Berita Terbaru

Friday, May 16, 2014

17 SKPD Pemprov Sulut rapor merah
by RONAL ROMPAS - 0

ASISTEN II didampingin Kaban Keuangan Setdaprov Sulut dan Karo Pembangunan saat Rapim EPPA.(foto:ist)
Manado—Sedikitnya 17 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemprov Sulut seperti Dinas Kehutanan, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Sekertariat Daerah (Setda) serta Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), pada saat laporan rapat Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran (EPPA) triwulan tertanggal 30 April 2014 lalu yang di gelar di ruang Mapaluse Kantor Gubernur Sulut, Rabu (14/5) lalu, mendapat rapor merah. Hal tersebut dikatakan Kepala Biro Pembangunan Setdaprov Sulut, Farly Kotambunan. “Ada tiga alasannya yakni terjadi pergeseran anggaran, masalah tenaga operator masih kurang di SKPD-nya serta untuk paket pengadaan masih dalam proses lelang,” jelas Kotambunan.
Oleh karena itu, dimintakannya selesai lelang pada akhir bulan Mei ini akan dilanjutkan penandatanganan kontrak secara kolektif bagi kontraktor yang menang lelang tahap dua, sehingga secara otomatis realisasi keuangan akan meningkat. “Secepatnya harus diselesaikan sampai akhir bulan ini,” tegasnya.
Karena itu, Kotambunan, berharap rakev EPPA kedepan, realisasi penyerapan anggaran akan selebihnya baik dan sesuai dengan pernyataan para Kepala SKPD dan Evaluasi Tim TEPPA Provinsi Sulut yang sudah pernah di bahas pada waktu lalu. “Ingat, laporannya nanti akan masuk ke pak Wagub, jadi kiranya bisa ditindaklanjuti secepatnya,” tandasnya.
Sementara itu, Asisten II, Sanny Parengkuan juga berharap, para Kepala SKPD dalam pengelolaan barang dan jasa hendaknya secara transparan, efisiensi, efektif dan akuntabel sehingga di akhir tahun anggaran tidak akan terjadi penumpukan permintaan SPP sehingga pekerjaan yang dilaksanakan dapat berlangsung sesuai rencana dan berkualitas serta bisa selesai tepat waktu. “Untuk rapat desk dan pra rapim, SKPD harus hadir dengan maksud untuk meminimalisir segala permasalahan yang dihadapi sekaligus dapat dituntaskan secepatnya dan tidak berlarut-larut,” jelas Parengkuan.
Sementara, adapun 15 SKPD Pemprov Sulut yang mendapatkan rapor biru diantaranya, Dinas ESDM, Badan Perbatasan, Biro Hukum, Biro Ekonomi, Dipenda, Bakorlu dan Sat Pol PP.(try30)
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment