Berita Terbaru

Slider Area

Politik Pemerintahan

Olahraga

Minahasa Utara

Thursday, September 20, 2018

VAP: KBPP-Polri Harus Ikut Sukseskan Pemilihan Legislative dan Pilpres 2019
by Frani Bagawie - 0

RAPAT Kerja Teknis Pembinaan dan Operasional Fungsi Binmas dan Rapimpinan Nasional (Rapimnas) KBPP-Polri.(foto:ist)
JAKARTA,SMCOM--Ketua Pimpinan Daerah (PD) Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Vonnie Aneke Panambunan memimpin Tim KBPP-Polri Provinsi Sulut mengikuti Rapat Kerja Teknis Pembinaan dan Operasional Fungsi Binmas dan Rapimpinan Nasional (Rapimnas) KBPP-Polri yang dilaksanakan Rabu (19-21/9) di dua tempat yakni Amos Cozy Hotel dan Golden Boutique Melawai.
Rakornis fungsi Binmas bertema “Penguatan Fungsi Binmas Guna Mendukung Terselenggaranya Pemilu 2019 Yang Aman Dan Damai” dan Rapimnas yang bertema “Merajut Perbedaan dan Memperteguh Kesetiaan Dalam Rangka Mensukseskan Pemilu 2019” dibuka oleh Kakorbinmas Polri Irjen Pol Dr Arklan Lubis. Sebagai peserta adalah 28 PD se-Indonesia, seluruh Direktur Binmas Polda se-Indonesia serta unsur Pimpinan Pusat KBPP-Polri.
Dalam arahan Kakorbinmas Irjen Pol Arklan Lubis menyampaikan beberapa agenda nasional yang menjadi atensi khusus Polri. Menurut Lubis, KBPP-Polri menjadi mitra sejajar Polri sehingga dapat bertindak sebagai bagian dari Polri.
Acara ini sangat penting dilaksanakan, karena selain konsolidasi, juga untuk penguatan kelembagaan mulai dari pengurus pusat sampai dengan resort bahkan di Polres. “Acara ini bertujuan guna mengevaluasi pencapaian kinerja fungsi Binmas ditingkat Kor Binmas dan dijajajran seluruh Polda se-Indonesia. Selain itu juga membahas bebagai permasalahan teknis dalam tugas ke-Binmasan yang akan dihadapi, khususnya dalam rangka mengantisispasi timbulnya dampak gangguan kamtibmas terkait pelaksanaan pemilu legislative dan pemilihan presiden dan wakil presiden secara serentak,” tukas Lubis.
Lebih jauh dikatakan Lubis, memperhatikan UU Nomor 2 tahun 2002, tentang  tugas pokok Polri, maka domain tugas kepolisian mengantisipasi berbagai potensi gangguan yang semakin meningkat tajam jelang pemilu yang bila tidak diantisipasi akan berubah menjadi ambang gangguan yang bias berubah menjadi gangguan nyata. Selain agenda pemilu, agenda yang semakin dekat yakni pengamanan jelang perayaan natal umat Kristiani dan tahun baru 2019 nanti.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum KBPP-Polri Bimo Suryono SE, dalam sambutannya membacakan sejarah berdirinya KBPP-Polri yang berdiri sejak dipisahnya Polri dengan ABRI yang secara yuridis formal tertuang dalam Tap MPR nomor 6/MPR tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. "Perhatian pimpinan Polrin terhadap KBPP-Polri semakin nyata, hal ini terlihat dalam peraturan Kepala Kepolisian RI nomor 3 tahun 2015 tanggal 26 Mei perihal intensifikasi fungsi-fungsi teknis kepolisian pembinaan KBPP-Polri. Acara ini diharapkan bisa menjadi kalender tahunan PP dan juga ditingkat PD maupun resor untuk menggelar Musda dan Museres, sehingga pengawasan, perkembangan, pembinaan, kemajuan KBPP-Polri melekat pada kedinasan Polri. Dalam menjalankan organisasi KBPP-Polri ada pada hasil Munas ke 4 tahun 20215. Sehingga kami menginstruksikan kepada setiap PD untuk menggelar Musada dan Musres,” tukas Bimo.
Terpisah, Ketua PD Provinsi Sulut, Vonnie Aneke Panambunan (VAP) mengungkapkan keikutsertaan Pimpinan Daerah dan Pimpinan Resor merupakan upaya peningkatan kapasitas pengurus, sehingga dapat menjalankan roda organisasi yang berorientasi pada hasil Munas ke 4 tahun 2015.
“Saya senang dan bangga dapat mengikuti Rapimnas ini, karena ini merupakan momentum untuk memperkuat kapasitas pengurus sekaligus mendengar arahan dari pimpinan Polri yang pada intinya KBPP-Polri harus ikut menyukseskan Pemilihan legislative dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019,” tukas Panmbunan.
Usai pembukaan acara ini dilanjutkan dengan foto bersama para utusan PD dan resor yang hadir. Rapimnas kemudian akan dilanjutkan hari ini Kamis (20/9) di Hotel Golden Boutiqe dengan pemateri antara lain dari Baharkam Mabes Polri dan Kemenkumham RI.
Sekretaris KBPP-Polri Sulut Fice Montolalu ditemui di tempat acara mengatakan keikutsertaan tim dari Sulut ini didukung penuh oleh Kapolda Sulut Irjen Pol. Drs Bambang Waskito dan Dir. Binmas Kombes Darwanto yang kehadirannya di acara ini diwakili oleh Wadir Binmas AKBP Meity Wongkar, selaku Pembina. Keikutsertaan ini juga merupakan hasil dukungan dari Ketua PD KBPP-Polri Sulut Vonnie Aneke Panambunan yang ikut hadir sebagi peserta dalam acara Rakernis Fungsi Binmas dan Rapimnas.
Tim KBPP-Polri Sulut terdiri dari Fice Montolalu(PD), Altin Mantiri dari Resor Minsel,  Henny Sinaulan (PD), Decky Maskikit, dari Resor Manado, Joko Sukaemi (PD), Rubby Worek dari Resor Minut, Linda Lahamesang dari Resor Bolmong, Johanis Tentero dari Resor Minahasa, Julita Nelwan dari Resor Tomohon dan  Novie Tangkudung dari Resort Bitung.(lee)
Read More

Eman Hadiri Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah di Jakarta
by Frani Bagawie - 0

WALIKOTA saat menghadiri Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jakarta.(foto:ist)
JAKARTA,SMCOM--Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman SE Ak menghadiri Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018 dengan tema "Pengelolaan Keuangan Negara yang Sehat untuk Indonesia Kuat" bertempat di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jakarta, Kamis (20/9).
Walikota Tomohon hadir bersama para pimpinan kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah  (Gubernur, Walikota/Bupati) seluruh Indonesia khususnya yang meraih predikat WTP dalam pengelolaan keuangan negara secara berturut-turut sejak tahun 2012 sampai tahun 2017. Untuk diketahui bahwa Kota Tomohon sampai dengan tahun 2017 telah meraih predikat WTP 5 kali secara berturut-turut.
Rapat Kerja Nasional ini dibuka oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati SE M Sc PhD.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut hasil pemeriksaan keuangan pemerintah pusat dan daerah semakin baik dan mayoritasnya mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan instansinya bakal menerbitkan buku yang mendokumentasikan perjalanan neraca keuangan di Indonesia sejak 12 tahun terakhir.
Sri Mulyani juga meminta agar capaian pemerintah pusat dan daerah yang sudah ditetapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk tahun anggaran 2017 tidak membuat kinerja pemerintahan dan lembaga puas diri. Capaian laporan keuangan yang mayoritas WTP ini harus menjadi motivasi bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk selalu meningkatkan kinerjanya.
Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman SE Ak mengatakan bahwa Pemkot Tomohon akan selalu kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas untuk mewujudkan harapan-harapan Pemerintah Pusat terutama dalam pengelolaan keuangan negara.
"WTP itu bukan tujuan akhir, tapi merupakan salah satu indikator adanya upaya sungguh-sungguh dari Pemerintah untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan negara sebagai fondasi kuat untuk mewujudkan mencapai Indonesia yang mandiri dan berdaya saing,” kata Eman.
Hadir juga dalam acara ini Kepala Badan Keuangan Kota Tomohon Drs Gerardus Mogi dan Kabag Humas Dan Protokol Setda Kota Tomohon Michael Joseph SSTP MSi.(lee)
Read More

Lolowang Buka Diklat Pemadam Kebakaran
by Frani Bagawie - 0

SEKRETARIS Daerah Kota Tomohon Ir Harold V Lolowang MSc membuka kegiatan Diklat Pemadam Kebakaran, bertempat di ruang serbaguna Rumah Dinas Walikota Tomohon.(foto:ist)
TOMOHON,SMCOM--Walikota Tomohon Jimmy F Eman SE Ak yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Tomohon Ir Harold V Lolowang MSc membuka kegiatan Diklat Pemadam Kebakaran, bertempat di ruang serbaguna Rumah Dinas Walikota Tomohon, Kamis (20/9).
Dalam sambutan Walikota yang dibacakan oleh Sekot menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Tomohon menyambut baik dan memberi apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini. Sebab kegiatan ini sangat bermanfaat dan bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keahlian tentang teknik-teknik pencegahan dan penanggulangan kebakaran di tempat atau lingkungan kerja.
Lolowang berharap seluruh peserta dapat mengikuti dengan baik kegiatan ini sehingga bisa memperoleh manfaat. "Manfaatnya antara lain memahami pentingnya upaya pencegahan kebakaran serta upaya penanggulangannya,
mengerti bagaimana kebakaran terjadi, penjalarannya dan bagaimana cara pencegahan dan penanggulangannya, memberikan kesadaran tentang pentingnya meningkatkan perilaku keseharian dalam pencegahan kebakaran serta mengenal beberapa sarana dan prasarana peralatan pencegahan dan penaggulangan kebakaran," katanya.
Tampak hadir Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tomohon AKBP Nicolaas M. Pangemanan yang saat itu membacakan laporan pelaksanaan kegiatan, Narasumber yang berasal dari Dinas Kebakaran Kota Manado yakni Denny Imanuel, ST, Audy Husein dan Jecky Hansang, serta para peserta yang berasal dari Damkar Kota Tomohon, Satpol PP Kota Tomohon dan Satuan Linmas Kota Tomohon.(lee)
Read More

Sekda: Ketersediaan Pangan di Minut Sangat Diperlukan
by Frani Bagawie - 0

RAPAT Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan yang diprakarsai oleh Dinas Pangan Minut yang dilaksanakan di pendopo kantor Bupati.(foto:ist)
AIRMADIDI,SMCOM--Permasalahan pangan di setiap daerah mulai diseriusi oleh masing-masing pemerintah daerah menyusul tingginya permintaan impor beras. Demikian halnya dengan Pemkab Minut yang mulai menindaklanjuti akan ketersedian pangan di daerah itu lewat kegiatan Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan yang diprakarsai oleh Dinas Pangan Minut yang dilaksanakan di pendopo kantor Bupati, Kamis (20/9).
Dalam rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minut, Ir Jimmy Kuhu MA, turut menghadirkan SKPD terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian. Selain itu juga turut menghadirkan para Asisten, Camat dari 10 kecamatan dan para perwakilan Hukum Tua.
Kuhu usai rapat, kepada wartawan mengatakan jika Rakor Dewan Ketahanan Pangan ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencari tahu kendala dan jalan keluar agar Minut tidak terjadi permasalahan pangan. "Ketersediaan pangan di Minut sangat diperlukan. Ini untuk mengantisipasi berbagai masalah yang akan terjadi seperti adanya bencana alam," ujar Kuhu.
Untuk itu, kata Kuhu, sangat diharapkan adanya bantuan dari pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan agar bisa membantu menyukseskan program ketahanan pangan ini dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat atau petani untuk terus melakukan penanaman pangan. "Pemkab akan berdayakan pemerintah kecamatan untuk terus menghimbaukan ke petani agar melakukan penanaman pangan," tandas Kuhu.
Diakui Kuhu, sampai saat, pola makan masyarakat masih lebih terfokus pada ketersediaan beras. Padahal, disertifikasi pangan untuk mendapatkan karbohidrat tidak hanya berasal dari beras saja, tapi juga bisa dari tanaman pangan lain seperti jagung, ubi dan sebagainya. "Ada sekitar 11 jenis pangan yang bisa menghasilkan karbohidrat dan bukan hanya dari beras saja," ungkap Kuhu.
Kuhu menambahkan, setiap bulannya, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pengambilan sampel harga atas kebutuhan hidup masyarakat. Rica, tomat, bawang dan beberapa kebutuhan pangan lainnya menjadi salah satu penyebab tingginya inflasi di daerah. "Inflasi yang tinggi harus kita antisipasi dengan melakukan penanaman pangan," tambah Kuhu.
Kadis Pangan Minut, Ir Johana Manua mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan ketersediaan pangan yang ada saat ini dan akan datang. "Ini supaya ketersediaan pangan di Minut selalu terpenuhi," tambahnya.(lee)
Read More

Wednesday, September 19, 2018

Ranperda APBD-P 2018 Disetujui Semua Fraksi DPRD Dibahas Ketingkat Lanjutan
by Frani Bagawie - 0

RAPAT paripurna tentang Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD 2018 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Minut Berty Kapojos.(foto:glen/smcom)
AIRMADIDI,SMCOM--Pemkab dan DPRD Minut melaksanakan rapat paripurna tentang Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD 2018 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Minut Berty Kapojos dan Wakil Ketua Denny Wowiling di ruang sidang kantor DPRD Minut, Rabu (19/9).
Dalam rapat paripurna ini, Fraksi PDI-P yang dibacakan oleh Altje Poli, Fraksi Gerindra Sintya Erkles, Fraksi Golkar Ellia M Tooy, Fraksi Demokrat Fano Pangkerego, Fraksi Hanura Arlens Pungus dan Fraksi Restorasi Keadilan Indonesia Denni Sompie, semuanya menerima rancangan peraturan daerah perubahan APBD 2018 meskipun ada beberapa catatan yang harus dipenuhi oleh pihak eksekutif.
Semua Fraksi yang ada di gedung wakil rakyat ini meminta agar rancangan peraturan daerah perubahan APBD 2018 ini bisa dilanjutkan dalam pembahasan berikutnya. Untuk itu semua fraksi meminta pembahasan lanjutan nantinya bisa dilaksanakan secepatnya dan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Bupati Minut, Vonny A Panambunan (VAP) pun menyampaikan terima kasih atas beberapa catatan yang diberikan masing-masing fraksi untuk ditindaklanjuti pihak eksekutif. "Ini akan menjadi masukan yang baik untuk ditindaklanjuti. Namun untuk catatan fraksi soal penghapudan aset RSUD, itu sudah dilaksanakan. Demikian juga soal Honda K2 akan dipertimbangkan untuk tahun depan agar bisa masuk dalam formasi CPNS," tambah VAP.
Dalam rapat paripurna ini turut dihadiri Wakil Bupati Minut Ir Joppi Lengkong, seluruh kepala SKPD dan Forkopimda.(lee)
Read More

Disnaker Warning 265 Koperasi Yang Ada di Minut
by Frani Bagawie - 0

KEPALA Disnaker Minut Petrus Macarau.
AIRMADIDI,SMCOM--Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Minut memberikan warning atau peringatan keras kepada 265 koperasi yang ada di Minut agar dapat melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Sebab diduga masih banyak koperasi di Minut belum melakukan RAT. "Karena RAT merupakan salah satu tolak ukur sejauh mana koperasi itu berkembang dalam menjalankan usahanya. Untuk itu kami terus mendorong agar koperasi di Minut harus mampu melaksanakan RAT," ujar Kepala Disnaker Minut, Petrus Macarau kepada wartawan, Rabu (19/9).
Dikatakan Macarau, pelaksanaan RAT merupakan kewajiban pengurus koperasi sebagai pelaksana undang-undang dan anggaran dasar koperasi. Pelaksanaan RAT dengan tepat waktu merupakan tolak ukur penilaian kinerja pengurus yang merupakan amanat rapat anggota dalam mengelola koperasi. "Untuk itulah kita mendorong agar koperasi yang ada di Minut ini bisa melaksanakan RAT. Kita sudah sampaikan himbauan ke sejumlah koperasi yang aktif. Kita terus pantau perkembangannya. Ini penting untuk melihat sejauh mana perkembangan usahanya," kata Macarau.
Dikatakan Macarau, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang penyelenggaraan RAT. "RAT itu merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi baik untuk menetapkan kebijakan umum maupun dalam menetapkan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi," jelasnya.
Ditambahkan Macarau, RAT paling lambat dilaksanakan 2 tahun sesuai perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak dilaksanakan, maka koperasi tersebut siap dibekukan pemerintah. "Ini sudah akan habis tahun dan diharapkan koperasi melakukan RAT. Jika tidak, siap-siap koperasi itu dibekukan," tambah Macarau.(lee)
Read More

Forkopimda, KPU dan Bawaslu Tomohon Deklarasi Pemilu Damai
by Frani Bagawie - 0

TOMOHON,SMCOM--Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Tomohon bersama KPU dan Bawaslu Tomohon, Selasa (18/9), menggelar deklarasi pemilu damai dalam rangka gerakan menuju pemilihan umum 2019 bertempat di Anugerah Hall.
Walikota Tomohon Jimmy F Eman SE AK mengatakan bahwa deklarasi ini berjalan sukses juga melibatkan partisipasi pemilih dan diharapkan agar masyarakat dan ASN Kota Tomohon ikut dalam pemilu dan Pilpres.
“Saya mengharapkan keterlibatan masyarakat dalam menyukseskan agenda ini. Kita pernah meraih penghargaan tingkat partisipasi masyarakat tertinggi, tentu harapannya dalam pemilu kita bisa mempertahankan capaian tersebut,” ujar Eman.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Tomohon Deisy Soputan dan Ketua KPU Tomohon Drs Hariyanto Lasut MAP berharap dengan adanya kegiatan ini bukan hanya seremoni dan kiranya kita bersama-sama berkomitmen mewujudkan pemilu damai pemilu sukses.
Turut hadir, Kepala Kejaksaan Negeri Tomohon Edy Winarko SH MH, Ketua PN Tondano Julien Mamahit SH MH, Kapolres Tomohon AKBP I Ketut Agus Kusmayadi SIK, Dandim 1302 Minahasa Letkol Inf Jubert N Purnama serta perwakilan partai politik dan tokoh masyarakat.(lee)
Read More

Pemkot-Polres Tomohon Gelar Apel Pasukan Operasi Mantap Brata Samsat 2018
by Frani Bagawie - 0

APEL Gelar Pasukan dalam rangka Operasi Mantap Brata Samsat 2018 yang dilaksanakan di halaman kantor Kepolisian Resort Tomohon.(foto:ist)
TOMOHON,SMCOM--Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman SE Ak menjadi Inspektur upacara pada Apel Gelar Pasukan dalam rangka Operasi Mantap Brata Samsat 2018 yang dilaksanakan di halaman kantor Kepolisian Resort Tomohon.
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam amanatnya yang dibacakan oleh Walikota Tomohon, mengatakan bahwa Polri dibantu dengan unsur TNI dan stakeholders terkait lainnya akan menggelar operasi kepolisian terpusat dengan sandi Mantap Brata 2018, yang dilaksanakan selama 397 hari, terhitung mulai tanggal 20 September 2018 sampai dengan 21 Oktober 2019 di seluruh wilayah kepolisian dengan melibatkan 272.886 personel Polri.
Apel gelar pasukan ini diselenggarakan di seluruh jajaran kepolisian dengan tujuan untuk mengecek kesiapan personel, sarana dan prasarana sebelum diterjunkan untuk melaksanakan pengamanan. "Dengan demikian pemilihan umum tahun 2019 akan dapat terselenggara dengan aman, lancar dan damai," katanya.
Operasi ini diselenggarakan dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif yang didukung kegiatan intelijen, penegakan hukum kuratif, dan rehabilitasi melalui penggelaran fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas tingkat pusat, tingkat daerah dan tingkat polres.
Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Samsat 2018 ini dihadiri oleh Kapolres Tomohon AKBP. I Ketut Agus Kusmayadi, SIK., Dandim 1302 Minahasa Letkol. Inf. Jubert Nixon Purnama, S.Th., Kepala Kejaksaan Negeri Tomohon Edy Winarko, SH. MH., Ketua Pengadilan Negeri Tondano Julien Mamahit, SH. MH., Ketua KPU Tomohon Drs. Haryanto Lasut, MAP., Ketua Bawaslu Tomohon Ibu Deysi Soputan, Jajaran Pemkot Tomohon, Jajaran Polres Tomohon, Para Camat dan Lurah/ Hukum Tua se- Wilayah hukum Polres Tomohon, serta para peserta apel.(lee)
Read More