Berita Terbaru

Thursday, September 25, 2014

Kasus MaMi di Setdaprov Sulut mulai digulirkan
by RONAL ROMPAS - 0

Inspektur Sulut Drs Mecky Onibala saat memberikan keterangan kepada pers di Kantor Gubernur, Kamis (25/9) kemarin.

Manado—Beberan temuan yang dirilis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulut atas hasil pemeriksaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013, pada penyerahan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sekitar awal bulan Agustus lalu, untuk Pemprov Sulut, ternyata berbutut panjang.
Pasalnya, sejumlah temuan yang diduga terjadi penyalahgunaan anggaran dengan jumlah mencapai miliaran rupiah tersebut, kini mulai didalami oleh pihak Polda Sulut yang dibantu oleh Inspektorat Sulut.
Salah satu kasus dugaan penggelapan dana di pelaksanaan APBD 2013 tersebut, adalah anggaran Makan Minum (MaMi) di Sekretariat Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulut, yang mencapai jumlah cukup fantastis, yakni 8,89 miliar rupiah.
“Sesuai dengan rekomendasi BPK Perwakilan Sulut dan perintah bapak Gubernur Sulut SH Sarundajang, kami Inspektorat Sulut membantu proses pengauditan dan pemeriksaan terhadap pelaksana pos-pos anggaran yang menjadi temuan pihak BPK RI. Dan ini sementara berjalan sampai saat ini,” jelas Inspektur Sulut, Drs Mecky Onibala kepada sejumlah wartawan di kantor Gubernur Sulut, Kamis (25/9) kemarin.
Masih terkait temuan anggaran MaMi di Setdaprov Sulut yang senilai 8,89 miliar rupiah ini, Onibala mengatakan, masalah ini bahkan sudah dilaporkan oleh Gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang (SHS) kepada pihak Polda Sulut. “Kasus ini dilaporkan langsung oleh bapak Gubernur SH Sarundajang ke Polda Sulut sekitar tanggal 16 September 2014 lalu,” tutur Onibala.              
Lebih lanjut mantan Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra Sulut ini mengatakan, pihaknya bersama Polda Sulut saat ini sementara melakukan verifikasi atas temuan BPK RI terhadap anggaran tersebut.
“Jika terbukti ada pelanggaran, maka yang bersalah akan dikenakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR,red), atau harus dikembalikan. Namun kalau temuan BPK itu masuk tindak pidana korupsi, maka sudah bukan kewenangan Inspektorat Sulut, namun menjadi kewenangan aparat penegak hukum, Polda Sulut atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK,red),” ujar Onibala.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setdaprov Sulut Marcel Sendoh SH mengatakan, laporan dugaan MaMi fiktif ke Polda Sulut itu, bukan pidana biasa sehingga tak perlu telaan staf atau kajian hukum dari Biro Hukum.
“Ini temuan BPK. Laporan hanya lewat di Biro Hukum. Kami melakukan paraf koordinasi dan menyerahkan langsung ke Gubernur, dan sebelumnya berkas tersebut juga diparaf Inspektorat, Asisten 3, Sekdaprov, Wakil Gubernur Sulut,” terangnya.
Dari informasi yang beredar di Kantor Gubernur Sulut, sudah sekitar 20 orang PNS yang dimintai keterangan terkait pemeriksaan verifikasi data dari pihak Inspektorat terkait dugaan korupsi anggaran MaMi ini.
Kepala Sub Bagian Hukum dan HAM, BPK Perwakilan Sulut, I Made Dharma ketika dikonfirmasi, menjelaskan jika kurang lebih 8,89 miliar rupiah anggaran MaMi terindikasi kerugian Negara tersebut, berada di Setdaprov Sulut.
Sebelumnya, Kepala Sub Auditorat Wilayah Sulut I BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut, Dade Nandemar dalam workshop media beberapa waktu lalu, mengatakan temuan ini menandakan bukti masih lemahnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) di Pemprov Sulut.
“Kalau masih ada temuan seperti ini (MaMi fiktif), maka bisa disimpulkan sistem pengendalian internal belum bagus atau masih buruk,” terangnya.
Sedangkan Kepala BPK RI Perwakilan Pemprov Sulut Drs Andi Kangkung Lologau, dalam kesempatan yang sama menyebutkan, temuan BPK terhadap kegiatan fiktif di Pemprov Sulut tak selalu karena SPI yang lemah.
“Bisa saja SPI sudah bagus, namun karena adanya persekongkolan jahat antara orang-orang di dalam sistem tersebut,” terangnya sembari menambahkan persekongkolan ini merupakan parasit yang meruntuhkan sistem.
“Sebaik-baiknya sistem jika ada persekongkolan jahat pelaku-pelaku di dalamnya, maka sama saja bohong. Sistem tidak akan jalan,” lanjutnya.
Diketahui, kegiatan pengadaan MaMi yang diduga fiktif tersebut menjadi salah satu penyebab Pemprov Sulut hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Alhasil, atas temuan ini BPK memberikan rekomendasi pada Pemerintah Daerah atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut, untuk mempertanggungjawabkan kerugian daerah berupa TGR, dengan menyetor ke kas daerah, mempertanggungjawabkan potensi kerugian daerah.(oro)

« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment