// iklan google adsense

MANADO,SM.COM - Dalam Rangka Festival Tulude 2016, Walikota Manado dan Ketua Tim Penggerak PKK Manado gelar hajatan lomba Masamper antar kecamatan pada Sabtu (6/2/2016) di Lapangan Koni Sario Manado, Namun sayangnya yang punya hajatan malah tak menghargai kegiatan tersebut.

Pasalnya, Belum sejam kegiatan yang diikuti oleh peserta perwakilan dari 9 Kecamatan di Manado, malah ditinggalkan oleh Fenny Charllote Martina Roring-Lumanaw,Sip Ketua PKK Manado yang juga Istri dari Penjabat Walikota Manado Roy Roring.

Kegiatan Lomba Masamper memperebutkan Piala Walikota dan Uang tunai Rp15 Juta Ketua Tim Penggerak PKK Manado nampaknya tak sepenuhnya diselenggarakan hanya formalitas semata.

Bahkan kepala Dinas Kesehatan Manado Robby Mottoh sempat membujuk Istri Roy Roring untuk tetap menyaksikan kegiatan tersebut, Namun ternyata Fenny Charllote Martina Roring-Lumanaw,Sip tetap pergi.

Sementara itu Ketua Panitia Wanda Hosang mengatakan Budaya Masamper berasal dari daerah Kepulauan sudah menjadi milik dari warga Sulut sehingga dipilih untuk dilombakan.

"Animo warga cukup besar, kami menargetkan akan diikuti oleh 11 peserta dan ternyata diikuti oleh 9 perwakilan kecamatan," jelas Wanda Hosang.

Demikian pula dengan Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan (Disparbud) Manado Hendrik Warokka berpendapat kebudayaan Masamper ini adalah bagian dari keberagaman budaya yang harus dijaga.

"Ini harus dipelihara dan dikembangkan sebagai bentuk penghargaan bagi komunitas adat yang ada di Sulut," ungkapnya.(Obe)

Ciri-ciri paedofilia.
JAKARTA—Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan bahwa draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai penambahan hukuman untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak hampir selesai dimatangkan.  Dalam draf itu terdapat ancaman hukuman “potong burung” atau kebiri untuk para pelaku kejahatan tersebut. Puan berujar, draf Perppu Kebiri saat ini tengah dikaji oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). 
Pemerintah akan mengambil keputusan setelah hasil kajian itu selesai. "Draf itu sudah di Kementerian Hukum dan HAM, kita lihat dulu kajiannya, setelah selesai baru dikeluarkan," kata Puan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/2/2016). Menurut dia, pemerintah mendengar respons masyarakat terkait rencana penerbitan perppu kebiri. Seluruh pro dan kontra akan menjadi bahan pertimbangan. "Masukan dari seluruh elemen masyarakat harus ditampung," ungkapnya. 
Pelaku kekerasan seksual terhadap anak akan mendapat tambahan hukuman yang berat. Selain ancaman hukuman penjara, pelaku kekerasan seksual itu juga akan disuntik kebiri. "Munculnya kekerasan seksual terhadap anak, beliau (Presiden Jokowi) setuju pengebirian saraf libido," ujar Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. 
Jaksa Agung HM Prasetyo menyebutkan bahwa kekerasan terhadap anak ini menimbulkan efek yang luar biasa dalam diri si anak. Karena itu, hukuman berat harus diberikan kepada para pelakunya. "Selain penjara, juga akan disuntik kebiri. Jadi, akan dikasih hormon wanita supaya nafsu hasratnya hilang. Hukuman itu tentu akan ditetapkan setelah putusan inkracht-nya keluar," kata Prasetyo. 
Dia berharap hukuman itu akan membuat paedofil jera menyakiti anak-anak. Untuk meloloskan rencana hukuman kebiri ini, Prasetyo mengungkapkan pemerintah menyiapkan draf perppu. Penambahan hukuman ini juga didukung oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait mengatakan, saat ini Indonesia berada dalam situasi darurat kejahatan seksual terhadap anak. 
Berdasarkan catatan Komnas Perlindungan Anak, pada 2010-2015 terjadi 21,6 juta pelanggaran terhadap anak. Dari jumlah tersebut, sekitar 58 persennya adalah kejahatan seksual. "Kejahatan seksual mendominasi, maka perlu penanganan darurat, kejahatannya setara dengan korupsi, narkoba, dan terorisme " ungkap Arist. Dia meminta Presiden Jokowi menetapkan kejahatan seksual terhadap anak ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa. Dia juga mendukung terbitnya perppu kebiri.(kom)

Sukseskan Pilkada Manado 17 Februari 2016.
MANADO, SMCOM—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manado bisa bernafas lega. Pasalnya, anggaran sisa pelaksanaan Pilkada Manado tahun 2015 sebesar Rp2,3 miliar, akhirnya disetujui Pemkot Manado untuk digunakan dalam lanjutan tahapan pilkada. Ini menyusul karena sudah ada perintah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Pemkot Manado saat konsultasi bersama KPU di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (3/2/2016) lalu.
Dari keterangan Ketua KPU Manado Jusuf Wowor SIP MSi, Pemkot Manado telah memberikan surat persetujuan terkait pencairan dana sisa anggaran untuk kesuksesan pemungutan suara yang telah diagendakan 17 Februari 2016 mendatang. “Ya, Pemkot Manado telah memberikan surat persetujuan dana hibah untuk membiayai tahapan Pilkada ini. Tentunya kami lega dan mengapresiasi pemerintah pasca konsultasi di Kemendagri,” ujar Wowor dalam keterangan pers di kantor KPU Manado, Kayuwatu, Kamis (4/2/2016) sore.
Kemudian terkait permintaan anggaran tambahan sebesar Rp6,5 miliar, Wowor mengatakan kalau Penjabat Walikota Manado Ir Royke O Roring (ROR) akan membahasnya pekan depan, kemudian akan juga dicairkan. “Katanya akan ditandatangani pekan depan. Semoga semua tidak akan terkendala, dan berjalan aman dan lancar,” kata Wowor.
Ditambahkannya, dana tersebut ketika cair akan dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan pengaktifan kembali PPS, PPK dan KPPS, sosialisasi serta pembuatan dokumen. “Untuk biaya sisa yakni honor KPPS serta operasional di TPS akan dibiayai oleh dana tambahan, jadi kita akan jalan dulu dengan dana yang ada,” kunci Wowor.
Sebelumnya, KPU Manado menegaskan bahwa logistik seperti kertas suara dan kotak suara sudah tersedia, sehingga masyarakat khususnya pemilih tidak lagi khawatir. Dengan gugurnya kembali pasangan Jimmy Rimba Rogi-Boby Daud, maka KPU Manado akan menggunakan kertas suara yang hanya berisikan 3 pasangan calon yakni Harley Mangindaan-Jemmy Asiku, GS Vicky Lumentut-Mor D Bastiaan, dan Hanny Jost Pajouw-Tony Rawung. “Terkait dengan logistik yang akan kita gunakan sudah tersedia sehingga kita tidak perlu lagi melakukan kontrak dengan pihak ketiga untuk menyiapkan logistik. Bahkan yang lalu logistik ini sudah terdistribusi,” ungkap Komisioner KPU Manado Eugenius Paransi SH MH.(mtc/dsw)

Selengkapnya bisa juga dibaca di SKH Swara Kita dan e-Paper www.swarakita-manado.com edisi Jumat 5 Faberuai 2016.

MMS alias Marlina alias Butet saat menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor, Manado, Kamis (4/2/2016) siang, atas kasus TPAPD Bolmong 2010.(foto: lano/sk)
MANADO, SMCOM—Mantan Bupati Bolmong, MMS alias Marlina alias Butet (55), warga Jln Siliwangi Kelurahan Kotabangun Timur Kecamatan Kotamobagu Timur Kotamobagu, resmi menjadi terdakwa dalam kasus penyalahgunaan dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Bolmong Tahun 2010. Penetapan status terdakwa kepada politisi Partai Golkar yang saat ini duduk sebagai Anggota Deprov Sulut ini disampaikan saat sidang di Pengadilan Negeri Tindak Pindana Korupsi (Tipikor), Manado, Kamis (4/2/2016) siang.
Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Lukman Efendi, Da'wan Mangalupang dan Jasmin Samahati dalam pembacaan dakwaan di hadapan ketua Majelis Hakim Darius Naftali, Jemi Lantu dan Nich Samara, MMS didakwa atas perbuatan melawan hukum dalam tipikor penyalahgunaan dana TPAPD Bolmong Tahun 2010.
Dalam dakwaan disebut, kasus ini bermula ketika Bolmong menerima Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2010. Dari APBD tersebut, kemudian turun dana TPAPD senilai Rp12 Miliar. Dari dana ini terdakwa bersama Ferry Sugeha (Sekkab Bolmong selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan/PPTK juga selaku pengguna anggaran), Mursid Potabuga (Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Desa), Suharji Makalalag (Kepala Badan Perencanaan Pembanguna Penanaman Modal dan Statitik), dan Cymmy Chebby Pilhip Wua (Kepala Bagian Pemerintah Desa juga selaku PPTK), Ikram S Lasinggaru (Bendahara Umum Daerah), dan Farid Asimin (Asisten III), telah bekerjasama menyalahgunakan jabatan. Diketahui keenam pejabat ini sudah menjadi terpidana sebelumnya.
Dari sumber dana TPAPD ini, terdakwa yang saat itu sebagai Bupati Bolmong meminjam dana Rp1.250.000.000 atas persetujuan dari keenam terpidana, dengan janji bahwa dana tersebut akan dikembalikan, dengan di-swicth dari pos dana yang lain. Namun ternyata janji tersebut tidak kunjung dikembalikan oleh terdakwa. Sehingga terciptalah kerugian Negara atas hasil korupsi sebesar dana yang dipinjam sebesar Rp1.250.000.000.
Atas perbuatannya maka JPU menjerat terdakwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 tentang pembernatasan korupsi KUHP Pasal 64 ayat (1).
Usai membacakan dakwaan, Tim Penasehat Hukum (PH) dari terdakwa yakni Ferry Satria Dilapanga akan mengajukan Eksepsi atau penolakan atas dakwaan. Dia mengatakan Eksepsi ini akan diajukan karena pihaknya tidak menerima dakwaan dari JPU yang tidak cermat. "Kami akan ajukan eksepsi, karena kami menilai bahwa dakwaan tidak diuraikan dengan cermat, dan tidak sempurna," ujar Dilapanga. "Kami berikan kesempatan kepada terdakwa melalui PH, untuk mengajukan eksepsi, selama dua minggu," jawab Hakim Naftali.(lan)

Selengkapnya bisa juga dibaca di SKH Swara Kita dan e-Paper www.swarakita-manado.com edisi Jumat 5 Faberuai 2016.


MANADO,SM.COM – Momen indahnya kebersamaan dalam Politik, Andrei Angouw dan Adriana Dondokambey yang beberapa waktu lalu sempat memanans tensi politik berebut peran kepercaayaan dari DPP PDI Perjuangan akhirnya mencair. Dan inilah kedewasaan berpolitik yang terbangun di antara Fungsionaris PDI Perjuangan Sulut, seperti halnya yang terjadi saat paripurna DPRD Sulut terhadap pembacaan S.K Calon Pengganti Ketua DPRD Sulut yang dilepas Steven Kandouw karena mengikuti Pemilihan Gubernur. Andrei Angouw memang dipilih oleh DPP PDIP, namun yang patut diberikan apresiasi adalah kebesaran hati dan kedewasaan seorang Adriana Dondokambey yang ikhlas menerima semua keputusan tersebut. Seusai paripurna kedua tokoh PDIP Sulut ini kembali saling bercanda seperti biasanya, tak terpancar adanya wajah tegang satu sama lain. beriukut Momen disaat Andrei Angouw dan Adriana Dondokambey yang sempat terekam Kamera.(Obe)
Wakil Ketua DPRD Sulut Stevanus Vreeke Runtu
MANADO,SM.COM - Deprov Sulut sebagai lembaga legislativ yang memiliki hak konstitusional untuk mengemukakan pendapat dalam persidangan kini mulai mendapat larangan.

Dimana untuk kesekian kalinya ketua Deprov Sementara Stevanus Vreeke Runtu menegur dalam Rapat Paripurna anggota Deprov yang ingin interipsi dan menyampaikan pendapat.
Teranyar saat, SVR menyinggung Anggota Deprov Sulut Meiva Salindeho Lintang, usai menyampaikan interupsi.

"Sekali lagi saya sampaikan, setiap anggota Deprov yang melakukan interupsi harus seizin pimpinan fraksi," kata SVR, dalam paripurna.
Larangan SVR ini sempat membuat gaduh ruangan rapat dan menjadi perbincangan hangat dilingkungan Deprov Sulut. 

Anggota Deprov Denny Sumolang misalnya mempertanyakan aturan yang disampaikan SVR tersebut yang menurutnya tidak jelas tertulis dalam Tata Tertib.

"Tidak ada dalam tata-tertib interupsi harus seijin ketua fraksi. Karena posisi kami ketika menghadiri rapat paripurna adalah anggota Deprov yang memiliki konstituen di daerah masing-masing," kata Sumolang.

Pengamat Politik dan Pemerintahan Sulut Toufik Tumbelaka menjelaskan, aturan larangan menyampaikan interupsi saat Sidang Paripurna sama saja dengan mengebiri hak kontitusi anggota Dewan.

"Aturan itu sama saja mengebiri hak konstitusional anggota Deprov sebagai wakil rakyat,” tegas Tumbelaka. 

Namun dia mengatakan, ada waktu-waktu tertentu memang anggota Deprov Sulut harus mengerti tidak bisa mengeluarkan pendapat dalam sidang.

"Jila memang ada anggota fraksi yang menyampaikan aspirasi diluar Ijin fraksi itu menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dengan fraksinya. 

Dan memang harus di mengerti ada paripurna tertentu yang tidak perlu ada mengeluarkan pendapat, ini tantu perlu untuk diketahui semua anggota," jelasnya.

Tapi dia mengingatkan kembali bahwa setiap anggota Deprov perlu mengetahui kontes paripurna yang berlangsung.

"Misalnya soal paripurna pengesahan saja, sebetulnya tidak perlu ada interupsi dan penyampaian pendapat," kuncinya.(Dewa)
>
MMS alias Butet.
KOTAMOBAGU, SMCOM—Kamis (4/2/2016) hari ini, berkas kasus dugaan korupsi Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Bolmong, dengan tersangka MMS alias Butet, akan disidangkan dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Manado. Kepala Seksie Pidana Khusus (Kasie Pidsus) Kejari Kotamobagu, Da’wan Mangalupang SH mengungkapkan, pihaknya akan menghadiri sidang pembacaan dakwaan atau tuduhan kepada mantan Bupati Bolmong dua periode tersebut selaku tersangka dugaan kasus tersebut. “Sidangnya Kamis besok (hari ini, red), tentu kita akan berada di ruang sidang Tipikor PN Manado,” kata Da’wan, Rabu (3/2/2016) kemarin.
Hanya saja, pihaknya belum bisa memberikan prediksi terkait hasil sidang bersama hakim PN Manado. “Kita lihat nanti ya. Yang pasti ini masih panjang. Karena masih akan ada beberapa sidang yang akan kita lakukan dalam kasus ini dengan tersangka MMS,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua LITPK Bolmong Yakin Paputungan menilai bahwa sebagai warga negara yang baik, MMS yang juga kini duduk sebagai Anggota Deprov Sulut ini sudah berniat mengikuti proses hukum, asalkan dengan benar. “Dengan kehadiran MMS besok (hari ini, red) berarti dia menghormati proses hukum. Dengan tentu mengedepankan asas praduga tak bersalah. Artinya bahwa dugaan publik bahwa MMS menghindari proses hukum terbantahkan,” tukasnya. Sedangkan menurutnya, sejumlah upaya yang dilakukan pihak MMS itu semata-mata agar supaya proses hukum berjalan sesuai dengan aturan main.
Diketahui, dalam kasus tersebut sudah menetapkan sembilan tersangka. Enam di antaranya sudah divonis dan sudah menjalankan hukuman badan, yakni Mursid Potabuga, Ikram Lasingaru, Harjo Makalalag, Cimmy Wua, Ferry Sugeha dan Farid Asimin. Sedangkan tiga paket menyusul atas nama tersangka MMS yang akan menjalani sidang perdana di PN Tipikor Manado, serta Iswan Gonibala dan Eddy Gimon, yang sementara menunggu proses perampungan berkas serta pelimpahan berkas ke Kejaksaan dari Polres Bolmong.(yun)

Selengkapnya bisa juga dibaca di SKH Swara Kita dan e-Paper www.swarakita-manado.com edisi Kamis 4 Februari 2016.


| Copyright © 2015 SwaraManadoOnline, All right reserved | Redaksi | Pedoman Media Siber | Disclaimer | Privacy Policy | Info Iklan |