang ditangani. “Untuk tahun ini khusus bansos perorangan untuk lansia, penyalurannya kami akan alihkan ke kabupaten/kota. Jadinya, proposal yang sudah terdata ini akan kami kirim ke kabupaten/kota masing-masing, nanti pemerintah di kabupaten/kota yang akan menyalurkan bansos tersebut kepada penerima,” ujarnya.
Kabag Akuntansi BPK-BMD Sulut Dammy Tendean menambahkan, tahun sebelumnya, penyalurannya masih di BPK-BMD provinsi, sedangkan mulai 2015 ini dananya tetap dari APBD provinsi tetapi penyaluran melalui kabupaten/kota. “Kami akan transfer dana tersebut ke kabupaten/kota. Ada banyak pertimbangan kenapa penyalurannya diserahkan ke kabupaten/kota, salah satunya untuk memudahkan dan lebih mendekatkan penerima. Ini juga untuk mengurangi ongkos transportasi penerima bansos tersebut, apalagi yang dari jauh seperti di kepulauan,” terang Tendean.
Dia juga menegaska, nama penerima bansos tidak bisa diganti seenaknya dengan orang lain oleh pemerintah kabupaten/kota, sebab akan dilekuarkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur. “Kabupaten/kota hanya menyalurkan, tidak bisa mengganti nama yang sudah ada,” tukas Tendean. Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi II Dra Marlina Moha-Siahaan, dihadiri sejumlah personil Komisi II dan pimpinan BPK-BMD Sulut.(dewe)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment