Berita Terbaru

Friday, September 12, 2014

Walikota Manado pimpin demo tolak Pilkada DPRD
by donwu - 0


APEKSI-APKASI Sepakat Kepala Daerah Tetap Dipilih Langsung

KETUA APEKSI juga Walikota Manado GS Vicky Lumentut
dan Ketua APKASI yang juga Bupati Kutai Timur Isran Noor,
bersama para Walikota-Bupati se-Indonesia mengangkat
poster-poster penolakan Pilkada oleh DPRD dalam Rakornaslub
APEKSI-APKASI di Jakarta, Kamis (11/9) kemarin.(foto: ist)
Jakarta—DPR RI saat ini tengah menggodok Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada), yang salah satu poinnya yakni mengembalikan pemilihan kepada daerah (Pilkada) dilakukan oleh DPRD. Sejumlah pengamat bahkan organisasi kemasyarakatan (ormas) ikut menolak jika poin tersebut dimasukkan dalam UU, karena dianggap sebagai sebuah kemunduran dalam sistem berdemokrasi di Indonesia.
Dan kali ini, sikap tegas juga disuarakan “gerbong besar” Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Asosiasi yang membawahi seluruh Walikota dan Bupati se-Indonesia tersebut dengan lantang menolak jika Walikota dan Bupati dipilih oleh DPRD, bukan lagi secara langsung oleh rakyat. Satu suara menolak ini disempurnakan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Luar Biasa APKASI-APEKSI yang bertajuk Pemilihan Kepala Daerah Langsung oleh Rakyat dalam rangka Penguatan Otonomi dan Kepemimpinan Daerah bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Kamis (11/9) kemarin. 
Di sela Rakornas Luar Biasa tersebut, Ketua APEKSI Dr GS Vicky Lumentut (GSVL) didaulat memimpin demo penolakan Pilkada oleh DPRD. Bersama Ketua APKASI Isran Noor, sejumlah poster penolakan pun dibuat oleh para Walikota-Bupati sebagai salah satu cara menyampaikan aspirasi tersebut. “Mengembalikan mekanisme Pilkada kepada DPRD merupakan langkah mundur bangsa ini dalam berdemokrasi. Lebih dari itu menyerahkan Pilkada ke DPRD sama saja merampok kedaulatan politik rakyat,” tegas Noor yang juga Bupati Kutai Timur Isran itu.
Pernyataan sikap APEKSI-APEKSI menolak pelaksanaan Pilkada melalui DPRD ini, sebetulnya sudah beberapa kali disampaikan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Presiden RI dan Menteri Dalam Negeri, Komisi II DPR dan Panja RUU Pilkada di DPR. Namun masukkan dari APEKSI dan APEKSI ini tampaknya tidak mendapat perhatian serius karena pembahasan aturan Pilkada oleh DPRD dalam RUU Pilkada terus bergulir dan kemungkinan akan tetap masuk sehingga RUU tersebut disahkan pada akhir masa sidang DPR RI, 25 September 2014 mendatang. 
GSVL pada kesmepatan itu juga menyayangkan jika benar-benar Pilkada diserahkan kembali ke DPRD, sebab para Walikota-Bupati akan kembali tersandera oleh kepentingan partai politik di DPRD. “Kedaulatan ada di tangan rakyat. Saya juga berasal dari produk pemilihan langsung oleh rakyat. Biarlah rakyat turut andil dalam membangun sistem pemerintahan melalui pemberian suara bukan dengan perwakilan. Jika kembali dipilih oleh DPRD, jangan mimpi bila ada masyarakat yang di luar mainstream akan duduk menjadi kepala daerah,” tegas Walikota Manado itu. 
Di akhir Rakornas tersebut, GSVL mewakili para Walikota-Bupati se-Indonesia membacakan rekomendasi yang secara tegas menolak Pilkada dikembalikan ke DPRD. Isisanya antara lain yaitu, APEKSI-APKASI sepakat sistem pilkada tetap dilakukan langsung oleh rakyat, dan pilkada tetap satu paket kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sepakat perlu adanya perbaikan sistem Pilkada, menarik diri dari proses pembahasan dan penetapan RUU Pilkada jika mayoritas keinginan partai di DPR RI tidak berubah, serta APEKSI-APKASI akan melakukan judical review ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika sistem pemilihan dengan DPRD tetap tidak ada perubahan. “Dalam waktu dekat ini, kami APEKSI dan APKASI secepatnya akan menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membawa rekomendasi ini,” tukas GSVL yang juga diketahui sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sulut.
Dalam Rakornas Luar Biasa tersebut juga diselenggarakan dialog untuk menyerap hal-hal yang menjadi aspirasi kepala daerah selaku anggota asosiasi yang menghadirkan pembicara antara lain; Refly Harun (pakar/praktisi Hukum Tata Negara dan Pemilu), Prof Dr Saldi Isra MPA (Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas), Firman Jaya Daeli (Tim Perumus UU 32 Tahun 2004), Titi Anggreini (Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi), Mangindar Simbolon (Bupati Samosir), dan Ridwan Kamil (Walikota Bandung).(dwa/dsw)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment