Berita Terbaru

Thursday, June 12, 2014

Aktivitas tambang biji besi di Pulau Bangka dihentikan!
by donwu - 0

Pemerintah pusat sesali IUP ekplorasi PT MMP sudah dibatalkan MA, namun perusahaan tersebut tetap beroperasi
Gubernur Sulut SH Sarundajang dan Bupati Minut Sompie Singal,
dimintai keterangan terkait tambang biji besi di Pulau Bangka
oleh UKP4, di Jakarta, Rabu (11/6) siang.(foto: ist)
Jakarta—Pemerintah pusat akhirnya menghentikan aktivitas tambang biji besi dilakukan PT Mikgro Metal Perdana (MMP) di Pulau Bangka, Kecamatan Likupang Timur, Minut. Keputusan ini diambil pusat menindak-lanjuti pengaduan dari masyarakat di wilayah pertambangan terhadap aktivitas perusahaan asal Cina tersebut. Untuk mempertegas keputusan itu, maka Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), pada Rabu (11/6) siang memanggil pihak-pihak terkait, antara lain Gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang (SHS) dan Bupati Minut Drs Sompie Singal MBA, ke Jakarta untuk membahas kasus Pulau Bangka dan memintai penjelasan tentang keadaan yang ada di lokasi pertambangan tersebut.
Adapun hasil rapat yang tersebut disimpulkan beberapa poin besar, di antarnya; pengoperasian PT MMP harus dihentikan sementara, perlunya ditekankan kepada masyarakat untuk menghindari konflik sosial, perlu dibentuk tim secara terpadu di pusat, serta Gubernur Sulut harus mengundang tim pusat yang dbentuk agar turun dan melihat secara obyektif kondisi di lapangan dan memperhatikan masukan-masukan dari berbagai pihak baik yang pro maupun yang kontra agar keputusan yang diambil benar-benar mampu memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.
Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto yang memimpin rapat menegaskan kembali soal Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT MMP untuk eksplorasinya telah dibatalkan Mahkamah Agung (MA) pada 24 September 2013. Sehingga dia menyayangkan, kendati IUP ekplorasi dari PT MMP sudah dibatalkan pihak MA, namun ternyata perusahaan tersebut tetap beroperasi. Oleh karena itu menurutnya pada rakor ini akan mencari solusi agar konflik yang sementara ini terjadi tidak bertambah luas.
“Maka itu kita perlu secara terstruktur untuk menyelesaikan persaoalan ini dengan mengundang pula dari lembaga Kementerian terkait seperti Dirjen Otda Kemendagri, Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan, Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan, Deputi Penaatan Hukum KLH, Kabareskrim Mabes Polri dan Komisioner Komnas HAM,” ujar Mangkusubroto, saat rapat di kantor di Jalan Veteran III Jakarta Pusat.
Sementara itu Komisoner Komnas HAM, Sandra Moniaga, yang juga mewakili masyarakat yang tidak setuju terhadap tambang biji besi tersebut menyatakan, Pemda seharusnya memperhatikan aspek keadilannya dengan memperhatikan dampak kehadiran dari PT MMP yang menurutnya terindikasi terjadinya pelanggaran HAM. “Selain itu juga terdapat pelanggaran kasus pidana akibat tidak netralnya Pemda termasuk aparat Kepolisian, yang mengakibatkan hilangnya penghormatan terhadap keputusan hukum dan menimbulkan konflk horizontal akibat dari kehadiran PT MMP ini,” tegas Moniaga.
Adapun Gubernur Sarundajang menjelaskan bahwa potensi biji besi di Pulau Bangka tersebut diperkirakan mencapai 40 juta ton dengan estimasi produksi per tahun 14 juta ton. “Artinya jika PT MMP ini beroperasi, maka hasil ini akan memberikan kontribusi ketersediaan baja secara nasional -+ 3,2 kg/kapita/tahun dan akan memberikan kontribusi PAD dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar -+ Rp600 miliar per tahun serta penyerapan tenaga kerja sebanyak 4.500 orang per tahun dengan upah US$ 500/orang/per bulan,” jelas Sarundajang.
Namun di balik semua itu, diakuinya bahwa permasalahan penambangan biji besi ini telah menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak di Minut. “Selain sangat penting, rakor ini juga diperlukan untuk melihat permasalahan dari berbagai aspek serta mencarikan solusi terbaik tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan pemerintah,” ungkap Sarundajang.
Pendapat lain dari pihak Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Sudirman Saad, bahwa pemerintah daerah harus memperhatikan perundang-undangan tentang pemanfaatan pulau-pulau kecil dan jaminan penambangan yang harus menjamin aspek lingkungan dan sosial budaya serta memperhatikan teknologi yang digunakan agar tidak merusak lingkungan. “Kementerian Kelauatan dan Perikanan juga telah melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut dan pada saat ini telah menunjuk beberapa orang akademisi ahli perikanan dan kelautan untuk melakukan penelitian lanjutan terkait dampak penambangan biji besi terhadap ekologi dan terumbu karang di Pulau Bangka,” ujarnya.
Sedangkan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Suhardi Alius mengingatkan semua pihak agar memperhatikan betul peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dipatuhi. “Jangan sampai terjadi penyimpangan karena akibatnya akan berurusan dengan aparat penegak hukum,” tukasnya. Sementara itu, Kabag Humas Pemkab Minut Drs Sem Tirayoh ketika ingin dikonfirmasikan terkait kehadiran Bupati Minut dalam rakor tersebut, dihubungi melalui telepon selulernya 0822911xxxxx dalam keadaan tidak aktif.
Diberitakan sebelumnya, aktivitas tambang biji besi di Pula Bangka, yang dilakukan PT MMP terus menuai sorotan. Perusahaan asal Cina itu dinilai sedang menghancurkan salah satu “sorga kecil” yang ada di Minut. Setelah sebelumnya aksi protes dilakukan berbagai pihak, kini menyebar di BlackBerry Messenger (BBM) penolakan terhadap aktivitas tambang tersebut.
Dalam broadcast BBM tersebut, tiga pejabat di Sulut ikut disebut-sebut, masing-masing Gubernur Sulut Dr SH Sarundajang, Bupati Minut Drs Sompie Singal MBA, dan Kapolda Sulut Brigjen Pol Drs Jimmy Palmer Sinaga SH MHum. “Ironisnya Gubernur Sulut, Bupati Minahasa Utara, dan Kapolda Sulut, malah mendukung praktik penghancuran ini meski putusan Mahkamah Agung telah memenangkan gugatan warga dan tegas melarang kegiatan tambang di pulau indah tersebut,” demikian salah satu isi broadcast yang juga diterima Swara Kita.
Selain itu, dalam broadcast juga mengungkap aktifitas wisatwan yang berwisata di pulau indah tersebut, justru diduga dikriminalisasi. “Dan yang lebih gilanya, beberapa waktu lalu empat wisatawan asing yang sedang menikmati keindahan bawah laut Pulau Bangka, malah disandera dan dilempari batu oleh pegawai dan keamanan PT MMP, dan dipaksa menghapus hasil dokumentasi mereka, seolah-olah PT MMP adalah pemilik pulau tersebut,” demikian isi broadcast. Karenanya, kampanye penyelamatan Pulau Bangka pun terus disuarakan: “SAVE BANGKA ISLAND”.(try30/eres/dw)

KEPUTUSAN SOAL TAMBANG PULAU BANGKA1. Pengoperasian PT MMP harus dihentikan.
2. Masyarakat diminta menghindari konflik sosial.
3. Dibentuk tim secara terpadu di pusat.
4. Tim pusat akan turun ke lapangan.
5. Memperhatikan masukan pihak pro dan kontra.
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment