Berita Terbaru

Wednesday, May 14, 2014

Pelayanan publik di SKPD Manado mengecewakan
by RONAL ROMPAS - 0

WALIKOTA Manado GS Vicky Lumentut saat bersalaman dengan Peter Walker Direktur Program SIPS CIDA.(foto:ist)
Manado—Hasil survey integritas layanan publik yang dilakukan oleh Tim Konsultan SIPS CIDA KPK pada agenda Rapat Koordinasi yang dilaksanakan di Auditorium KPK Jl Rasuna Said, Jakarta, Senin (12/5) lalu, ternyata penilaian untuk SKPD Pemkot Manado sangat mengecewakan atau turun.
Survey yang dilaksanakan terhadap 3 unit layanan, yaitu Layanan Administrasi Kependudukan, Perizinan, dan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemkot harus rela menempati posisi terbawah dalam survey integritas layanan publik yang dilaksanakan oleh SIPS-CIDA-KPK tahun 2013.
Beberapa temuan penting hasil survey integritas seperti pembandingan data capaian Pemprov Sulut dan 4 kabupaten/kota peserta program SIPS CIDA KPK, serta tidak diumumkannya jangka waktu layanan dan biaya yang diperlukan, serta tingginya angka calo dan permintaan biaya di luar biaya resmi oleh petugas layanan menjadi persoalan yang perlu diseriusi oleh Pemkot Manado.
Terkait pemaparan tersebut, Walikota Manado GS Vicky Lumentut, meskipun merasa sangat terbantu dengan adanya fakta riil sebagaimana paparan hasil survey, jelas terlihat kekecewaan. "Kota Manado sebagai ibukota provinsi, seharusnya menjadi percontohan bagi daerah lain dalam memaksimalkan pelayanan publik. Saya tidak menduga kalau hasil surveynya menunjukkan penurunan yang sangat signifikan dibanding survey serupa tahun 2011,” ujarnya.
Soal adanya temuan di salah satu instansi administrasi kependudukan, dirinya mempertimbangkan untuk mempersingkat waktu pengurusan dan membagi tugas hingga ke Kecamatan. “Terkait dengan layanan administrasi kependudukan, saya akan mempertimbangkan untuk penyerahan sebagian wewenang kepada aparat di Kecamatan supaya lebih mudah dan dekat dengan masyarakat yang membutuhkan," tegasnya Ketua APEKSI ini menjanjikan penataan birokrasi di Pemkot Manado untuk peningkatan layanan publik. "Prinsipnya, SKPD, baik pimpinan dan stafnya harus dibenahi. Saya dan Wakil Walikota akan segera melaksanakannya sesegera mungkin," pungkasnya.
Seperti diketahui, pada survey yang dilaksanakan periode Oktober-November 2013 ini, Kota Manado dinilai bersama 3 kabupatan/kota lainnya yaitu Minahasa, Kepulauan Sangihe, Bitung dan Pemprov Sulut, serta 4 kabupaten/kota dan Pemprov Sulsel.
Peter Walker yang merupakan Direktur Program SIPS CIDA dalam kesempatan tersebut, merasa senang bisa kembali lagi ke Indonesia untuk kembali menindaklanjuti pelaksanan program tersebut. “Saya sangat senang berada di sini untuk menyambut anda di kantor KPK dan berpartisipasi dalam Rakor KPK dengan Pemprov Sulsel dan Sulut. Rapat ini adalah tindaklanjut pertemuan di Manado pada tanggal 25 dan 26 Februari 2014 lalu dan di Makasar tanggal 13 dan 14 Maret 2014,” katanya.
Dikatakannya, ada 10 Pemerintah Daerah yaitu Pemprov Sulut, Sulsel dan 8 kabupaten/kota peserta program SIPS CIDA KPK yang mendapat undangan dalam kegiatan ini. “Kita juga menyambut 5 pemerintah daerah di Sulawesi Selatan dan 1 pemerintah daerah di Sulawesi Utara yaitu Kota Kotamobagu yang kita undang untuk pertama kalinya,” ujarnya.
Menurutnya, pihaknya tetap berkomitmen meningkatkan layanan kepada semua mitra pemerintahan dan dengan bergandengan tangan dengan KPK, kiranya dapat memperluas proyek SIPS di tahun 2014-2015. Dengan tujuan utama pertemuan untuk meninjau hasil perkembangan tahun 2013 di Sulut dan Sulsel, untuk peningkatan paradigma mengenai penggunaan dana publik, untuk membahas cara dan strategi terbaik untuk mengatasi isu-isu terkait pengadaan barang dan jasa.
Lanjutnya, seperti yang sudah seringkali ditekankan selama ini, SIPS tetap menghargai pemerintahan di Sulawesi yang tetap melaksanakan upaya pencegahan sebagai langkah pertama penanggulangan korupsi dalam pelayanan publik. Dengan bermitra dengan KPK, SIPS memberi target perubahan kelembagaan. “Faktor utama yang paling penting adalah kepemimpinan Gubernur/Walikota/Bupati dan jajarannya. Bisakah kita bekerja sama untuk Indonesia yang lebih baik, atau cukup menjadi juara dua ke sepuluh atau ke seratus kali. Memang mudah berkata, tapi sulit untuk berubah,” kuncinya.(dede)

« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment