MANADO,SM.COM - Niat baik gubernur Olly Dondokambey (OD) akan melakukan penyusunan kembali Upah Minimum Sektoral di Sulut ternyata tidak mendapat dukungan dari Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw.

Kepada wartawan, pada rabu (4/5/2016) mengatakan rencana tersebut dilakukan pada beberapa sektoral yang nantinya pemberian Upah tidak akan sama.

"Sektoral ini akan dilakukan penghitungan yang sesui, sehingga akan ada UMP di beberapa sektoral usaha yang akan turun dan ada yang naik UMPnya," ungkap Angouw yang juga ketua Asosiasi Pengusaha Sulut.

Sebagai informasi, pada hari buruh belum lama ini Gubernur Dondokambey meyatakan akan menyusun kembali UMP di Sulut sesuai dengan sektor kegiatan kerja, sehingga semua tidak harus sama 2, 4 juta.

"Harus ada pengecualian dengan kegiatan-kegiatan yang lain sehingga manifestasi yang mau datang ke Sulut bisa lebih baik," ujar Dondokambey saat memberikan sambutan pada groundbreaking Transmart Carrefour beberapa waktu lalu.(Obe)
Ilustrasi fogging.
SITARO, SMCOM-Menyikapi bahayanya penyakit demam berdarah deangue (DBD) yang akhir-akhir ini sudah meresahkan warga Kabupaten Kepulauan Sitaro, khususnya warga Kelurahan Bahu, maka Dinas Kesehatan Pemkab Sitaro, Rabu (4/5/2016) pagi tadi bersama warga Bahu mengadakan fogging dan bersih-bersih bersama di kelurahan tersebut.
Hal tersebut, menurut Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Sitaro, dr Riam Papalapu MKes,  untuk membasmi tempat-tempat yang berpotensi bekembang biakanya nyamuk penyebab demam berdarah. Kepada SwaraManado.com, Papalapu menjelaskan dimana dalam hal mengatasi kasus DBD harus ada kerjasama atau peran serta aktif dari masyarakat dalam menjaga kebersihan, bukan hanya dari pihak pemerintah saja.
"Ini intinya, dalam kasus ini peran serta dari masyarakat sangat penting dalam menjaga kebersihan. Kalau fogging itu sebenarnya tidak bagus kalau sering dilakukan karena itu bahaya. Itu kan racun yang disemprot. Lebih aman coba masyarakat lakukan itu program tiga M plus. Kalau masyarakat sudah lakukan ini pasti tidak akan ada kasus seperti ini. Jadi kita minta masyarakat harus aktif berperan  serta di lingkungan masing-masing," ujar Papalapu.
Sementara itu, berkaitan dengan kasus meninggalnnya seorang anak yang merupakan warga Kelurahan Bahu akibat mengidap DBD, Lurah Okswald Makagiansar SH mengatakan bahwa justru kasus kematian akibat DBD tersebut sudah yang kedua kalinya. "Ini so yang kedua kali warga di sini meninggal karena DBD," ungkapnya.
Makagiansar juga berujar, untuk mengatasi agar tidak jatuh korban lagi, pihaknya berencana akan membuat program bersih-bersih lingkungan setiap hari Jumat. Dan ia juga akan mengadakan penertiban terhadap kandang-kandang hewan yang tidak terrawat kebersihanya di kelurahanya. "Bersih-bersih lingkungan itu sangat penting. Dan saya juga berencana akan mengadakan penertiban untuk kandang-kandang hewan yang tidak terawat kebersihanya. Kalo so nimbole atasi itu kandang torang bongkar," tegasnya.
Ditambahkannya, dalam tahun 2015 ada 5 warga yang terjangkit DBD, 1 meninggal, yang lain sembuh. Dan tahun 2016 ini ada saru warga meninggal yakni adik Juliando Tampilang.(ddk)

Rumah keluarga Mandolang-Malonda rata tanah akibat kebakaran Rabu (4/5/2016) pagi.
MANADO, SMCOM-Tragedi yang menimpa Wempi Mandolang (82) di jalan Tombariri Kelurahan Wawalintoan Kecamatan Tondano Barat, lingkungan II ini sungguh menyakitkan, karena rumah satu-satunya yang dimilikinya telah dilalap si jago merah. Untung pada peristiwa kebakaran yang terjadi Rabu (4/5/2016) sekitar pukul 09.00 Wita pagi tadi tidak menelan korban jiwa, namun api yang melalap rumah korban sempat merembet ke rumah yang lain di samping kiri kanan, meski belum sempat menghanguskan seluruh rumah tapi atap sempat hangus.
Kejadian kebakaran ini berlangsung tidak lama, namun telah menghabiskan rumah milik keluarga Mandolang-Malonda, dimana rumah tersebut terbuat dari kayu sehingga api cepat menghanguskan seluruh rumah panggung tersebut. Untung saja saat kejadian tidak ada orang, sehingga tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut namun kerugian materi diperkirakan seratus juta lebih. Sementara rumah disamping kiri kanan milik keluarga Malonda-Mandang dan Sigar-Moningkey hanya bagian atap samping yang hangus namun tetap saja ada kerugian.
Menurut Daniel Mandolang, anak dari Wempi Mandolang, mengaku menyesal dan bersedih dengan kejadian ini karena rumah yang ditinggal orang tuanya telah dilalap si jago merah. "Untung dari peristiwa tersebut tidak memakan korban jiwa, dan berharap ada Pemkab Minahasa maupun pihak swasta yang mau mengulurkan tangan untuk membantu perihal tempat tinggal orang tuanya," kata Daniel, yang juga Papa jaga II tersebut.
Camat Tondano Barat Maya Kainde yang pada saat itu berada di lokasi kebakaran, mengatakan dari musibah terbakarnya 1 unit rumah dan merembet kerumah tetangga meskipun tidak sampai menghanguskan seluruh rumah namun tetap ada kerugian. "Saya mendengar informasi kebakaran yang ada diwilayahnya itu, langsung bertolak ke lokasi kejadian bersama staf kecamatan dan kelurahan. Sesampainya di lokasi kebakaran ternyata sudah ada pemadam kebakaran guna memadamkan api yang sudah sangat besar namun tidak mampu menyelematkan rumah kayu tersebut karena api begitu cepat menghanguskan rumah bapak Wempi Mandolang. Memang kejadian tidak memakan korban jiwa tapi kerugian materi tetap ada, untungnya kedua rumah disamping kiri dan kanan cepat diatasi sehingga hanya atap samping rumah yang hangus," terang Kainde yang dibenarkan Lurah Wawalintoan Audy Kaseger.
Sementara Kaposek Tondano AKP Vanny Patanduk mengatakan pihaknya sementara mengambil keterangan penyebab peristiwa kebakaran ini. "Dari informasi dan keterangan saksi yang berhasil kami ambil dan akan dikembangkan," ungkap Patanduk.(win)

Royke Roring.
MANADO, SMCOM–Jabatan Ir Royke O Roring (ROR) sebagai Penjabat Walikota Manado akan berakhir Senin (9/5) pekan depan seiring dilantiknya GS Vicky Lumentut-Mor D Bastiaan (GSVL-Mor) sebagai Walikota dan Wakil Walikota definitif periode 2016-2021. Hanya saja ada beban dan pekerjaan rumah (PR) besar yang ditinggalkan Roring kepada GSVL-Mor, yakni menyelesaikan hak para penyelenggaran Pilkada Manado, yakni honor PPS, KPPS, dan PPK yang sampai sekarang masih kabur alias belum terbayarkan.
Kendati demikian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih sangat berharap niat agar sebelum Roring meletakkan jabatannya, maka honor penyelenggara pilkada segera dibayarkan. “Kami tentunya berharap (honor) bisa terbayarkan di akhir kepemimpinan Pak Roring. Kalau terbayarkan, itu lebih baik,’’ ujar Ketua KPU Manado, Yusuf Wowor SIP MSi, Senin (2/5/2016) awal pekan.
Dikatakannya, bila saja Roring “ingkar janji” dan tidak mau membayarkan honor PPS, KPPS, dan PPK yang belum terbayarkan, maka dirinya berharap Walikota defenitif akan membayarkannya. “Semua penyelenggara pemilu berharap bisa terbayarkan. Namun bila belum juga terealisasi harapan ini, kami percaya Walikota defenitif akan menyelesaikannya,’’ kata Wowor berharap.
Ketua PPK Wenang, Andrew Patimahu, berharap agar Roring secepatnya membayarkan honor PPK dan PPS serta KPPS. Menurut dia, Roring selaku birokrat senior harus bertanggungjawab atas apa yang telah dijanjikannya. “Kami berharap bahwa janji Pak Roring diselesaikan, janganlah menunggu Walikota defenitif. Karena bagaimana pun, Pilkada Manado dilaksanakan saat kepemimpinan Pak Roring sebagai Walikota, meski kami yakin Pak Vicky mampu menyelesaikan hal ini,’’ ujar Patimahu, Selasa (3/5/2016) siang.
Sementara itu, informasi yang diterima wartawan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKPMD) Pemkot Manado bahwa pergeseran anggaran untuk membayar membiayai pelaksanaan Pilkada Manado susulan tidak bisa dilakukan. “Ada aturannya,” ujar sumber, seraya lupa aturan yang dimaksud. Dikatakannya, untuk pembiayaannya hanya bisa dilakukan melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDP) tahun anggaran 2016, yang akan dibahas pertengahan tahun. “Hanya bisa di APBDP,” kata sumber.(dsw)
BPK RI.
MANADO, SMCOM—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut sementara melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan APBD Manado 2015 di Pemkot Manado. Namun mirisnya, saat tim auditor dari BPK melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKPMD), Lt.3 Kantor Walikota Manado, Selasa (3/4/2016) hari ini, pejabat yang berwenang terkait pengelolaan keuangan justru trak ada di tempat.
Informasi yang diperoleh, tim auditor dari BPK sempat kesal dan terpaksa tidak jadi melakukan pemeriksaan di SKPD pimpinan Manarsar Panjaitan tersebut. “Tadi dorang (tim BPK, red) sempat kesal karena tidak ada pejabat keuangan yang ada. Dorang langsung pulang,” ujar sumber di kantor Walikota, siang kemarin. Akibatnya, Manado terancam disclaimer atas pengelolaan keuangan.
Lebih memiriskan lagi, dilansir di salah satu media online Manado, yang paling gress adalah, sejumlah staf Keuangan dan Bendahara Sekretariat (Bensek) dikabarkan diizinkan keluar daerah. Bahkan ada staf sampai tembus ke luar negeri, yakni Singapura, Kuala Lumpur Malaysia dan Bangkok Thailand. Belakangan terendus kabar bahwa keberangkatan sejumlah staf ini ternyata atas persetujuan Sekkot Manado Heafrey Sendoh dengan modus menerbitkan surat tugas. Keberangkatan para staf di bagian strategis berhubungan dengan LKPD itu akhir pekan lalu, padahal ketika itu, batas waktu penyusunan LKPD.
Rupanya, Sekretaris BPKPMD Stefly Modaso tak mengetahui kalau stafnya ada yang sampai ke luar negeri. Pasalnya, sepengetahuannya hanya ke Jakarta, dan itupun selesai menyusun LKPD. “Memang benar, mereka staf bagian Akuntasi. Tapi hanya ke Jakarta. Itu sebagai reward buat mereka karena selama dua minggu full mereka fokus susun berkas LKPD. Kalau mereka ke Bangkok, saya tidak tahu. Sepengetahuan saya hanya ke Jakarta. Kalaupun info itu benar, mungkin mereka pakai duit pribadi,” jelas Modaso.
Humas BPK RI Perwakilan Sulut, Andi Patiroy, yang dimintai keterangannya membenarkan kalau ada tim dari BPK RI melakukan pemeriksaan LKPD di Pemkot Manado. Hanya saja dirinya belum mendapat informasi kalau pejabat terkait di Keuangan tidak ada di tempat. “Intinya, yang penting dokumennya ada, dan kalau ada yang perlu dikonsultasikan maka baru dipanggil atau menghubungi orangnya,” ujar Patiroy dihubungi via telepon selular.(mlc/dsw)
Penjabat Walikota Royke Roring dan Sekkot Haefrey Sendoh.(foto: ist)
MANADO, SMCOM—Legislator Manado tiga periode, Drs Didi Sjafii, menyindir Penjabat Walikota Manado Ir Royke O Roring (ROR), seharusnya malu kepada koleganya pejabat di Pemprov Sulut yang pernah menjabat Walikota/Bupati di beberapa Kota/Kabupaten di Sulut, yang tidak melakukan roling pejabat saat menjabat. Roring dinilai doyan rolling pejabat.
“ROR harusnya malu kepada rekan-rekannya di Pemprov Sulut yang pernah menjabat Walikota/Bupati, mereka itu tidak pernah melakukan roling pejabat, karena mereka sadar hanya penjabat sementara bukan definitif,” ujar Sjafii, di komplek Balaikota Tikala, Selasa (3/5/2016) sore.
Tak hanya sampai di situ, Sjafii mengatakan bahwa ROR harusnya dulu belajar kepada Dr Soni Sumarsono yang sama sekali tidak mengutak-atik kabinet di Pemprov Sulut saat menjabat Gubernur Sulut.  Padahal Soni bisa saja melakukannya karena menjabat Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “ROR mestinya belajar kepada Pak Soni. Apakah beliau pernah melakukan roling? Karena Pak Soni sebagai pejabat Kemendagri tahu hal itu,” sindir Sjafii.
Dia bahkan menilai, sebelum Roring menjadi Penjabat Walikota Manado, memang sudah ada niat untuk melakukan roling pejabat, karena terinformasi bahwa agenda pertama yang dilakukannya adalah meminta rekomendasi Mendagri supaya diizinkan menggelar roling. Roling yang dilakukan Roring ini pun dikabarkan dipermulus Kepala Baperjakat yang juga Sekkot Manado Harfey Sendoh.(dsw)
Didi Sjafii dan Royke Roring.
MANADO, SMCOM—Selama kurang lebih lima bulan Ir Royke O Roring (ROR) menjabat Walikota Manado, sudah tiga kali dirinya melakukan roling pejabat di Pemkot Manado. Roring pun dinilai bisa masuk buku MURI (Museum Rekor Indonesia) atau bahkan Guinness World Record. Apalagi dikabarkan pula bahwa Rabu (4/5/2016) besok masih ada upaya roling terakhir yang akan dilakukanya. Namun rupanya, dua agenda roling yang terakhir dilakukannya dinilai cacat hukum.
Pasalnya, menurut pengamat pemerintahan dan politik Drs Didi Sjafii, secara de jure Surat Keputusan (SK) pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2016-2021 sudah ditandatangani dan diterbitkan Mendagri Tjahjo Kumolo pada 5 April 2016 lalu. “Jadi roling itu, apalagi yang dilakukan pasca 5 April 2016, cacat hukum. Kan sudah jelas sejak 5 April sudah ada SK dari Mendagri, yang tinggal menunggu pelantikan saja secara seremonial. Ada yang bilang, kan Walikota terpilih belum dilantik. Kita pakai logika terbalik, jadi boleh lantik dulu baru SK keluar? Jadi ROR juga telah melecehkan SK Mendagri,” ujar Sjafii kepada wartawan di komplek Balaikota Tikala, Selasa (3/5/2016) sore.
Legislator Manado tiga periode ini juga menilai, sebelum Roring menjadi Penjabat Walikota Manado, memang sudah ada niat untuk melakukan roling pejabat, karena terinformasi bahwa agenda pertama yang dilakukannya adalah meminta rekomendasi Mendagri supaya diizinkan menggelar roling. “Saat Pak Roring menjabat Walikota Manado, katanya sudah melakukan konsultasi ke Mendagri soal rolling. Nah, beliau salah kaprah. Yang dimaksudkan diizinkan roling adalah, untuk mengisi jabatan yang antara lain kosong, pejabatnya meninggal, atau pensiun. Pertanyaannya, roling yang sudah dilakukannya atas dasar parameter apa,” tukas Sjafii.
Imbasnya, lanjut Sekretaris DPD II Partai Golkar ini, kinerja pemerintahan menjadi amburadul karena para pejabat tidak fokus lagi dalam bekerja karena dibayang-bayangi isu roling. “Kita sudah bisa lihat sendiri kan bagaimana pemerintahan Manado di masa ransisi ini. Para pejabat tidak fokus kerja karena terus dibayangi roling. Belum lagi ada yang sibuk lobi-lobi supaya dapat jabatan dan lain sebagainya,” ujar Sjafii.(dsw)
Natasha Wilona.(foto: kplc)
JAKARTA—2 Mei adalah Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Pada kesempatan itu, pesinetron muda, Natasha Wilona mengungkapkan pandangannya tentang pendidikan di Indonesia saat ini yang menurutnya kurang merata. "Kalau aku ngeliat pendidikan di Indonesia saat ini sudah cukup baik, tapi belum merata. Karena kan masih ada di beberapa daerah pendidikannya masih kurang banget dan ada di beberapa daerah yang pendidikannya udah maju banget, sekolah Internasional," ujar gadis berusia 17 tahun ini di Jakarta Timur.
Seperti diketahui, banyak sekali anak-anak di daerah terpencil yang sangat kesulitan untuk dapat akses ke sekolah karena terlalu jauh dari rumahnya. Namun beberapa dari mereka tetap tak mau menyerah dan rela melakukan apa saja untuk bisa mengenyang pendidikan seperti anak lain pada umumnya. Hal itu rupanya menyentuh hati kekasih Stefan William ini.
"Menurut aku sih, pemerintah juga udah berusaha dengan misalnya mereka buat wajib belajar 9 tahun. Mungkin karena wilayah Indonesia besar kali ya, jadi untuk ngontrolnya agak susah. Mungkin paling efektif adalah memperbanyak sekolah sampai ke daerah-daerah pedalaman sekalipun. Mereka kan kayak di desa-desa, cuma mau sekolah aja harus berapa kilo meter jalannya, lewatin sungai, lewatin jembatan yang serem. Jadi kalo misalnya di deket desanya masih ada kan mereka tidak perlu bersusah payah," terang Natasha.
Sementara itu, di dunia hiburan sendiri banyak artis yang gagal menyelesaikan pendidikannya gara-gara lebih memilih berkarir. Natasha memastikan jika dirinya tetap akan memprioritaskan sekolah hingga tamat apapun yang terjadi. "Penting lah (pendidikan). Menurut aku sekolah itu penting karena aku itu tipikal orang yang sekolah bukan untuk cuma main-main, tapi emang dari kecil sekolah itu dari kita sendiri, buat nanti masa depan kita. Makanya aku kalau sekolah bener-bener buat belajar. Berusaha dengerin guru lagi jelasin, karena kan matematika, fisika pelajaran yang kita nggak dapet di kehidupan sehari-hari kita, harus dipelajari," pungkas Natasha.(kpl)

| Copyright © 2015 SwaraManadoOnline, All right reserved | Redaksi | Pedoman Media Siber | Disclaimer | Privacy Policy | Info Iklan |