Berita Terbaru

Thursday, May 22, 2014

SHS jamin tak ada pencemaran, warga tolak
by RONAL ROMPAS - 0

LOKASI pembangunan PT MMP yang mendapat penolakan warga Bangka, walau gubernur menjamin tidak akan ada pencemaran.(foto: boyz/sk)
Minut—Kekuatiran warga Pulau Bangka Kecamatan Likupang Timur selama empat tahun terakhir, tentang kehadiran perusahaan tambang biji besi asal China PT Mikgro Metal Perdana (MMP), yang diduga bisa menyebabkan pencemaran di laut, akhirnya mendapat perhatian penuh, Gubernur Sulut DR SH Sarundajang.
Rabu (21/5) kemarin, Gubernur didampingi Ketua Dewan Provinsi (Deprov) Sulut Ny Meiva Salindeho Lintang, Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Sulut Brigjen Pol Jimmy Palmer Sinaga, Kajati Sulut, Kepala Dinas Pertambangan Sulut, Asisten III Minut Max Purukan, Danlanud Sri, Kepala TNI Angkatan Laut, serta Kapolres Minut, melakukan tatap muka bersama masyarakat Pulau Bangka.
Pada kunjungan yang dilaksanakan di Desa Ehe tersebut, gubernur menjamin tidak akan terjadi pencemaran dari limbah tambang. “Jadi saya jamin, tidak akan ada limbah dari tambang biji besi tersebut yang akan merusak pulau dan mencemarkan laut,” tutur Sarundajang.
Sementara, Ketua Himpunan Nelayan di Likupang Timur Sarjan Maramis menyampaikan keluh kesahnya, langsung mengenai nasib para nelayan kedepan. “Tidak semua warga pulau Bangka yang setuju dengan tambang biji besi di pulau ini. Jumlah kepala keluarga (KK) yang ada di Desa Kahuku ada 120, sedangkan yang menerima adanya tambang hanya 28 KK saja, selebihnya menolak adanya tambang di Pulau Bangka,” ujar Maramis.
Penolakan yang sama, juga disampaikan Martinas Sahante warga Desa Kahuku di Pulau Bangka. “Kami warga Kahuku Pulau Bangka tidak menerima adanya tambang disini. Kami menolak keras, karena adanya tambang hanya merusak kerukunan dan kesejahteraan warga disini. Rekan-rekan kami saat ini melakukan aksi di Pemprov Sulut menolak PT MMP,” tegas Sahante.
Penyataan warga pun langsung dijawab oleh Sarundajang, yang juga bermaksud untuk meluruskan asumsi negatif warga setempat terhadap PT MMP, sekaligus memberikan informasi terhadap warga bahwa PT MMP bisa membantu kesejahteraan warga di Pulau Bangka bahkan se-Sulut dan Indonesia. “Kalau pun ada limbah pasti tidak akan sebanyak yang diperkirakan. Dan ini kita akan pantau bersama nanti, karena setahu saya tidak akan ada limbah, karena nanti akan ada alat-alat mereka yang cangih. Kesejahteraan warga pun akan lebih baik dari sekarang ini,” terang Sarundajang.
Hal yang sama juga dijanjikan oleh pihak perusahaan PT MMP, dengan berjanji akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan warga. “Kami akan membantu membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan kami akan melakukan sumlah terobosan agar para nelayan lebih sejahtera dari sekarang ini,” janji Presiden Direktur PT MMP Mr Yang Yong Xian.
Seperti diketahui, menurut putusan Mahkama Agung (MA), luas Pulau Bangka 3.319 hektar dan tidak layak dilakukan pertambangan. Di sisi lain, Pemkab Minut yang didukung Pemprov Sulut tetap memberikan izin bagi PT MMP untuk beroperasi di wilayah sekitar 2000 hektar untuk dijadikan tambang biji besi bakal baja.(boyz)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment