Berita Terbaru

Tuesday, May 20, 2014

Opini BPK, cegah penyimpangan di Kabupaten/Kota
by RONAL ROMPAS - 0

Kepala Inspektorat Sulut, Drs Mecky Onibala
Manado—Kabupaten/Kota harus bekerja keras dalam mencegah terjadinya penyimpangan pengelolaan keuangan daerah, sehingga pada tahun 2014 ini diharapkan bisa meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal tersebut diharapkan Kepala Inspektorat Sulut, Mecky Onibala. “Seperti Pemkot Bitung, dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, mereka dikategorikan baik. Bahkan sudah dua kali berturut-turut meraih predikat opini WTP yakni pada tahun 2012 dan 2013 lalu,” ungkap Onibala kepada sejumlah wartawan di Kantor Gubernur Sulut, belum lama ini.
Inspektorat Sulut pada waktu lalu, katanya, sudah melakukan rapat pemutakhiran data tindak lanjut temuan di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dimana program tersebut merupakan agenda di 15 Kabupaten/Kota se-Sulut. “Rapat tersebut dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) pemeriksa dalam mengurangi peluang terjadinya korupsi pada tingkat pemerintah Kabupaten/Kota,” ungkapnya sembari menambahkan kegiatan ini akan dilanjutkan di tingkat Nasional di Bali pada pertengahan Juni 2014 mendatang.
Sementara itu, disisi lain, dirinya mengingatkan kembali kepada seluruh jajaran instansi Dinas/Badan di lingkup Pemprov Sulut agar menjalankan fungsi koordinasi bersama Inspektorat Sulut guna mengantisipasi terjadinya kesalahan yang nantinya akan berdampak pada hasil penilaian opini dari BPK RI. “Sesuai dengan tupoksi, kami akan memanggil para SKPD untuk diberikan pengarahan. Apalagi ini dikhususkan dalam satu tahun berjalannya semua aktivitas proyek dan penyaluran,” ungkapnya.
Begitu pula dengan semua jenis penyaluran, baik bantuan maupun pembayaran tunai yang dilakukan di SKPD, menurutnya, harus melibatkan Inspektorat. Sebab kalau sudah ditingkat BPK RI, itu telah masuk preventif atau mengambil sampel bukti-bukti untuk ditindaklanjuti. “Kenapa Inspektorat harus dilibatkan, karena kalau terdapat potensi masalah, kami sudah bisa melakukan perbaikannya. Terus terang, kami mempunyai wewenang dan kami juga sudah all out dalam membantu para SKPD,” tandasnya.(mld)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment