Berita Terbaru

Friday, May 16, 2014

SHS:Pengelolaan KP di Sulut bermasalah
by RONAL ROMPAS - 0

GUBERNUR saat penyampaiananya World Ocean Bussines Forum (WOBF) di Gedung MCC Manado.(foto:ist)
Manado—Tiga masalah dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (KP) di Sulut yakni kurangnya sosialisasi konservasi terumbu karang, masyarakat dengan keterbatasan SDM hingga kurangnya pemahaman terhadap terumbu karang dan terakhir adalah terus menggalakan persetujuan publik untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alamnya. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Sulut, DR Sinyo Harry Sarundajang di kegiatan World Ocean Bussines Forum (WOBF) di Gedung MCC Manado, Rabu (14/5) lalu. “Salah satu kelemahan yang mengakibatkan timbulnya ketiga permasalahan tersebut adalah belum adanya peraturan dalam pengelolaan SDA kelautan dan perikanan yang baku,” terang Sarundajang, sembari mengatakan untuk mengatasi masalah tersebut, perlunya aturan baku agar pengelolaannya lebih teratur, terintegrasi dan bertanggung jawab sehingga bisa dilestarikan dan terumbu karang ini dapat berkelanjutan.
Dikatakannya, tujuan WOBF pada dasarnya untuk menjalin kerjasama pengusaha lokal maupun internasional untuk memanfaatkan kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. “Kiranya ini bisa bermanfaat bagi Provinsi Sulut,” singkatnya.
Sementara melalui Dirjen Pengelolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ir Saud Hutagalung, mengungkapkan komitmen pemerintah ditujukan untuk forum bisnis di berbagai kesempatan. “Diharapkan forum ini bisa ada kesepakatan-kesepakatan bisnis dibidang kelautan dan perikanan tentunya bisnis yang ramah lingkungan dan berkalnjutan serta mendukung upaya peningkatan ekonomi, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,” jelas Hutagalung.
Lain halnya dikatakan Deputy I Kemenkokesra RI, Willem Rampangiley dalam membuka kegiatan tersebut bahwa, setidaknya ada 250 peserta dari 25 negara yang berasal dari unsur pemerintah, organisasi regional dan internasional, NGO sebagai pelaku bisnis serta para ilmuwan dan akademisi, akan diajak untuk berinvestasi mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan tersebut. “Tentunya dengan memperhatikan prinsip pelestarian dan kesinambungan sumber daya dari ekosistem terumbu karang, padang lamun dan hutan mangrove,” ungkap Rampangiley.
Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya, selain Bupati/Walikota se-Sulut juga pejabat di lingkup Pemprov Sulut.(try30)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment