Berita Terbaru

Sunday, May 18, 2014

Masalah tambang PT MMP khawatirkan dunia
by RONAL ROMPAS - 0

Add caption
PESERTA forum bisnis WCRC, Dirut Mureks Dive Resort, Anggelina Batuna didampingi Ketua Yayasan Nurani Minaesa untuk Lingkungan Hidup dan Penegakan HAM, Jull Takaliuang.(foto:ismail/sk) 
Manado—Persoalan pengelolaan pertambangan yang dilakukan PT Mikro Metal Perdana (MMP) yang terletak di Pulau Bangka Kabupaten Minahasa Utara (Minut), telah menjadi bahan pembicaraan hangat dan isu dunia. Hal tersebut terungkap melalui salah satu peserta iven internasional World Coral Reef Conference (WCRC) utusan Amerika Serikat, Don Charpio yang melihat dari sisi lain pelaksanaan kegiatan tersebut. “Kegiatan ini memang bagus, apalagi Manado yang menjadi tuan rumahnya. Namun sayangnya saya turut prihatin dengan proses penambangan di Pulau Bangka yang menurut beberapa hasil riset mengatakan kemungkinan bisa merusak sumber daya terumbu karang di sana sekaligus berdampak pada pariwisata,” ungkap Charpio, kepada sejumlah wartawan disela-sela waktu istirahat makan siang, usai mengikuti acara pembukaan WCRC oleh Wapres RI, Boediono di Hotel Grand Kawanua Novotel, Jumat (16/5) lalu.
Hal serupa dikatakan salah satu peserta bisnis forum WCRC yakni Dirut Mureks Dive Resort, Anggelina Batuna yang menilai, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terkesan tidak mengindahkan proses pertambangan PT MMP yang terjadi di Pulau Bangka Minut dimana bisa berpotensi pada pengrusakan terumbu karang di wilayah tersebut.
Menurutnya pemerintah daerah berdalil hanya untuk membangun pelabuhan khusus Jetti dan hanya untuk menyiapkan lahan pabrik baja saja. “PT MMP sekarang ini telah melakukan reklamasi pantai di Pulau Bangka. Batu-batu besar diangkut dan menimbun laut, otomatis itu telah merusak terumbu karang dan hutan mangrove,” tegas Batuna.
Adapun keseluruhan kegiatan PT MMP tersebut, menurut Batuna, setelah melakukan penelusurannya, diduga PT MPP tidak mengantongi ijin reklamasi, ijin pelabuhan jeti (dermaga kecil, lurus untuk dua kapal di kiri dan kanan,red), ijin alih fungsi hutan lindung dan ijin lingkungan. “Diketahui bersama Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan memenangkan gugatan masyarakat Pulau Bangka terhadap Bupati Minut dan PT MMP, dan telah mencabut Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang berlaku sejak tanggal 24 September 2013 lalu,” ungkapnya.
Pada putusan MK tertulis, Ijin Usaha Pertambangan (IUP) PT MMP, yang bernomor putusan 291 K/TUN/2013 Jo. No 165/B.TUN/2012/PT.TUN. Mks Tanggal 01 Maret Tahun 2013 yang membatalkan IUP Eksplorasi PT MMP No 162 Tahun 2010 dan perpanjangannya No 152 Tahun 2012 yang diterbitkan Bupati Minut. “MK telah memenangkan masyarakat dalam perkara tersebut. Tapi hingga kini, keputusan itu tidak diindahkan oleh Bupati Minut maupun Pemprov Sulut. Kita hanya meminta aturan yang ada dilaksanakan,” tandasnya.(mld)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment