Berita Terbaru

Slider Area

Politik Pemerintahan

Olahraga

Minahasa Utara

Tuesday, November 21, 2017

Dinas Pertanian Minut targetkan 4.500 ekor sapi wajib bunting
by yunita Cantik - 0

AIRMADIDI SMCOM--Guna memaksimalkan jumlah populasi dan juga permintaan akan kebutuhan daging sapi, maka Pemkab Minut melalui Dinas Pertanian Minut lebih mengoptimalkan program Sapi Induk Wajib Bunting (Siwab) lewat inseminasi buatan. 
Kepala Dinas Pertanian Minut, Ir Jan Sinaulan mengatakan, optimalisasi akan kebutuhan daging sapi, pihaknya sudah menargetkan 4.500 ekor sapi wajib bunting hingga akhir tahun ini. "Itu target kami mengingat permintaan daging sapi mulai meningkat. Demikian juga permintaan akan sapi untuk membantu petani dalam menggarap lahan pertanian," jelas Sinaulan kepada wartawan, Selasa (21/11) siang tadi.
Pelaksanaan inseminasi buatan
bagi sapi induk yang dilakukan pemerintah.(foto: ist)
Disinggung sudah berapa banyak ekor sapi yang dilakukan inseminasi buatan, Sinaulan mengakui baru sekitar 2 ribuan ekor. Meskipun demikian, dirinya optimis jika target tersebut akan tercapai hingga akhir tahun ini. "Baru 2 ribuan ekor yang lakukan inseminasi buatan. Tapi, kami optimis jika target tahun ini akan tercapai," jelasnya.
Sinaulan mengharapkan kepada petani yang ingin sapi induknya dilakukan inseminasi buatan, bisa menghubungi Dinas Pertanian. "Kami siap membantu petani yang ingin sapinya bunting lewat inseminasi buatan. Biasanya petani dari wilayah Likupang raya yang banyak menginginkan sapinya bunting," tambah Sinaulan. (lee)

Read More

Disnaker Minut segera keluarkan surat edaran untuk perusahaan
by yunita Cantik - 0

Arnold Frederik
AIRMADIDI SMCOM--Jelang perayaan Natal yang tinggal sebulan. Pemerintah kabupaten (Pemkab) Minahasa utara (Minut) melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) akan mengeluarkan surat edaran yang akan disebarkan ke setiap perusahaan yang melakukan operasi perusahaanya di wilayah kabupaten Minut. Surat edaran ini terkait kewajiban perusahaan untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Disnaker Minut, Arnold Frederik kepada wartawan, Selasa (21/11) siang tadi. "Memang untuk saat ini belum ada surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja. Biasanya surat edaran itu akan keluar awal bulan Desember. Jika surat menteri ini keluar, maka itu akan kami teruskan ke setiap perusahaan yang ada di Minut," jelas Frederik.
Dikatakan Frederik, perusahaan yang ada di Minut dan terdaftar di Disnaker Minut kurang lebih 360 perusahaan. Semua perusahaan itu nantinya akan mendapatkan surat edaran terkait dengan pembayaran THR. "Pembayaran THR ini mengacu pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sehingga wajib perusahaan membayar kewajiban kepada tenaga kerja," ungkap Frederik.
Dijelaskannya, pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan THR sebesar 1 bulan upah. Sedangkan pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan THR secara proporsional. "Ini artinya, pekerja yang telah memiliki masa kerja selama 1,3 tahun berhak mendapat THR sebesar 1 bulan gaji," tambah Frederik. (lee)
Read More

Monday, November 20, 2017

CEP minta Golkar Minsel tetap solid jaga kebersamaan
by fadjrin haryanto - 0

KETUA DPD I Golkar Sulut yang juga ketua DPD II Golkar Minsel Christiany Eugenia Paruntu SE

AMURANG, SMCOM--Ketua DPD I Golkar Sulut yang juga ketua DPD II Golkar Minsel Christiany Eugenia Paruntu SE meminta seluruh Kader Golkar di Minsel tetap solid jaga kebersamaan dan kekeluargaan.
 
 Dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang tidak benar yang dapat memecah para Kader. Hal terserbut disampaikan CEP yang juga Bupati Minsel ini, menanggapi beberapa postingan para Kader yang merasa belum diperhatikan oleh sejumlah pengurus DPD II dalam pelaksanaan Musdes di beberapa kecamatan di Minsela. 
 
"Kader Golkar harus tetap solid jaga kebersamaan, tidak ada yang dianak tirikan semua sama, untuk itu saya minta mari kita jaga kebersamaan dan jangan terpengaruh," jelas CEP.

Bahkan Ketua Harian DPD II Minsel yang juga Bendahara DPD II Golkar Sulut juga ikut menambahkan, menurutnya bahwa saatnya semua Kader Golkar bekerja melakukan konsilidasi. "Kita fokus kerja demi kejayaan Golkar," ujar Calon Bupati Minahasa ini.(servi)
Read More

Friday, November 17, 2017

Kadis dan Kabid di Dikpora Minsel buka bukaan kinerja buruk di Medsos
by fadjrin haryanto - 0

foto; ist/fb


AMURANG, SMCOM--Salah satu tontonan yang kurang baik ditunjukan para pejabat petinggi di Dikpora Minsel. Apa pasal? Oknum Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olaraga (Dikpora) Fiber Roco dan Kabid Naomie Lampus saling buka bukaan kinerja buruk di Media Sosial (Medsos) Facebook, belum lama ini.

Dari informasi yang berhasil diperoleh, postingan akun facebook atas nama Naomie Lampus memposting kata kata "Pikir Sandiri kong kerja sandiri apa kata dunia", kemudian di komen oleh akun atas nama Fiber Raco dengan kata kata "jadi pejabat di Dikpora jangan cuma asal sampe...pancuri tulang...dan mengambil keuntungan pribadi...apa kata dunia...".

Hal inipun mengundang perhatian sejumlah tokoh masyarakat, salah satu datang dari pemerhati Pendidikan Minsel Story Moring SPd. Menurutnya, apa yang ditunjukan oleh kedua pejabat tersebut merupakan suatu hal yang tidak baik apa lagi ini lembaga pendidikan. 

"Bagaimana mau melayani di dunia pendidikan sementara mereka saja, saling tidak menghormati. Yang pasti ini sangat memaluhkan," jelasnya.

Dirinya juga sangat prihatin dengan sikap Kepala Dinas Fiber Raco yamg dinilai tidak mampu menjadi panutan dan pimpinam di SKPD. 

"Ini tandanya pak Kadis Raco gagal dalam menerjahkan suatu hubungan yang baik dengan para bawahan, dan tidak bisa menjaga keharmonisan di dalam tubuh dinas pendidikan," ucap Moring.

Sementara itu Dikpora Minsel Fiber Raco yang dikonfirmasi media ini lewat telepon genggam tidak menjawab.(servi)
Read More

Thursday, November 16, 2017

Astaga!!! Kadispora Raco sebut bawahannya tukang "cari muka"
by fadjrin haryanto - 0

Kadis Pendidikan Pemuda dan Olaraga (Dikpora) Minsel DR Fiber Raco

AMURANG, SMCOM--Hal mengejutkan saat Kadis Pendidikan Pemuda dan Olaraga (Dikpora) Minsel DR Fiber Raco, dimintai tanggapan terkait perselisikan dan perang kata-kata di Media Sosial (Medsos) antara dirinya dan oknum Kabid Naomie Lampus. Dimana Raco sebutan Kadispora Minsel ini mengatakan, bawahannya tukang "cari muka".

Dikatakan Raco, bawa pihaknya terus berusaha memajukan Kabupaten Minsel lewat dunia pendidikan, akan tetapi banyak terkendala dengan tidak ditunjuang sejumlah bawahannya. "kalu torang mo maju pendidikan harus terbang....dinas dikpora sementara terbang dgn staf dan pesawat yg sementara terbang, sedangkan yang lain cari pe daging ..asal so pegang jabatan  cari muka.. bingung bekeng apa..mengabaikan arahan.target .dan Sasaran  kinerja...visimisi bupati...output dll  dan yang penting wtp," ujar mengutip pesan singkat Raco kepada media ini, Kamis (16/11) kemarin.

Dirinya mengatakan, sudah saatnya pihaknya mengevaluasi bawahan yang ada di Dikpora Minsel, sehingga program kerja berjalan baik tanpa ada gangguan apa-apa. 

"walaupun saya  cuma sekdis bukan kadis .hrs profesional energik.cerdas supaya minsel hebat  seperti ..inspirasi ibu bupati dan wakil bup kan begitu skrang saatnya evaluasi bawahan krn kami atasan selalu tiap saat dievaluasi ..di fb itu untuk warning akhir tahun ..semua staf jajaran dikpora  pejabat ...kepsek... pengawas ..penilik ..guru ..pegawai  dingatkan bahwa kita sementara  terbang. jadi .SOP  berstandar ....tinggi  kalu tidak pesawat akan jatuh berantakan,jadi kita ini pejabat dikpora bukan main konser...selalu ada tepuk tangan walau lagu lama ok.terima kasih," tulis Raco lewat SMS.(servi)
Read More

Hadiri Temu Karya Karang Taruna, Kaligis ucapkan selamat buat Pasla
by fadjrin haryanto - 0

foto: ist


AMURANG, SMCOM--Camat Tompaso Baru Eva Kaligis Spd menghadiri acara temu Karya Karang Taruna Kabupaten Minsel, yang di laksanakan di Hotel Sutan Raja Amurang, Kamis (16/11) siang tadi. 
 
Dalam acara temu karya dengan agenda pemilihan ketua Karang Taruna tersebut, Frangky Pasla SE kembali terpilih mengnahkodai Karang Taruna Minsel.

Camat Tompaso Baru Eva Kaligis Spd kepada media ini memberikan ucapan selamat buat bapak Frangky Pasla yang kembali dipercayakan menjabat ketua karang taruna Minsel. 

"Selamat melanjutkan kepemimpinan bapak Kadis Perijinan Frangky Pasla SE sebagai Ketua Karang Taruna Minsel," ungkapnya.

Acara temu Karya Karang Taruna Minsel tersebut dibuka secara resmi oleh Sekkab Minsel Drs Danny H Rindengan Msi, dihadiri oleh sejumlah pengurus Karang Taruna dari Kecamatan dan desa. Juga dihadiri oleh Pengurus Karang Taruna Provinsi Sulut. (Servi)
Read More

Siahaan dan Daspiln beri perhatian Mega proyek Pindol
by yunita Cantik - 0

Kapolres dan Kajari
Berbincang sebelum lakukan
Peninjauan proyek
Lolak--Kompak. Kepala Kepolisian resort (Kapolres)  Bolaang Mongondow (Bolmong) AKBP Gani Vernando Siahaan SIK MH dan Kepala kejaksaan negeri (Kajari) Kotamobagu Ibu Daplin SH MH mengaku memberikan perhatian lebih pada proses pembangunan bendungan yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Itu disampaikan keduanya saat meninjau mega proyek pembangunan bendungan yang berlokasi di Pindol Kecamatan Lolak, bersama Pemerintah daerah (Pemda) Bolmong dan Pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum (PU), Pemukiman dan Perumahan Rakyat (PPR) Republik Indonesia (RI) bersama rombongan, Selasa (15/11) kemarin.
Untuk pembangunan tersebut menurut Kajari Kotamobagu Dasplin SH MH,  menjadi fokus penegak hukum demi pembangunan yang berkualitas. "Kita mengawasi benar jalannya proyek ini. Ini salah satu program Nawacita Presiden yang tujuan pembangunannya tidak lain untuk kesejahteraan rakyat," kata Dasplin dihadapan sejumlah wartawan siang kemarin.
Bersama Dirjen Binamarga
Dilokasi proyek bendungan
Siahaan juga mengatakan hal yang sama. Perhatian penegak hukum yakni Polres dan Kejari setempat atas pembangunan tersebut sudah dilakukan sejak proyek ini dimulai. "Itu pasti, jelas karena anggaran yang di gunakan pada proyek ini tidaklah kecil. Ini mega proyek yang anggaranya akan dilakukan multi years. Sehingga benar kita bantu pemerintah," tegas Kapolres yangmasih berstatus bujang ini kemarin.
Diketahui, Mega proyek yang ditinjau langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum Pemukiman dan Perumahan Rakyat RI, DR Ir Mochamad Basoeki Hadimoeljono Msc Selasa kemarin bersama rombongan, akan menghabiskan anggaran awal sebesar Rp 1,8 triliun. Tiga perusahaan kontraktor besar pun dipercaya dalam pembangunan ini, masing-masing PT Indra Karya, PT Barunadri dan PT Mettana. (tr2). 
Read More

Tuesday, November 14, 2017

Yakin : Statement Kapolres didukung UU
by yunita Cantik - 0

Kotamobagu--Pernyataan Kepala Kepolisian Resort (Kapolrest) Bolaang Mongondow (Bolmong) untuk menjadikan Pertambangan Illegal (Peti) menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dihadapan sejumlah awak media belum lama ini, dinilai tepat. Pasalnya menurut aktivis anti korupsi diwilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR) Yakin Paputungan, bahwa hal tersebut dibolehkan oleh undang-undang. "Untuk Block bakan dan Peti lainnya diwilayah BMR sudah terpenuhi untuk syaratnya. Karena sudah ada aktivitaa pertambangan selama dua tahun. Kemudian ada material batu ada kandungan emas dengan nilai jutaan ton," kata Yakin. 
Yakin Paputungan (kiri)
Kapolres BM, AKBP Gani V Siahaan
Menurutnya pun, Peti di sejumlah wilayah termasuk Peti block bakan dan wilayah lainnya, sudah lama menjadi sorotan publik untuk dilakukan penertiban. Tapi sejauh ini, tidak ada tindakan tegas dari Pemerintah kabupaten (Pemkab) Bolmong,  Pemprov sulut dan aparat penegak hukum. "Jika memang ada rencana atau upaya penutupan paksa oleh Pemerintah dan aparat. Ditakutkan akan ada gejolak yang timbul, karena sebagian masyarakat BMR saat ini, mengantungkan hidupnya di peti tersebut," terang Yakin, pagi tadi saat bersua di salahsatu rumah kopi di Kotamobagu. 
Menyikapi hal ini. Gubernur Sulut Olly DondoKambey, harus memberi solusi terbaik kepada masyarakat BMR. "Dengan menerbitkan ijin usaha WPR. Hal ini juga untuk mengantisipasi masyarakat terhindar dari jeratan hukum ketika ada penertiban peti," ujar Yakin. 
Diketahui, UU RI Nomor 4 tahun 2009, tentang Minerba, pasal 158,  berbunyi ancaman bagi pelaku peti.  "Dapat diancam hukuman 10 tahun penjara dan denda 10 miliar. Sehingga persoalan ini perlu adanya tanggapan serius dari Gubernu Sulut. Ini juga untuk menindaklanjuti intruksi presiden dalam rapat terbatas diistana negara. Tujuh point diantaranya penertiban Peti dan solusi yang harus diambil pemda setempat," tukas Yakin. 
Yakin juga menambahkan, bahwa ini dampak positifnya bagi pemerintahan Joko Widodo yang akan memasuki tahun politik 2019. "Timbal baliknya, masyarakat BMR pasti suka akan kebijakan Pemerintah yang pro rakyat," tutup Yakin. (tr2). 
Read More