Berita Terbaru

Slider Area

Politik Pemerintahan

Olahraga

Minahasa Utara

Wednesday, April 17, 2019

Gunakan Hak Pilih, H2M Mencoblos Di TPS 4 Desa Pinolosian
by fadjrin - 0

Haji Herson Mayulu dan istri seusai menggunakan hak pilihnya. /ist

BOLSEL, SMCOM - Haji Herson Mayulu (H2M) dan keluarga menyalurkan hak suaranya di TPS 4 Desa Pinolosian, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Rabu (17/4/2019) pagi tadi.

"Sebagai warga negara yang baik, kami harus mensukseskan pesta demokrasi ini. Alhamdulillah, saya bersama keluarga telah selesai melakukan pencoblosan di TPS 4 Desa Pinolosian," ujarnya.

Pemilu 2019 yang meliputi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota dan DPD RI, adalah pesta rakyat yang harusnya dihadiri oleh rakyat.

"Saya harapkan tidak ada warga yang golput atau tidak memberi hak suaranya," ajaknya.

Sebagai Caleg DPR-RI Dapil Sulut dari PDIP Nomor Urut 2, H2M berpesan, meski berbeda pilihan, mari kita jaga kerukunan, mari kita saling menghargai, saling menghormati pilihan masing-masing.

"Do'a telah dipanjatkan. Ikhtiar telah dilaksanakan. Tinggal Tawaqal, dan menyerahkan semua kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih semuanya," jelasnya.

"Semoga Pemilu 2019 serentak ini bisa berjalan dengan lancar, aman dan damai," pungkasnya. (efh)

Read More

Monday, April 1, 2019

Dugaan Korupsi Dana Subsidi, E2L: "Saya bupati selama dua periode,"
by fadjrin - 0

E2L saat bersaksi di PN Manado pekan lalu.


MANADO, SMCOM -  Persidangan kasus dugaan korupsi dana subsidi penerbangan di Talaud TA 2009, yang menjerat masing masing terdakwa dalam berkas terpisah, terdakwa MR alias Rusli selaku pihak ketiga/ kontraktor , dan Dua PNS Pemkab Talaud, FCHU alias Frans  dan JPP alias Jak . Kali ini JPU  menghadirkan mantan Bupati Talaud E2L alias Elly yang diperiksa sebagai saksi.

Adapun fakta persidangan yang terungkap, E2L selaku Bupati Talaud pada masa itu, telah menginstruksikan kepada terdakwa Frans (eks Sekda Talaud) dan terdakwa Jak (Kuasa Pengguna Anggaran) untuk menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Aero Support International (ASI), terkait jasa penerbangan Manado-Melonguane dan Melonguane-Manado.

"Klien kami hanya mengikuti instruksi dan perintah bupati saja. Ada beberapa nama yang disebut seharusnya turut terlibat. Dalam jenjang disposisi," ungkap Tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa Jack dan Frans, Janes Palilingan dan rekan ,usai persidangan lalu.

Lanjutnya, terdakwa Jack sendiri kala itu, sedang study , dan terdakwa Frans kemudian diperintahkan agar melakukan somasi terhadap perusahaan PT ASI, dan sudah dilakukannya. Hal itu juga telah diakui oleh saksi Elly.

Patut diketahui, aksi penyelewengan uang negara miliaran rupiah ini, menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), semua berawal ketika Pemkab Talaud mendengar informasi PT Merpati bakal menghentikan penerbangan rute Melonguane-Manado dan Manado-Melonguane.

Guna mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Talaud yang masa itu dipimpin E2L kemudian mengambil kebijakan menjalin kerja sama dengan PT ASI tanggal 20 Oktober 2009, dengan jangka waktu 1 tahun. Dimana, dalam surat perjanjian kerja sama tersebut terdakwa Frans dan terdakwa JAK telah bertanda tangan.

Selain itu, keduanya ikut diseret ke ranah hukum, karena dituding tidak melakukan audit dan nekad melakukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) secara bertahap.

Lain halnya dengan terdakwa Rusli, dijerat hukum karena telah menerima uang Rp700 juta dan Rp300 juta, tanpa memberikan laporan pertanggungjawaban dana kepada Kepala Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006.

Parahnya lagi, terdakwa Rusli justru mengabaikan begitu saja perjanjian kerja sama untuk menyediakan pesawat rute penerbangan Melonguane-Manado dan Manado-Melonguane.

Akibat perbuatan terdakwa Rusli itu, terdakwa Frans dan Jak pun ikut terseret, karena dianggap sebagai pemicu atas kerugian negara sebesar Rp1 miliar, seperti yang diaudit dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 08.B/LHP/XIX.MND/2011 tanggal 13 Mei 2011.

Dan dalam perkara ini, JPU telah mendakwa bersalah ketiganya dengan pasal sama, yakni bersandar pada Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.


Sisi lainnya, ada hal menarik disaat menjawab pertanyaan Ketua Majelis hakim yang mengadili perkara, Lukman Bahmid SH MH , JPU dan Tim PH terdakwa,  terkait jabatan saksi selaku Bupati, dengan tegas Elly menjawab , menjabat sebagai bupati selama dua periode, "Saya bupati selama dua periode," ucap Janes menirukan kembali apa yang dikatakan saksi dalam persidangan, Kamis (28/3/2019).

Sekedar diinformasikan,  Elly sendiri pernah dilantik sebagai Bupati Talaud di tahun 2004-2009 dan 2009-2014. Dan Elly belum pernah menjabat sebagai bupati selama dua kali masa jabatan. Periode terakhir, Elly hanya menjabat selama 2 tahun 1 bulan saja.
Read More

Konspirasi E2L di Kasus Korupsi Dana Subsidi penerbangan 2009?
by fadjrin - 0

foto: istimewa


MANADO,SMCOM--Kasus korupsi dana subsidi penerbangan di Talaud 2009, terus bergulir di Pengadilan Negeri Tipikor Manado. Dimana, dalam sidang yang  telah menjerat terdakwa MR alias Rusli, FCHU alias Frans (berkas terpisah) dan JPP alias Jak (berkas terpisah), kali ini menghadirkan mantan Bupati Talaud E2L alias Elly yang diperiksa sebagai saksi, pada sidang Kamis (28/3) tengah pekan lalu.

Dari sejumlah fakta persidangan mengarah pada keterlibatan E2L langsung menguat. Adapun fakta persidangan yang terungkap, E2L selaku Bupati Talaud pada masa itu, telah menginstruksikan kepada terdakwa Frans (eks Sekda Talaud) dan terdakwa Jak (Kuasa Pengguna Anggaran) untuk menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Aero Support International (ASI), terkait jasa penerbangan Manado-Melonguane dan Melonguane-Manado
  
Tak hanya itu, sebelum perjanjian kerja sama terjalin, ternyata E2L telah melakukan pertemuan dengan terdakwa Rusli (Direktur PT ASI) lebih dari satu kali. Tapi, ketika ditanya Penasehat Hukum terdakwa Frans dan Jak, Advokat Janus Palilingan, E2L menyebutkan hanya satu kali bertemu.

 “Saat ditanyakan saksi (E2L) sudah berapa kali bertemu terdakwa Rusli sebelum terjadi kerja sama, saksi jawab baru satu kali.
 Tapi terdakwa Rusli membantah, langsung berdiri dan menjawab empat kali terjadi pertemuan,” terang Palilingan, sambil menambahkan sempat terjadi perbantahan antara saksi dan terdakwa Rusli dalam sidang.

 Lebih dari itu, dalam fakta persidangan juga terkuak kalau sebelum dana Rp1 miliar Pemkab Talaud mengalir ke PT ASI melalui terdakwa Rusli. PT ASI dalam prosesnya ternyata tidak mengajukan proposal terlebih dahulu. Sehingga, diduga kuat ada konspirasi yang dimainkan E2L selaku Bupati saat itu.

Sementara itu, KasiPidsus Kejari Melonguane, Eliston Hasugian, saat dihubungi awak media, Senin (01/04), menegaskan kalau E2L tidak akan ikut dijerat, dan perkara ini hanya akan berakhir di tiga terdakwa saja. “Hanya untuk ketiga terdakwa saja,” singkatnya.

 Patut diketahui, aksi penyelewengan uang negara miliaran rupiah ini, menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), semua berawal ketika Pemkab Talaud mendengar informasi PT Merpati bakal menghentikan penerbangan rute Melonguane-Manado dan Manado-Melonguane.

 Guna mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Talaud yang masa itu dipimpin E2L kemudian mengambil kebijakan menjalin kerja sama dengan PT ASI tanggal 20 Oktober 2009, dengan jangka waktu 1 tahun. Dimana, dalam surat perjanjian kerja sama tersebut terdakwa Frans dan terdakwa JAK telah bertanda tangan.

Selain itu, keduanya ikut diseret ke ranah hukum, karena dituding tidak melakukan audit dan nekad melakukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) secara bertahap.

Lain halnya dengan terdakwa Rusli, dijerat hukum karena telah menerima uang Rp700 juta dan Rp300 juta, tanpa memberikan laporan pertanggungjawaban dana kepada Kepala Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006.

Parahnya lagi, terdakwa Rusli justru mengabaikan begitu saja perjanjian kerja sama untuk menyediakan pesawat rute penerbangan Melonguane-Manado dan Manado-Melonguane.

Akibat perbuatan terdakwa Rusli itu, terdakwa Frans dan Jak pun ikut terseret, karena dianggap sebagai pemicu atas kerugian negara sebesar Rp1 miliar, seperti yang diaudit dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 08.B/LHP/XIX.MND/2011 tanggal 13 Mei 2011.

Dan dalam perkara ini, JPU telah mendakwa bersalah ketiganya dengan pasal sama, yakni bersandar pada Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.(*efh)
Read More

Friday, March 29, 2019

Bupati Talaud Minta Pusat dan Provinsi Serius Bangun infrastruktur Perbatasan NKRI - Filipina
by fadjrin - 0

foto: ist

MELONGUANE, SMCOM - Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip, SE menghadiri Musrenbang regional Sulawesi Tahun 2019 dan pembukaan Musrenbang RKPD 2020 Prov Sulut.

Kegiatan yang mengusung thema peningkatan infrastruktur untuk pembangunan sumber daya dan penguatan ekonomi wilayah sulawesi, secara resmi dibuka Wagub Sulut Drs Steven OE Kandouw, di Sintesa Peninsula Hotel Manado, Senin  (1/4/2019).

Saat ditemui dijeda kegiatan, Bupati Wanita Pertama Talaud ini mengatakan, keprihatinan dan kerinduannya adalah keberpihakan yang benar-benar serius terhadap daerah kepulauan seperti Talaud.

"Infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan dan lainnya yang menjadi kewenangan pusat dan provinsi harus lebih dioptimalkan dalam tindak nyata. Karena masyarakat menantikan hal yang dijanjikan sejak hampir lima tahun lalu tersebut. Saya sangat berharap ini menjadi perhatian serius pusat dan provinsi," ungkap Bupati SWM

Menurut Manalip sebagai daerah yang menjadi Beranda terdepan utara NKRI, sudah selayaknya jika pembangunan infrastruktur di daerah kepulauan baik Sitaro, Sangihe dan Talaud mendapat perhatian lebih.

"Hal penting lainnya adalah komunikasi dan koordinasi agar terbangun sinergitas yang baik," harap Manalip

Sementara dalam sambutannya mewakili Gubernur Sulut, Wagub Drs Steven O. E Kandouw meminta pemerintah regional se-Sulawesi untuk bersinergis, suplementer komplementer karena ada faktor sebab akibat, dalam derap langkah pembangunan regional karena nampak hampirtidak ada daerah di Sulawesi yang bisa berdiri sendiri.

"Tetapi ini catatan saya kepada pemerintah pusat, jangan sekali-sekali melihat orientasi pembangunan pada padat dan tidak padat penduduk, besar dan kecil wilayah, prioritas dan tidak. Ini hal yang membahayakan, sekaligus kritik bagi Kementerian Pariwisata yang menetapkan 10 daerah prioritas destinasi pariwisata. Lalu daerah lainnya apa? cuma pajangan," ucap Wagub Sulut

Sebagian besar kota/kabupaten di Sulut, menurut Kandouw memiliki kemampuan fiskal pas-pasan aliasan PAD tidak mampu membiayai daerahnya sendiri. Tidak ada jalan lain pemerintah pusat harus turun tangan.

"Tahun ini begitu banyak badan yang hadir mulai dari balai jalan sampai ke-PU-an. Masa kepala desa saja diberi kewenangan mengelola keuangan, kok bupati/walikota dan gubernur tidak,?," katanya 

Ada beragam issu yang berkembang termasuk di sektor perikanan, sumber daya listrik dan sektor lainnya yang perlu dibicarakan dan dibahas dalam acara Musrenbang regional se-Sulawesi. 
Read More

Monday, March 25, 2019

Bupati Kepulauan Talaud Bantah Sepelekan Kehadiran Wagub Sulut
by fadjrin - 0

foto: ist

MELONGUANE, SMCOM -Kedatangan Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw ke Kabupaten Kepulauan Talaud Kamis (21/3/2019) pekan lalu, menyisakan cerita yang kurang mengenakan.
Menanggapi, cerita tidak adanya penyambutan oleh Bupati SWM (Sri Wahyumi Manalip SE), RRI kemudian  melakukan konfirmasi langsung ke Bupati Kepulauan Talaud.
"Yang pertama saat kedatangan Wagub, saya sedang  tugas luar daerah dan kedua kunjungan Wagub Pemda talaud tidak menerima surat resmi, karena kunjungan Wagub untuk memenuhi undangan Bank Sulut, jadi pihak Bank Sulut yang fasilitasi.  Terus kegiatan  di hari yang sama adalah kegiatan partai," jelas Bupati Kepulauan Talaud  melalui sambungan telepon, baru - baru ini

Menurut Manalip sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah Talaud untuk memberikan penyambutan kepada setiap pejabat provinsi yang akan berkunjung ke Talaud.

"Tetapi kan harus ada pemberitahuan resmi. Jangan tidak ada pemberitahuan kemudian juga bupatinya lagi tugas luar malah dikatakan tidak menyambut atau masih menyimpan masalah lama. Bagi saya pribadi yang lalu sudah berlalu, mari kita melangkah ke masa depan dengan bekerja setulus hati tanpa saling menjatuhkan," ujar SWM

Lebih jauh ia meminta jangan lagi ada ujaran yang mengganggu hubungan baik antara Pemda Talaud dengan Pemprov, maupin hubungan baik antara dirinya dengan Gubernur maupun Wakil Gubernur.

"Mari kita arif dan bijak. Jangan lagi ada ucapan atau pernyataan yang asal malontok seperti yang dikatakan Edison Humiang kepada salah satu media yang mengatakan bahwa saya sudah terlanjur beli tiket dan sudah pulang. Rumah saya di Kelurahan Beo Kecamatan Beo Talaud. Saya sejak Hari Kamis itu melakukan tugas luar daerah. Jadi jangan lagi bicara yang tidak sesuai kenyataan di lapangan. Karena buktinya saya sudah memerintahkan Asisten 1 Sekretaris Daerah untuk menjemput dan mendampingi Pak Wagub selama berada di Talaud sekalipun tidak ada surat pemberitahuan resmi dari pemprov soal kunjungan Wagub ke Talaud," pungkasnya

Diketahui kunjungan kerja Wagub ke Talaud untuk memberi pembinaan kepada ASN lingkup Provinsi yang bertugas di Talaud, mengunjungi Bank SulutGo Melonguane dan sore harinya melakukan Rapat Koordinasi dengan struktur dan caleg partai yang dilakukan secara tertutup.

Terkait kehadiran Wagub yang tidak disambut Bupati SWM, juga secara terbuka disampaikan Asisten  Tata Pemerintahab dan Kesra Sekda  Alex Sahadulah  saat diberi kesempatan memberikan sambutan dalam acara pembinaan ASN lingkup Pemprov di Talaud yang dilaksanakan di Aula SMK Negeri 1 Talaud,  bahwa kehadiran Wagub sampai hari Bupati akan melaksanakan tugas luar daerah, Pemda Talaud tidak menerima surat pemberitahuan resminya.(efh)
Read More

Sunday, March 24, 2019

Kampanye Prabowo Subianto, Syarif Darea Pimpin Long March Ribuan Massa
by fadjrin - 0

Syarif Darea saat memmpin long march menuju lokasi acara 'Prabowo Menyapa Warga Manado'. 


MANADO, SMCOM - Calon Legislatif nomor urut 2 Partai Gerindra dari daerap pemilihan Tuminting, Bunaken & Bunaken Kepulauan, Syarif Darea memimpin long march ribuan massa Gerakan Pemilih SaDar ke lokasi acara 'Prabowo Menyapa Warga Manado', Minggu (24/3). 

Long march dari Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting ke Lapangan Ketang Ternate Baru di Kecamatan Singkil ini, dalam rangka menyambut kunjungan Capres Nomor Urut 02 ke Sulawesi Utara (Sulut) untuk bersilaturahmi dengan warga Sulut khususnya di Kota Manado. 





Prabowo Subianto adalah Putra Kawanua asli. Karena itu sebagai warga Kota Manado, kami dari Kecamatan Tuminting-Bunaken/Kepulauan harus memberikan dukungan penuh kepada beliau. Salah satunya dengan long march ini, yang bertujuan untuk mengajak warga Manado menghadiri dan memenangkan Prabowo sebagai Presiden Indonesia pada Pemilu 2019," jelas Ketua PD Tidar Sulut ini. 



"Ayo warga Kota Manado kita melihat dan mendengar secara langsung pidato politik calon presiden pilihan rakyat Indonesia," tambah Aif.

"Inga, 17 April 2019 coblos pasangan Prabowo Sandi Capres Nomor Urut 02. Prabowo-Sandi Menang, Indonesia adil dan makmur, rakyat sejahtera," pungkasnya.(efh)
Read More

Friday, March 22, 2019

Bupati SWM Hadiri Apel Gelar Pasukan Mantap Brata 2018 di Perbatasan NKRI - Filipina
by fadjrin - 0

foto: ist


MELONGUANE, SMCOM -Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata 2018 Dalam Rangka Kesiapan TNI-POLRI dan Komponen Bangsa lainnya untuk  mengamankan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2019 yang dilaksanakan serentak juga  dilaksanakan  di Kabupaten Kepulauan Talaud dipusatkan di  Halaman Mapolres Kepulauan Talaud, Jumat ( 22/3/19) pagi 

Tampil sebagai pengambil apel masing - masing diantaranya   Kapolres Kepulauan Talaud AKBP Prasetya Sejati,SIK , Danlanal Melonguane Letkol (  Mar) Augustinus Purba, SE  dan Dandim 1312 Talaud diwakili Kasdim Mayor ( Inf) Sigfried Panaha, S.Sos.

Kapolres Kepulauan Talaud saat membacakan amanat tertulis Menkopolhukam RI Wiranto menyampaikan Pemilu 2019 masih terdapat ancaman , gangguan,hambatan dan tantangan yang memungkinkan akan menghambat kelancaran penyelenggararaannya. Pada pemilu serentak tahun 2019 ini muncul berbagai kerawanan seperti menyebarkan berita bohong atau Hoax dan meningkatnya politik identitas disamping kerawanan  kerawanan lainnya.

" TNI – Polri selaku  Institusi  yang bertanggung jawab langsung terhadap pengamanan jalannya Pemilu Serentak Tahun 2019. Apabila menemukan  adanya kerawanan dan hambatan tersebut, harus dapat mengambil tindakan tegas sesuai dengan prosedur tetap dan aturan hukum yang berlaku sehingga tidak ada toleransi sekecil apapun bagi pihak - pihak yang akan mengganggu jalannya Pemilu Serentak Tahun 2019," ujar Menkopolhukam dalam amanat yang dibacakan Kapolres Kepulauan Talaud

Pemilu Serentak tahun 2019  merupakan pesta  demokrasi  Indonesia yang akan menjadi tonggak sejarah karena dalam waktu yang bersamaan dilaksanakan lima jenis pemilihan . Sukses atau Tidaknya perhelatan Demokrasi ini  sangat tergantung kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

Diakhir amanatnya, Kapolres menyampaikan  dengan penekanan utama kepada personil untuk memahami bahwa tugas pengamanan Pemilu serentak tahun 2019 ini adalah kehormatan dan kebanggan yang tidak dapat dinilai dengan apapun sekaligus menjadi amal ibadah yang akan mendapatkan balasan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa, bila dilaksanakan dengan tulus ikhlas 

" Jalin sinergitas antara unsur Pemerintah, TNI-POLRI dan seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan keamanan dan kelancaran pelaksanan tugas, Segera kenali, cari temukan dan atasi serta netralisir potensi kerawanan agar tidak berkembang dan mengganggu penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019, tindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku terhadap pihak-pihak yang mencoba menggangu kelancaran Pemilu serentak tahun 2019," pesan AKBP  Prasetya 

Babinsa dan Bhabinkamtibmas harus mampu ikut serta menenangkan masyarakat agar tidak resah dengan berita-berita Hoax serta menguatnya politik identitas yang dapat menggerus disintegrasi bangsa, Inventarisir dan berkoordinasi dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda serta tokoh masyarakat untuk memberikan rasa tenang kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman.

Turut hadir pada apel tersebut Bupati Kepulauan  Talaud  Sri Wahyumi Maria Manalip  diwakili  Asisten  Administrasi Umum Sekda Gustaf Atang, Kajari Kepulauan  Talaud Sutikno,SH.MH,  Delegasi  KPU dan  Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud,  Pengadilan Melonguane, anggota parpol, tokoh Agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan Instansi terkait serta tamu undangan lainnya.

Peserta apel gelar pasukan terdiri dari Peleton Perwira Polres Kepulauan Talaud, Kodim 1312 Talaud dan Lanal Melonguane, Peleton Kodim 1312 Talaud, Peleton Brimob Kompi 4 Pelopor Talaud, Peleton Sat Lantas Polres Kepl. Talaud, Peleton gabungan Sat Sabhara dan Sat Polair , Peleton gabungan Staf Polres , Peleton gabungan Sat Intel, Reskrim dan Resnarkoba Polres Kepl. Talaud, Peleton Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaud , Peleton Sat Pol PP , Peleton Ormas Laskar Porodisa  dan Peleton Linmas.(efh)
Read More

Thursday, March 21, 2019

Penutupan Popda ke - 8 , SWM : Kedepannya Olahraga Akan Mendapat Perhatian Penuh
by fadjrin - 0

foto: ist

MELONGUANE, SMCOM -Popda  VIII yang berlangsung di Kecamatan Tampan'Amma selama seminggu, resmi ditutup Bupati Sri Wahyumi Maria Manalip,  SE di Lapangan Sepakbola Desa Ammat, Selasa (19/3/ 2019) malam.

Ditemani deburan ombak dan pemandangan alam nan mempesona, Popda di tutup dengan pertandingan sepakbola antara Kesebelasan Kecsmatan Melonguane melawan Kecamatan Essang, dengan skor akhir 1-0 untuk kemenangan Melonguane.

Menariknya Bupati SWM bersama staf dan honorer daerah mencoba ketangguhan tim bola voli SMP Gemeh yang menjadi jawara Popda.

"Sangat baik, hampir semua cabang olahraga memunculkan calon atlet yang diharapkan kelak mampu tampil di level nasional. Saya bangga dengan seluruh anak-anak yang tampil di ajang Popda kali ini," ujar Bupati Kepulauan Talaud

Dalam sambutannya menutup Popda, Bupati  berparas cantik ini  mengatakan, Ia bersama DPRD telah menyediakan anggaran sebesar Rp.100. 000.000 untuk pembinaan sepakbola khususnya kelompok umur 10-12 tahun.

"Ke depannya, olahraga secara keseluruhan akan mendapat perhatian penuh. Maka dari itu saya titip kepada Ketua DPRD yang hari ini juga hadir, dapat memberi perhatian untuk pengembangan minat dan bakat anak-anak kita semua. Terlebih khusus bagi keikut sertaan Kecamatan Nanusa yang sudah tiga kali tidak ikut di ajang Popda," kata Manalip

Mengakhiri sambutannya, wanita pertama yang menjabat orang nomor satu di wiayah terutara NKRI ini  memberi apresiasi kepada seluruh atlet yang mampu tampil sportif dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan semangat olahraga, juga panitia dan Dinas Dikpora atas suksesnya penyelenggaraan Popda tahun ini.

"Ini tahun terakhir bagi saya membuka dan menutup Popda. Besar harapan saya, calon-calon atlet daerah ini makin diperhatikan dan dibantu dalam mengembangkan potensi mereka, biar kelak mereka akan mampu membawa harum nama Talaud dan bisa menjadi atlet nasional," pungkasnya.(efh)

Read More