Berita Terbaru

Thursday, September 4, 2014

Oknum Ketua REI Sulut jadi tersangka penggelapan pajak
by donwu - 0


Sudah dicekal keluar negeri, Kejati kini masih menunggu pelimpahan kasus dari Polda

Ilustrasi.
Manado—Dugaan tindak pidana penggelapan pajak kembali menimpa salah salah satu orang terpandang di Sulut. Kali ini menyeret oknum Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Sulut, WT alias Wil. Bahkan dikabarkan status WT sudah menjadi tersangka. Untuk memperdalam kasus tersebut, Wil pun kini sudah dicekal ke luar negeri (LN) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum-HAM) sebagaimana permintaan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, dan tembusan pencekalan tersebut telah dikirim ke Kejati Sulut.
Adapun surat pencekalan ini dilayangkan Kejagung RI kepada Kemenkum-HAM sejak 30 Juni 2014 lalu, mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 dan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-021/A/JA/06/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Jaksa Agung untuk melakukan Pencegahan dan Pencekalan.
Kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP.145/D/Dsp.3/06/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang pencegahan dalam perkara pidana terhadap tersangka WT alias Wil, karena keterlibatannya melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf i jo Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, untuk jangkja waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
“Keputusan Jaksa Agung tersebut atas permohonan Kepala Kantor Wilayah DJP Suluttenggo-Malut Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI Nomor SR-69/WJP.06/2014 tanggal 18 Juni 2014. Berdasarkan dengan hal-hal itu, maka diminta menteri kiranya pencegahan keluar negeri terhadap WT dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, serta dapat dilakukan penarikan dan penahanan paspor biasa yang bersangkutan,” ungkap sumber resmi Kejagung RI kepada Swara Kita.
Kejati Sulut yang dikonfirmasi terkait dengan tahapan proses kasus tersebut membenarkan kalau SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan) sudah diterbitkan sejak sebulan yang lalu. “Kami masih menunggu pelimpahan kasus ini dari Polda Sulut. Intinya kasus tersebut sedang dalam proses, dan ketika telah dilimpahkan maka TSK-nya akan ditindaklanjuti dengan dilimpahkan ke pengadilan,” ungkap sumber Kejari Sulut, kepada Swara Kita, Rabu (3/9) kemarin. Disinggung soal surat pencekalan ke luar negeri sebagaimana penegasan dari Kejagung, sumber mengakui belum menerima atau melihat. “Nanti akan dicek dulu ke bagian surat masuk dan keluar,” kata sumber yang masih enggan namanya dikorankan ini.
Untuk mengetahui kebenaran status pencekalan Wil tersebut, koran ini langsung mencari tahu di Kantor Wilayah Pajak Suluttenggo-Malut. Hanya saja Humas Kanwil Pajak Suluttenggo-Malut, Taufik Kurahman, menyatakan kalau pihaknya belum mendapat pemberitahuan resmi akan dugaan pidana penggelapan pajak tersebut. “Saya belum tahu kalau ada pemberitahuan terkait persoalan tersebut. Karena soal pelanggaran hutang piutang ada di bidang Pemeriksaan, Penagihan dan Penyidikan Pajak (P4) Kanwil Pajak Suluttenggo-Malut. Nanti saya cek,” ujar Kurahman kepada Swara Kita.
Meski begitu, Kurahman mengatakan, jika persoalan tersebut telah ditangani aparat peneggak hukum, maka kewenangannya otomatis tidak lagi di Kanwil Pajak Suluttenggo-Malut. “Bisa jadi penanganannya di Kejaksaan sekarang, karena kalau kasus soal pajak dan oleh pegawai kanwil ada ditangani P4. Tapi yang pasti jika ada informasi yang perlu dipublikasikan akan diberitahukan melalui rilis seperti kasus di Gorontalo, sudah menyurat dan sudah ke Kejaksaan,” terang dia.
Disentil jika nanti Kanwil Pajak Suluttenggo-Malut akan dimintai keterangan terkait dugaan kasus itu yang menyeret oknum Ketua DPD REI Sulut tersebut, Kurahman menyatakan pihaknya siap. “Kanwil Pajak jelas akan dimintai keterangan oleh Kejaksaan, dan hal itu tentunya kami siap. Tapi sampai sekarang belum ada permintaan dari Kejaksanaan untuk dimintai keterangan. Hal itu akan dikoordinasi dengan pihak Kejaksanaan,” tukas Kurahman.(ton/dsw)

« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment