Berita Terbaru

Slider Area

Politik Pemerintahan

Olahraga

Minahasa Utara

Tuesday, June 12, 2018

Dandes Dimembe Sudah Sesuai Prosedur
by Frani Bagawie - 0

Proyek dana desa di Desa Dimembe.(foto:glen/ist)
AIRMADIDI SMCOM--Pembangunan di suatu desa melalui Dana Desa (Dandes) tahap pertama tahun 2018, mulai dikerjakan oleh masing-masing perangkat pemerintahan desa. Namun sayangnya, sebagian besar pengerjaan dari Dandes ini dinilai masyarakat sering terjadi penyimpangan anggaran. Seperti adanya dugaan penyalahgunaan anggaran Dandes di Desa Dimembe yang dikeluhkan warga.

Namun hal tersebut dibantah oleh Hukum Tua Desa Dimembe, Johanis Tuwaidan. Menurutnya, penggunaan anggaran Dandea di desa itu sudah sesuai dengan prosedur. "Jika ada warga yang mencurigai anggaran Dandes ini, kami siap menjelaskan. Sebab penggunaan Dandes di desa kami ini sudah sesuai aturan," ungkap Tuwaidan kepada wartawan, Selasa 11 Mei 2018.

Dirincikan Tuwaidan, pada Dandes tahap pertama ini, Desa Dimembe mendapat dana sebesar kurang lebih Rp151 juta dari total anggaran setahun sebesar Rp756 juta. Dandes sebesar Rp151 juta ini dipergunakan untuk pembangunan proyek lampu jalan sebesar Rp63,5 juta dan plat ducker Rp52,6 juta. "Untuk proyek lampu jalan sebanyak 70 titik ini sudah termasuk pembelian kabel sepanjang 3.500 meter, fotocell, unibell, tukang listrik dan operasional TPK. Sementara plat ducker sepanjang 110 meter sudah terdiri dari pembelian bahan Rp33,5 juta, alat-alat kerja Rp1,6 juta dan upah pekerja Rp15,9 juta," rinci Tuwaidan dibenarkan Martinus Manua selaku Ketua Pelaksana Dandes Desa Dimembe.

Dirinya menambahkan, soal lampu jalan, pemerintah desa mengambil kebijakan akan menggunakan meter listrik sendiri di 2 lokasi berbeda yakni kantor Hukum Tua dan di depan SDN Inpres Dimembe. "Tinggal 8 titik lampu jalan yang akan dipasang dari 70 titik. Sedikit terlambat karena pemasangan menyesuaikan waktu dengan pekerja dari PLN," tambahnya.(lee)
Read More

Thursday, June 7, 2018

VAP Safari Ramadhan di 3 Mesjid di Minut
by Frani Bagawie - 0

Bupati VAP saat menghadiri Safari Ramadhan di salah satu Mesjid.(foto:glen:smcom)
AIRMADIDI SMCOM--Dalam rangka bulan suci Ramadhan, maka Pemkab Minut dibawah kepemimpinan Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunam (VAP) bersama seluruh jajaran pemerintahannya melaksanakan Safari Ramadhan 1439 H di 3 mesjid yang ada di beberapa kecamatan yang ada di Minut, Kamis 7 Mei 2018.

Adapun mesjid yang dikunjungi Bupati VAP dalam kegiatan Safari Ramadhan ini yakni Mesjid Nurul Taqwa Desa Wasian Kecamatan Dimembe, Mesjid Al-Aziz Desa Mapanget Kecamatan Talawaan dan Mesjid Al-Muhsinin Desa Kalawat Kecamatan Kalawat. Dalam kunjungan ini pun, Bupati Minut pun memberikan bantuan dana bagi ketiga mesjid tersebut.

Bupati VAP di kunjungan ketiga mesjid ini, dalam sambutannya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dirinya pun berpesan kepada seluruh jemaat Muslim dan Kristiani yang hadir agar bisa menjaga kerukunan beragama. "Mari kita jaga persatuan dalam perbedaan agama kita agar Minut selalu aman dan tenteram. Jadi mari kita saling mengasihi meskipun berbeda agama," jelasnya.

Dirinya menambahkan jika dalam puasa ini, jemaat Muslim diajak untuk bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah puasa ini dengan baik. Sebab, doa bagi mereka yang berpuasa akan sangat besar kuasanya. "Doa orang yang berpuasa itu sangat besar dan tidak bisa dipatahkan oleh orang yang sirik kepada kita," katanya.

Turut hadir dalam Safari Ramadhan yakni Kapolres Minut AKBP Alfaris Patiwael, Kepala Kejaksaan Negeri Minut Rustiningsih SH dan sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jajaran Pemkab Minut serta para Camat se-Minut.(lee)
Read More

Tiang Pancang Jembatan Kuwil Buatan WIKA Diduga Tak Berkualitas
by Frani Bagawie - 0

Tiang pancang jembatan Kuwil yang diduga tidak berkualitas.(foto:ist)
AIRMADIDI SMCOM--Proyek pembangunan jembatan Kuwil di Kecamatan Kalawat dengan pagu anggaran Rp19.067.131.000, diduga menyalahi aturan. Bahkan diduga jika tiang pancang yang merupakan buatan PT WIKA Beton yakni anak perusahaan dari PT WIKA tidak berkualitas sehingga mendapat sorotan dari masyarakat sekitar. Menurut warga, tiang pancang yang digunakan memang ratusan besi, tapi sayang hanya berukuran 8 milimeter atau biasa disebut besi 8.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Minut Forsman Dandel SSos saat dikonfirmasikan wartawan mengatakan jika berdasarkan dokumen dari kontraktor pelaksana PT Sumber Alam Sejahtera, tiang pancang jembatan merupakan buatan PT Wika Beton yakni anak perusahaan dari PT Wika. "Tiang pancang yang dipakai kontraktor adalah tiang pancang sudah jadi buatan PT Wika. Jadi sudah ada sertifikat kelayakannya," beber Dandel.

Dandel juga mengakui kalau tiang pancang jembatan tak tertanam semuanya hingga sampai kedalaman 9 meter seperti yang direncanakan, tapi bervariasi. Bahkan ada beberapa tiang yang hanya tertanam hingga 3 meter.  "Ada yang hanya 3, 4, 5,6 7, 8 meter walau sudah dipaksakan agar sampai 9 meter. Namun menurut kontraktor, kalau dipaksakan maka tiang pancang bisa pecah. Karena itu proyek pembangunan jembatan dihentikan pada 4 April," katanya.

Lanjut Dandel, konsultan perencana yakni CV Eljireh Abadi Konsultan dan kontraktor pelaksana PT Sumber Alam Semesta, sudah diperintahkan untuk membuat kajian teknis baru dan mereka berjanji akan menyerahkannya dalam waktu satu minggu. Termasuk kajian tentang kekuatan tiang pancang menopang beban jembatan dan kendaraan yang akan lewat serta kekuatan menahan arus sungai. "Tapi mereka masukkan kajian teknis yang baru pada 31 Mei sementara proyek (pemasangan tiang,red) berakhir 8 Juni," bebernya.

Ditanya seandainya sampai 8 Juni pemasangan tiang pancang tak selesai, Dandel mengatakan bakal dilakukan adendum atau perpanjangan kontrak. Kontraktor juga sudah diberikan pembayaran sebesar 20 persen. "Apa yang dilakukan PPK sudah lebih dulu dikonsultasikan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)," kata Dandel.

Ia juga menyesalkan akibat masalah ini, yang paling dirugikan adalah masyarakat Desa Kuwil dan Kaleosan yang sangat berharap jembatan cepat selesai, namun punya kualitas prima.

Terpisah, Ketua DPRD Minut Berty Kapojos meminta kontraktor pelaksana agar di-blacklist dalam menangani proyek-proyek Pemkab Minut. "Bukan hanya di-blacklist dari proyek-proyek BPBD tapi juga proyek-proyek dari SKPD-SKPD yang lain. Karena ini menyangkut penggunaan uang negara dan bahaya yang mengancam jiwa kalau jembatan kembali ambruk," tegas Kapojos.(lee)
Read More

Tuahuns: Pemberian THR Bagi THL Tidak Diwajibkan
by Frani Bagawie - 0

Husein Tuahuns.
AIRMADIDI SMCOM--Pemkab Minut pada tahun ini tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Tenaga Harian Lepas (THL) di Pemkab Minut. Ini dikarenakan kondisi keuangan yang tidak memungkinkan alias tak mencukupi.

Ketua Forum Rakyat Peduli Minut (Fordmitra) Husein Tuahuns mengatakan, tidak adanya pemberian THR bagi THL ini sudah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. "Pemberian THR bagi THL itu tidak diwajibkan karena sesuai dengan undang-undang jika itu hanya diberikan kepada aparat pemerintahan," ujar Tuahuns kepada wartawan, Rabu 7 Juni 2018.

Lanjut dikatakan Tuahuns, jika pemerintahan lainnya seperti Pemprov Sulut memberlakukan pemberian THR bagi THL, itu dikarenakan adanya kebijakan dari pimpinan daerah, namun harus didukung dengan ketersediaan anggaran daerah yang memadai. "Wajar-wajar saja jika pemerintab memberikan THR ke THL jika kondisi keuangan kas daeraj mereka memungkin. Tapi untuk Minut sendiri, itu belum bisa," jelas Tuahuns.

Ditambahkan Tuahuns, jika suatu daerah itu tetap membayarkan THR, sementara kas daerah tak memungkinkan, maka akan terjadi kekacauan dalam roda pemerintahan. "Kalau memang kas mencukupi, anggaran itu bisa digeser. Tapi jika keuangan itu terbatas dan dipaksakan digeser, maka akan menimbulkan kekacauan pemerintahan karena akan mengorbankan pembangunan daerah," katanya.(lee)
Read More

Wednesday, June 6, 2018

VAP: Puasa Itu Bukan Sembarangan
by Frani Bagawie - 0

Bupati Minut bersama jajarannya saat mengikuti Safari Ramadhan di Mesjid Al-Mukhlisin Desa Karegesan.(foto:ist)
AIRMADIDI SMCOM--Jajaran Pemkab Minut, Rabu 6 Juni 2018, melaksanakan Safari Ramadhan sekaligus buka puasa bersama dengan umat Muslim di Mesjid Al-Mukhlisin Desa Karegesan, Kecamatan Kauditan. Acara Safari Ramadhan dan buka puasa bersama ini pun, jemaat Muslim mendapat siraman rohani dari Ustad Abdul Latief Spd Mpd.

Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan (VAP) dalam sambutannya mengaku sangat bersyukut karena bisa melaksanakan Safari Ramadhan bersama jemaat mesjid Al-Mukhlisin. "Puasa itu bukan sembarangan, akan tetapi puasa itu besar kuasanya jika kita sungguh-sungguh melakukannya," kata VAP seraya menambahkan jika seluruh masyarakat Minut akan diberkati Tuhan.

"Saya harapkan umat Muslim yang ada di Minut berpuasa dengan sungguh-sungguh dan layani jemaat harus betul-betul. Saya mengucapkan selamat berpuasa bagi seluruh umat Muslim yang ada di Desa Karegesan," ujar Bupati VAP yang pada saat itu juga ikut menyumbangkan dana bagi Mesjid Al-Mukhlisin.

Turut hadir dalam safari Ramadhan, Sekertaris Daerah (Sekda) Minut Ir Jimmy Kuhu MA, Asisten Bidang Pemerintahan Rivino Dondokambey, Asisten Bidang Administrask Umum dr Jane Symons Mkes, Koramil Kauditan, Kapolsek Kauditan IPTU Muhamad Maulana Miraj SIK, SKPD, Camat dan Hukum Tua serta Ketua Lembaga Penyelenggara Hari-Hari Besar Islam (LPHBI) Minut Usman Ssos.(lee)
Read More

14 M Untuk THR ASN Minut, THL Harus Gigit Jari
by Frani Bagawie - 0

Robby Parengkuan.
AIRMADIDI SMCOM--Menghadapi perayaan hari raya Idul Fitri, beberapa daerah di Indonesia telah mulai menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Tenaga Harian Lepas (THL). Namun sayangnya, hal tersebut tidak berlaki di Pemerintahan Kabupaten Minut sehingga THL di daerah ini terpaksa harus gigit jari.

Tidak adanya pemberian THR bagi THL ini dibenarkan oleh Kepala Badan Keuangan Minut Robby Parengkuan SH kepada wartawan, Rabu 6 Juni 2018. Menurutnya, anggaran tersebut tidak tertata dalam APBD 2018. "Keuangan daerah tidak mampu sehingga THL tidak ada THR," ujar Parengkuan.

Ditanya berapa besar anggaran THR yang disiapkan Pemkab Minut untuk ASN Minut, Parengkuan menyatakan ada sekitar Rp14 miliar. Bahkan penyaluran pun siap dilakukan, tergantung kecepatan pemasukan usulan dari masing-masing SKPD. "Kami siap salurkan jika permohonan dari masing-masing SKPD sudah masuk. Sebab sesuai petunjuk, pekan ini harus disalurkan. Tapi jika pengusulan belum masuk, tentu itu belum bisa kami salurkan. Jadi tinggal kecepatan SKPD masing-masing untuk melakukan pengusulan pencairan THR," kata Parengkuan.(lee)
Read More

Tuesday, June 5, 2018

Pemprov Dukung Pemberdayaan SDM Pengelola Perbatasan
by Frani Bagawie - 0

Workshop Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan.(foto:ist)
MANADO SMCOM--Pemprov Sulut melalui Biro Pengelolaan Perbatasan Negara Setda Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Workshop Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan di Hotel Aston Manado, Selasa 4 Juni 2018.

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Mohamad Rudy Mokoginta, SE., MTP yang didampingi oleh Kepala Biro Pengelolaan Perbatasan Negara Ir. Djemi Gagola, M.Si., ME. Workshop ini membahas tentang kebijakan umum pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan negara Setda Provins Sulut.

Dalam sambutan yang dibacakan Mokoginta, Gubernur Olly Dondokambey mengingatkan secara tegas permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan. "Belum adanya koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan di daerah selain itu sumber daya manusia pengelola perbatasan negara yang masih terbatas jumlah dan kualitasnya mengingat Provinsi Sulawesi Utara sebagai Provinsi Kepulauan memiliki 12 pulau terluar yang telah ditentukan pemerintah pusat pada tahun 2017," ujarnya.

Permasalahan ini akan dapat kita atasi apabila semua stakeholders terkait mampu memahami, mengerti dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan perbatasan negara serta diiringi dengan penguatan kelembagaan dan aparatur pengelola perbatasan negara.

Karo Perbatasan Jemmy Gagola mengatakan maksud dan tujuan diadakan workshop ini yakni sebagai suatu forum koordinasi dan konsultasi serta terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Perangkat Daerah dan Unit Kerja di lingkup pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupatr  Kepulauan Siau Tagulandang dan Kabupate  Kepulauan Talaud serta para camat wilayah perbatasan.(lee)
Read More

Pemprov Dukung Pemberdayaan SDM Pengelola Perbatasan
by Frani Bagawie - 0

Workshop Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan.(foto:ist)
MANADO SMCOM--Pemprov Sulut melalui Biro Pengelolaan Perbatasan Negara Setda Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Workshop Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan di Hotel Aston Manado, Selasa 4 Juni 2018.

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Mohamad Rudy Mokoginta, SE., MTP yang didampingi oleh Kepala Biro Pengelolaan Perbatasan Negara Ir. Djemi Gagola, M.Si., ME. Workshop ini membahas tentang kebijakan umum pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan negara Setda Provinsi Sulut.

Dalam sambutan yang dibacakan Mokoginta, Gubernur Olly Dondokambey mengingatkan secara tegas permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan. "Belum adanya koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan di daerah selain itu sumber daya manusia pengelola perbatasan negara yang masih terbatas jumlah dan kualitasnya mengingat Provinsi Sulawesi Utara sebagai Provinsi Kepulauan memiliki 12 pulau terluar yang telah ditentukan pemerintah pusat pada tahun 2017," ujarnya.

Permasalahan ini akan dapat kita atasi apabila semua stakeholders terkait mampu memahami, mengerti dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan perbatasan negara serta diiringi dengan penguatan kelembagaan dan aparatur pengelola perbatasan negara

Karo Perbatasan Jemmy Gagola mengatakan maksud dan tujuan diadakan workshop ini yakni sebagai suatu forum koordinasi dan konsultasi serta terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Perangkat Daerah dan Unit Kerja di lingkup pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupatr  Kepulauan Siau Tagulandang dan Kabupate  Kepulauan Talaud serta para camat wilayah perbatasan.(lee)
Read More