Berita Terbaru

Tuesday, June 24, 2014

Wawali: Aturan wajib ditegakkan
by RONAL ROMPAS - 0

 WAWALI Harley Mangindaan dan SKPD bersama Sekkot dalam rakor pastikan, perizinan harus sesuai ketentuan.    (foto: tonny/sk)
Manado—Potensi pajak dan retribusi yang menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) plus mekanisme pengurusan serta bentuk usaha dan bangunan liar alias tanpa izin, terus menjadi perhatian serius Pemkot Manado.
Buktinya, Walikota GS Vicky Lumentut melalui Wawali Manado Dr Harley Mangindaan didampingi Sekkot Ir Haefrey Sendoh dan Asisten II Drs Rum Usulu, Senin (23/6) kemarin, menggelar rapat koordinasi bersama Dispenda, Disperindag, Disparbud, Distakot, BP2T, Dinkes, Pol PP, BLH, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian serta Bagian Humas dan Protokol.
Diawali dengan membahas soal izin lingkungan yang merupakan awal dari izin-izin lainnya yang diterbitkan SKPD terkait, Sekkot menyatakan, kendati pelaku usaha telah mengantongi izin tersebut, namun pengawasan dan pengendalian di lapangan tak jalan, pasti kondisi Manado akan tidak baik.
“SKPD pengelolah perizinan saya harap jangan sampai ada kesan pembiaran. Sebaiknya dari awal sudah dikendalikan. Lengkapi izin dan awasi serta kendalikan sesuai ketentuan, jangan buka celah. Perlu ditekankan, Manado tidak tertutup bagi investor, namun kajian dari berbagai sisi harus benar-benar dilakukan, sebelum masuk ke Walikota dan Wawali. Jika tidak, pimpinan kita akan terjebak,” tegas Sekkot.
Dalam Dispenda ada bentuk usaha tidak kantongi fiskal, namun kenyataan di lapangan peraturan dilanggar dan perusahaan telah beroperasi. Kasus tersebut pun diminta Wawali sebagai contoh kecil yang ada, karena seharusnya ada pengawasan di lapangan yang melekat di masing-masing SKPD. “Pajak perizinan dan retribusi sebagaimana diatur dalam Perda, Perwal mengacuh pada peraturan pemerintah atau UU, harus dimonitor. Aturan wajib ditegakkan agar semua potensi pajak dan retribusi jangan sampai bocor,” tegas Wawali.
BP2T menjelaskan, semua bentuk penerbitan perizinan bergantung pada SKPD terkait yang diawali survey seperti, untuk penerbitan HO (Izin Gangguan) dan SITU (Surat Izin Tempat Usaha) atau IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan Izin Minuman Keras. 
Namun fenomena yang terjadi, menurut Kabag Hukum Manado, Paul Sualang SH menyatakan nyaris semua pelaku usaha tidak tahu lanjutan izin lain ketika telah mengantongi HO dan SITU. “Yang diketahui hanya sebatas apa yang mereka kantongi, namun selanjutnya masih ada persyaratan lain yang perlu dilengkapi seperti izin Amdal Lalin atau TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) bagi restoran atau usaha hiburan lain. Ini perlu ada sosialisasi kepada pelaku usaha dari SKPD terkait agar ketika beroperasi tidak ada lagi persoalan,” ungkapnya.
Akan hal itu, Wawali menegaskan, agar ada kejelasan apa yang harus dipenuhi pelaku usaha di Manado, SKPD terkait bisa mendata berapa banyak usaha yang tidak ada izin sesuai ketentuan. “Pertama, hal itu berkaitan dengan pajak jika memang ada beban retribusi dan selanjutnya berikan kenyamanan kepada investor karena ketika persyaratan bisa lengkap dalam satu tindakan pengurusan perizinan, itu lebih baik,” himbau Wawali.
Ditambahkan Asisten II, Drs Rum Usulu, sesuai dengan aturan yang ada di kota Manado hanya 5 objek yang dikenakan biaya retribusi. “Aturan sepakat kita tegakkan, tapi oknum pegawai yang nakal juga harus ada sanksi tegas jika menarik retribusi atau menggelembungkan biaya tidak sesuai ketentuan,” ujar mantan Kepala BP2T Manado ini. 
Dikuatirkan Sekkot, jangan-jangan ada fenomena gunung es soal biaya tambahan, padahal telah ada komitmen Manado menuju perubahan kearah lebih baik. “Tapi jika masih ada persoalan terkait dengan perizinan atau pelayanan kepada masyarakat yang buruk, saya akan tegas soal oknum yang tidak benar itu,” timpal Sekkot.
Tak ayal, Wawali pun mengatakan, kedepan tim terpadu operasional akan turun lapangan. “Kalau ada pelaku usaha yang tidak sesuai ketentuan, konsekwensinya harus ditutup. Begitu juga saya harapkan, ketika perizinan harus selesai sehari, lakukan inovasi jangan diamkan. Satpol PP yang adalah pengaman perda, koordinasikan dengan SKPD terkait jika memang perlu lakukan penindakan meski pun itu sampai pada penyegelan. Data dari Dinas Tata Kota, banyak bangunan ilegal atau tidak ada izin, bangunan telah pakai ruas jalan, restoran dan bangunan rumah yang ada digaris sepandan jalan dan sempadan sungai,” ungkap Wawali.
Lanjut Wawali, pelaksanaan di lapangan harus terpadu agar terkontrol dalam melakukan penertiban. “Harus ada gerakan yang tegas. Inti tujuannya adalah perbaikan. Kita sepakat tegas dalam SDM, tegas aturan, tegas operasional terpadu,” kunci Wawali.(ton)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment