Berita Terbaru

Thursday, May 22, 2014

Gubernur langsung tinjau lokasi pertambangan PT MMP
by RONAL ROMPAS - 0

Gubernur Sulut bersama jajaran Forkopimda Sulut saat tiba di wilayah Pulau Bangka(foto:ist)
Manado—Permasalahan terhadap pertambangan pasir besi yang terjadi di Pulau Bangka Kabupaten Minut yang dilakukan oleh PT Mikro Metal Perdana (MMP), hingga kini belum juga menemukan titik yang jelas. Sebab, perusahaan itu masih melakukan aktifitasnya sehingga menimbulkan tanda tanya bagi warga mengingat PT MMP sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung (MA) bahwa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan itu dibatalkan.
Atas dasar ini, maka puluhan warga dari Pulau Bangka Minut itu langsung melakukan demo di kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sulut ketika Gubernur bersama Forkompimda Sulut melakukan kunker ke Pulau Bangka, Rabu (21/5) kemarin. Para warga ini menuntut agar Pemprov Sulut segera menghentikan aktivitas reklamasi dari PT MMP, mengingat telah ada putusan dari MA yang telah membatalkan ijin perpanjangan IUP milik PT MMP sejak tahun 2013 lalu.
Menanggapi itu, Gubernur Sulut, DR Sinyo Harry Sarundajang mengatakan jika saat ini Pemprov Sulut sementara melakukan penelitian dan pengkajian pada ijin-ijinnya. “Sebagai Gubernur, saya tidak akan pernah mengeluarkan suatu kebijakan, apalagi kebijakan tersebut nantinya menyengsarakan masyarakat,” terang Sarundajang saat bersama jajaran Forkopimda Sulut ketika melakukan dialog bersama masyarakat Pulau Bangka di Kabupaten Minut, kemarin.
Diungkapkannya, pengeluaran ijin perusahaan tersebut juga harus memperhatikan tata ruang dan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal). Pasalnya, jika hasil pengelolaan tambang pasir besi PT MMP tersebut dapat merusak lingkungan, maka perusahaan tersebut harus berhenti melakukan pengelolaannya. “Akan tetapi jika semua ijinnya memenuhi syarat dan ternyata tidak mengakibatkan dampak lingkungan yang parah juga tidak mengakibatkan pencemaran terhadap ikan-ikan di laut, maka sebagai pemerintah juga harus objektif dan mengijinkan mereka beroperasi,” ungkapnya.
Ditekankan juga Gubernur, jika PT MMP harus beroperasi, selain harus mampu mensejahterakan masyarakat lokal sekaaligus merekrut masyarakat lokal untuk menjadi karyawan di perusahaannya. “Berikan juga beasiswa kepada anak-anak warga sekitar untuk melanjutkan pendidikan sampai pada jenjang perguruan tinggi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dan tidak dibolehkan anak-anak dibawah umur dijadikan tenaga kerja di PT MMP,” jelasnya, sembari mengatakan pada satu sisi, PT MMP jika beroperasi, maka akan memberikan multyplier efect terhadap kehidupan ekonomi masyarakat, dalam artian masyarakat yang bekerja akan memperoleh uang belanja dan akan perekonomian daerah akan terus berputar.
Selain itu, Gubernur juga mengajak masyarakat agar terus menjaga persatuan dan kesatuan serta jangan sampai terpecah belah. Karena jika terpecah belah, hanya akan mengakibatkan kehancuran dan kerugian besar bagi diri sendiri, masyarakat banyak dan daerah. “Kiranya masyarakat dapat menggandeng Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), karena mereka (LSM,red) adalah merupakan media kontrol pemerintah yang juga menjadi mitra pemerintah. Begitupun masyarakat, dalam menyikapi berbagai hal yang terjadi, agar dapat menyikapi secara bijak, dimana ini berhubungan dengan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah yang kita cintai bersama,” tandasnya.
Dalam kunjungan kerja (Kunker) tersebut Forkompinda yang mendampingi Gubernur diantaranya, Kapolda Sulut, Kajati Sulut, Kepala Pengadilan Negeri, Kepala BIN, Ketua Deprov Sulut, Danlanudsri, dan pejabat Pemrov Sulut, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Edwin Silangen, Kepala Dinas Perindag, Olvie Atteng, Kepala Dinas ESDM, Ir Marly Gumalag serta Kepala Dinas Perhubungan Sulut, Drs Joi Oroh. Selain itu, hadir pula perwakilan Pemda Minut diantaranya, Asisten III Pemkab Minut, Drs Max Purukan, Kepala Badan Lingkungan Hidup Minut, Danso Ahyuan, Camat Likupang, Kepala Desa setempat, tokoh-tokoh masyarakat dan warga setempat.
Diketahui, pada putusan MA tertulis, jika IUP dari PT MMP yang bernomor putusan 291 K/TUN/2013 Jo. No 165/B.TUN/2012/PT.TUN. Mks tanggal 01 Maret Tahun 2013 telah membatalkan IUP Eksplorasi PT MMP No 162 Tahun 2010 dan perpanjangannya No 152 Tahun 2012 yang diterbitkan Bupati Minut.(mld)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment