Berita Terbaru

Wednesday, September 10, 2014

Kerugian Negara di Sulut 2013 capai Rp39,8 M
by donwu - 0


Akumulasi provinsi dan 15 kab/kota atas pengelolaan keuangan TA 2013

Manado—Kasus dugaan tindak korupsi Tahun Anggaran (TA) 2013 di Sulut, nampaknya masih tinggi. Buktinya, berdasarkan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BKP) RI Perwakilan Sulut atas hasil laporan keuangan Pemprov Sulut dan pemerintah 15 kabupaten/kota di Sulut, ditemukan ada 154 kasus yang merugikan daerah dengan nilai Rp39.880.987.915. 
Hal ini diakui Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Drs Andi Kangkung Lologau MM Ak CA. “Ada beberapa kelemahan dalam sistem pengelolaan keuangan sehingga menimbulkan kerugian daerah. Hal ini yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan keuangan tahun ini agar opini dari kami bisa lebih baik,” ujar Lologau dalam Media Workshop tentang paparan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD TA 2013, di Kantor BPK RI Perwakilan Sulut, Jl 17 Agustus Manado, Selasa (9/9) kemarin.
Namun sayangnya, Lologau enggan membeberkan total kerugian daerah itu dihasilkan daerah mana saja di Sulut ini. Pasalnya, di media saat ini mulai intens akan pemeriksaan dari Polda Sulut dan Kejati Sulut akan dugaan kasus korupsi dari sejumlah daerah. “Kepolisian dan Kejaksaan pasti akan mendapat rekomendasi dari BPK untuk ditindaklanjuti. Namun itu harus melalui prosedur pemeriksaan dulu,” kata dia.
Sementara itu, dari data yang disampaikan oleh BPK, selain kerugian daerah, lembaga pengawas keuangan itu juga merilis jika ada temuan yang berpotensi merugikan daerah sebanyak 21 kasus dengan total Rp14.633.027.894, kemudian temuan akan kekurangan penerimaan sebanyak 46 kasus dengan nilai Rp8.204.637.885 serta Rp6.002.307.236 berjumlah 28 kasus yang ditemukan dalam ketidakhematan, ketidakefesienan dan ketidakefektifan. Ironisnya, jumlah terbesar atas temuan dari pemeriksaan 2013 terdapat pada kelalaian administrasi yang mencapai angka fantastik karena menyentuh Rp612.115.659.300 dengan 106 kasus.
“Jika ditotalkan semua pada kelompok temuan ketidakpatuhan atas pemeriksaan LKPD 2013 di wilayah Sulut, berjumlah Rp680.836.620.232 dengan 357 kasus. Jadi temuan ini tidak hanya pada satu pemerintahan karena sudah masuk Pemprov Sulut dan 16 daerah kabupaten/kota,” jelas Lologau dibenarkan Auditor Utama BPK Perwakilan Sulut Dadek Nandemar dan Kepala Sub Auditoral Sulut II, A M Bagus Pantja PD SE MS.
Dikatakan Lologau, dalam pemeriksaan BPK, tergolong atas 3 pemeriksaan yakni keuangan, kinerja pemerintah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu untuk menghasilkan kesimpulan. Dijelaskannya, dalam pemberian opini kepada pemerintah, itu terdapat 4 jenis yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat atau Disclaimer. Untuk pemeriksaan LKPD 2013 yang dilakukan, BPK sudah memberikan opini terhadap 16 pemerintahan yang ada di Sulut.
Untuk Opini Tidak Wajar diberikan bagi 4 pemerintahan yakni Minsel, Talaud, Mitra dan Bolmong. Sedangkan untuk pemberian Opini WDP diberikan bagi 7 pemerintah yakni Pemprov Sulut, Bolmut, Sangihe, Manado, Minahasa, Minut dan Bolsel. Sementara opini WTP untuk Bitung, Tomohon, Kotamobagu, Sitaro dan Boltim. “Dari target pemerintah daerah 2013 untuk mencapai WTP sebesar 60%, namun yang tercapai hanya 31%,” kata Lologau.(gln)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment