Berita Terbaru

Slider Area

Politik Pemerintahan

Olahraga

Minahasa Utara

Tuesday, October 23, 2018

KPU-Bawaslu Minut dan Parpol Sepakati Batasan APK
by Frani Bagawie - 0

KEGIATAN Rakor tentang APK bagi para Parpol peserta Pemilu 2019 oleh KPU dan Bawaslu Minut.(foto:ist)
AIRMADIDI,SMCOM--Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Utara, Selasa (23/10) melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) dengan Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu terkait desain Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu 2019 di kantor KPU Minut. Rapat ini dipimpin oleh Ketua KPU Minut Stela Runtu didampingi Komisioner KPU dan Ketua Bawaslu Minut Simon Awuy.
Dalam rapat ini, baik KPU, Bawaslu dan Parpol telah menyepakati batasan tentang jumlah dan ukuran APK berupa baliho dan spanduk yang akan disiapkan pada pelaksanaan Pemilu 2019. Adapun ukuran Baliho yang sudah disepakati disiapkan oleh KPU adalah 3X4 meter dan spanduk 1,5X6 meter. Sementara baliho yang akan disiapkan oleh Parpol yakni ukuran 4X7 meter dan spanduk 1,5X7 meter. "Jika lewat dari ukuran maksimal yang disepakati, maka siap kami turunkan. Sementara untuk APK jenis bendera parpol yang akan di pasang di rumah wajib ada surat ijin dari pemilik lahan dan dilaporkan ke KPU dan harus ada tembusan ke Bawaslu," ujar Ketua Bawaslu Minut, Simon Awuy seraya menambahkan jika untuk ketentuan setiap desa hanya bisa diperbolehkan pemasangan 5 baliho dan 10 spanduk.
Komisioner KPU, Hendra Lumanauw mengatakan, jika sesuai tahapan Pemilu, pemasangan APK pada tanggal 23 September 2018 sampai 13 April 2019. Untuk pelaksanaan pemasangan APK tingkat kabupaten/kota sesuai Keputusan KPU RI Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2019 tentang petunjuk teknis fasilitasi metode kampanye dalam Pemilu 2019 didalamnya menyatakan jika KPU menyiapkan balioho paling banyak 10 buah untuk setiap pasangan calon dan 16 buah spanduk serta 16 buah untuk calon anggota DPD. "Jadi saya minta apa yang sudah menjadi ketentuan KPU dan hasil kesepakatan dalam rapat ini bisa kita jalankan tanpa ada kecurangan," ungkapnya.(lee)
Read More

994 Pelamar CPNS Padati Pendopo Kantor Bupati Minut
by Frani Bagawie - 0

PARA calon CPNS saat melengkapi berkas penunjang di pendopo kantor Bupati Minut.(foto:glen/smcom)
AIRMADIDI,SMCOM--Pengumuman nama Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) yang mendaftar, mulai diumumkan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Minut di pendopo kantor Bupati Minut, Selasa (23/10). Alhasilnya, 994 pelamar CPNS yang lolos verifikasi berkas ini langsung memadati pendopo kantor Bupati Minut.

Dikatakan Kepala BKPP Minut, Stevy Watupongo, pelamar yang sudah lolos verifikasi ini, selanjutnya akan kembali dimintakan berkas untuk dimasukan dimana berkas tersebut akan dilakukan pengecekan lebih lanjut. Usai itu, pelamar diminta menunggu tahapan dari Badan Kepagawaian Nasional (BKN). "Untuk tempat tes nantinya akan dilaksanakan di BKN Regional XI  Manado,” katanya.
Lanjut dia, formasi yang disediakan sebanyak 175 sedangkan yang terisi hanya 173 formasi. Ini karena 2 formasi untuk dokter gigi di Puskesmas Wori dan RSUD Walanda Maramis masih kosong. “Formasi yang paling diminati yakni dibidang Pertanian dimana hanya ada 4 formasi, namun yang mendaftar sebanyak 174 orang,” tambahnya.(lee)
Read More

SDN 1 Airmadidi Siap Pertahankan Prestasi Siswa
by Frani Bagawie - 0

KEPSEK SDN 1 Airmadidi, Redyana Panebaren Spd.
AIRMADIDI,SMCOM--Dunia pendidikan di Minut mulai berkembang setiap tahun sehingga mampu menghasilkan siswa-siswi yang berprestasi. Sama halnya dengan SDN 1 Airmadidi yang terletak di Kelurahan Airmadidi Kecamatan Airmadidi dimana siap mempertahankan prestasi siswa yang sudah memperoleh juara dalam kegiatan tingkat kabupaten.
Kepala Sekolah SDN 1 Airmadidi, Redyana Panebaren Spd mengatakan, di sekolah yang dipimpinnya terdapat beberapa siswa berprestasi tingkat kabupaten. "Ada 3 siswa berprestasi dalam kegiatan lomba mata pelajaran baca, tulis dan hitung (BTH) tingkat kabupaten pada bulan Maret lalu. Mereka masing-masing mendapatkan juara 1 dalam mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia dan IPA. Dan ada juga siswa dari sekolah ini yang mendapat juara satu untuk lomba kreatifitas," jelas Panebaren kepada wartawan, Selasa (23/10).
Untuk mempertahankan prestasi ini, lanjut Panebaren, pihak sekolah pun melaksanakan proses belajar mengajar dengan maksimal serta serta les tambahan. Diharapkan siswa siswi ini bisa terus berprestasi hingga ke tingkat sekolah lanjutan. "Biasanya pulang jam 12, kini menjadi jam 1 siang karena ada les tambahan bagi siswa yang berprestasi. Itu merupakan kiat-kiat kami mempertahankan prestasi untuk sekolah ini," ungkap Panebaren seraya menambahkan jika SDN 1 Airmadidi memiliki 17 guru dimana 5 diantaranya merupakan pengajar honor.(lee)
Read More

Monday, October 22, 2018

Program Bedah Rumah di Sampiri Dikuasai Perangkat Desa
by Frani Bagawie - 0

TOKOH Masyarakat Desa Sampiri, Elvis Lumingkewas.
AIRMADIDI,SMCOM--Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang disalurkan pemerintah ke Desa Sampiri, dinilai tidak tepat sasaran karena sebagian diberikan kepada perangkat desa. Hal inipun diakui oleh salah satu warga Desa Sampiri, Elvis Lumingkewas. "Program ini harus dikaji kembali karena saya nilai tidak tepat sasaran," ujarnya kepada wartawan, Senin (22/10).
Di Desa Sampiri pada beberapa waktu lalu mengusulkan program BSPS sebanyak 40 unit rumah, namun hanya disetujui oleh pemerintah melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat (DPPR) Minut sebanyak 31 bidang rumah. Namun sayang, dari jumlah yang disetujui tersebut, 10 diantaranya diduga diperuntukkan kepada perangkat desa. "Jangan sampai ada unsur sesuatu, lantas program ini tidak tepat sasaran kepada masyarakat kurang mampu," jelas Lumingkewas.
Dirinya pun merincikan jika sesuai hasil laporan masyarakat jika ada 10 rumah perangkat desa yang masuk dalam program Bedah Rumah atau BSPS. Perangkat desa yang menerima bantuan ini yakni Kepala Jaga 2 bersama Maweteng. Kemudian Kepala Jaga 3 bersama Maweteng, Kaur dan Bendahara Desa. Lalu Kepala Jaga 4 dan Maweteng serta Kepala Jaga 5 bersama Maweteng serta Kaur. "Kalau dilihat, kondisi keuangan mereka semua itu tidak layak menerima program Bedah Rumah. Sebab sebagian dari mereka memiliki beberapa tanah dan orang yang sudah mapan," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat Minut, Drs Sem Tirayoh saat dikonfirmasi mengatakan jika dalam penyaluran BSPS di Desa Sampiri sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Sebab, oleh pihak Kordinator Fasilitator (Korfa) BSPS sudah melakukan pembicaraan dengan warga lewat musyawarah desa. "Jadi hukum tertinggi itu adalah rembuk atau musyawarah desa karena ini program terbuka. Jadi kalau ada perangkat desa yang menerima, itu sudah disetujui warga," tandasnya.
Diketahui, kriteria penerima BSPS berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 yakni WNI yang sudah berkeluarga, memiliki atau menguasai tanah serta ada legalitas berupa surat keterangan, tanah tidak dalam sengketa, lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah, belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni, belum pernah memperoleh BSPS, berpenghasilan paling banyak senilai UMP setempat dan diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya serta bersedia membentuk kelompok maksimal 20 orang.(lee)
Read More

Friday, October 19, 2018

Sekdes Fiktif, Mantan Asisten III Minut Ditahan Kejari
by Frani Bagawie - 0

MANTAN Asisten III Pemkab Minut saat dimasukkan ke dalam mobil untuk dibawah ke rumah tahanan.(foto:ist)
AIRMADIDI,SMCOM--Kejaksaan Negeri (Kejari) Minut pada Jumat (19/10) telah melakuka  penahanan terhadap Max Purukan yang merupakan mantan Asisten III Pemkab Minut. Dirinya ditahan karena terkait kasus Sekretaris Desa (Sekdes) fiktif sebanyak 96 orang di tahun 2010.
Kajari Minut, Rustiningsih SH  mengatakan, tersangka telah ditahan karena dikhawatirkan akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. "Tersangka sendiri sudah melanggar pasal 12 UU tindak pidana korupsi dengan ancaman kurungan diatas 5 tahun dan penahanan ini sudah sesuai prosedur dan UU," ujar Rustiningsih.
Diketahui, Max Purukan terlebih dahulu ditetapkan tersangka oleh Kejari Minut pada bulan September 2018. Dimana tersangka diduga melakukan manipulasi data dan dugaan aliran dana hingga miliaran rupiah, dimana sejumlah warga menyetor uang sebesar Rp40-60 juta kepada panitia pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) lewat jalur Sekdes.
Oleh oknum tertentu, para warga yang menyetor uang diberikan Surat Keputusan (SK) sebagai Sekdes dengan data yang dimanipulasi sedemikian rupa karena desa tempat Sekdes bertugas sebenarnya tidak ada alias desa fiktif.
Namun, terdapat 25 Sekdes sisa yang tidak diakomodir, kepada mereka juga dimintakan uang sebesar Rp10-25 juta melalui salah seorang yang ditunjuk sebagai koordinator.
Dalam perkara Sekdes fiktif telah terjadi kesalahan yaitu pengangkatan Sekdes mendahului pengusulan. Ini Seharusnya pengusulan dulu baru ada pengangkatan. Dan yang kedua desa yang ditetapkan Sekdesnya dalam pengangkatan ternyata desa-desanya fiktif. Namun Sekdes yang diangkat tersebut berasal dari desa yang sebenarnya tidak ada di Minut.
Dalam pengangkatan Sekdes menjadi ASN ini terindikasi telah terjadi konspirasi besar karena mereka yang diangkat merupakan kenalan dan kerabat dekat eksekutif maupun legislatif. Kasus ini bergulir dalam rentang waktu 3 kepemimpinan Kejari Minut yang berturut-turut dipimpin oleh Kajari Irvan Samosir SH MH, kemudian beralih kepada Agus Sirait SH MH dan yang terakhir Rustinigsih SH MSi.(lee)
Read More

Thursday, October 18, 2018

Kumtua Sampiri Pindah Kantor di Rumah
by Frani Bagawie - 0

KANTOR Kumtua Sampiri hanya dipergunakan saat akan ada pertemuan atau acara.(foto:ist)
AIRMADIDI, SMCOM--Pelayanan kepada masyarakat dari aparat pemerintah desa, harusnya dilakukan di kantor desa setempat dan buka di tempat lain. Namun sayang, apa yang dilakukan Hukum Tua Desa Sampiri Fecky Pieter, sangat bertolal belakang. Pasalnya, sampai saat ini, fasilitas kantor yang disiapkan Pemkab Minut, tidak digunakan dengan semestinya karena Kumtua lebih memilih bekerja dan melayani masyarakat dari rumah.
Hal ini pun langsung disorot oleh masyarakat Desa Sampiri. "Kantor Kumtua hanya dibuka disaat akan ada pertemuan atau acara lainnya. Sementara untuk pelayanan surat menyurat dilakukan dari rumah Kumtua dan itu seharusnya tidak dibenarkan," ujar salah satu warga Desa Sampiri, Medzen Lumingkewas kepada wartawan, Kamis (18/10).
Menariknya, diakui Lumingkewas, dalam pelayanan ke masyarakat, Kumtua malah memberikan batas waktu pelayanan dari pukul 08.00 Wita sampai 17.00 Wita atau jam 5 sore. "Masalahnya saat warga datang, Kumtua lagi tidor dan harus menunggu hingga berjam-jam," ungkapnya.
Untuk itu, dirinya meminta Pemkab Minut melalui instansi terkait untuk dapat memberikan pembinaan atau teguran kepada Kumtua. Sebab, keluhan ini sudah menjadi bahan perbincangan warga di kampung itu.(lee)
Read More

Bibir dan Benij Palsu Mulai Marak di Minut
by Frani Bagawie - 0

KEPALA Dinas Pertanian Minut, Wangke Karundeng.
AIRMADIDI,SMCOM--Petani di Kabupaten Minut diminta mewaspadai adanya peredaran bibit dan benih palsu. Sebab penjualan bibit dan benih palsu ini pernah ditemuka oleh Dinas Pertanian sesuai dengan laporan petani. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dinas Pertanian Minut, Wangke Karundeng. "Memasuki musim tanam ink, petani harus waspadai penjualan bibit dan benih palsu karena itu tidak ada label atau tanda sertifikasi," ujar Karundeng kepada wartawan, Kamis (18/10).
Dikatakan Karundeng, mengantisipasi adanya petani yang dirugikan, maka pihaknya sudah menurunkan tim pengawas ke lapangan untuk melakukan pengawasan. Bahkan toko pertanian yang menjual bibit dan benih pun ikut diperiksa. "Ada tim pengawas benih yang sudah turun dan tidak didapati toko pertanian yang menjual benih palsu. Perlu diwaspadai adalah penjual bibit keliling yang diduga mereka menjual bibit palsu. Sebab, bibit yang dijual di pinggir jalan itu tidak berlabel," kata Karundeng.
Ditambahkan Karundeng, bibit dan benih asli harus memiliki lebel dari lembaga pengawasan sertifikasi dan mutu benih. Dan itu bisa terlihat dalam kemasan untuk bibit. Sementara untuk benih akan terlihat label yang dikalungkan pada pohon tanaman. "Bibit palsu seperti mangga, durian, padi dan jagung mulai marak. Jadi petani harus waspada dan kenali produk yang dibeli dengan memperhatikan label sertfikasi," tambah Karundeng.(lee)
Read More

Monday, October 15, 2018

Kejari Minut Mulai Selidiki Dana PNPM di Seluruh Desa di Minut
by Frani Bagawie - 0

DANA PNPM milik salah satu desa di Kecamatan Likupang Timur saat diserahkan ke Kejari Minut.(foto:dok)
AIRMADIDI,SMCOM--Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Minut akan melakukan penyelidikan terhadap semua desa di daerah itu yang menerima bantuan dana dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri tahun anggaran 2008-2014. Ini dilakukan Kejari Minut karena diduga ada desa yang telah menerima bantuan PNPM Mandiri, namun tidak disalurkan seperti yang terjadi di salah satu desa di Kecamatan Likupang Timur sehingga dana sebesar Rp794.502.081 harus dikembalikan ke kas negara.
Kajari Minut, Rusdiningsih SH mengakui jika pihaknya sudah menurunkan tim untuk melakukan penyelidikan. "Tim Pidsus (Pidana Khusus) sudah turun lakukan penyelidikan dan itu akan kita lihat bagaimana hasilnya," ujar Rusdiningsih saat didampingi Kasi Pidsus A Silitonga
kepada wartawan, Senin (15/10).
Pada bulan Juni 2018 lalu, salah satu desa di Kecamatan  Likupang Timur ditemukan anggaran sisa dari program PNPM Mandiri yang masuk ke rekening Bank Sulut nomor 034.02.11.000664-2 atas nama SPP MP LIKTIM/Novita Makapeti. Proses pemeriksaan pun dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyidikan nomor PRINT-03/R.1.16/Fd.1/05/2018 tertanggal 31 Mei.
Namun atas etikad baik dari pemerintah desa, maka dana sisa itu dikembali bersama bunganya ke kas negara lewat Kejari Minut. "Saya minta kepada pemerintah desa yang menerima bantuan PNPM agar segera mengembalikan dana yang tidak terpakai. Jangan sampai kami temukan, maka itu akan berproses hukum," jelasnya.
Diketahui, PNPM sudah berakhir sejak 31 Juli 2015, berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Desa PDTT bernomor 134/DPPMD/VII/2015.(lee)
Read More