Berita Terbaru

Slider Area

Politik Pemerintahan

Olahraga

Minahasa Utara

Thursday, April 26, 2018

Wagiu Wakili Petani Dapil 2 Maju Balon Legislatif Minut
by Frani Bagawie - 0

Vendy Wagiu saat mendaftar di Sekretariat DPC PDIP Minut.(foto:glen/smcom)
AIRMADIDI SMCOM--Pendaftaran bagi kader partai mulai dilakukan oleh masing-masing Partai Politik (Parpol) untuk menyukseskan Pemilihan Legislatif  (Pileg) tahun 2019 mendatang. Seperti halnya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang sudah membuka pendaftaran sejak tanggal 16 hingga 26 April.

Dari puluhan kader PDIP yang mendaftar, turut ikut serta adalah Vendy Wagiu dari Dapil 2 yang meliputi Kecamatan Dimembe, Talawaan dan Likupang Selatan (Liksel) yang siap maju menjadi anggota DPRD Minut lewat seleksi Bakal Calon (Balon) legislatif. Menariknya, lelaki yang akrab dengan masyarakat ini hanya berprofesi sebagai petani sehingga mewakili petani dari ketiga wilayah itu. "Saya hanya sebagai petani. Saya juga ikut mendaftar di PDIP karena suka akan partai ini serta pernah berjuang untuk partai Marhaenisme," kata Wagiu saat mendaftar di kantor DPC PDIP Minut, Kamis 26 April 2018 sore.

Dirinya mengakui, pendaftaran ini merupakan penantian yang diharapkan selama 17 tahun lalu dan baru ini bisa diwujudkan untuk menuju kursi DPRD Minut. "PDIP merupakan partai nasionalis dan sesuai dengan prinsip mensejahterakan masyarakat," katanya serya optimis bisa memperoleh suara terbanyak di wilayah Dapil 2.(lee)
Read More

136 KPM Desa Kolongan Siap Terima Rastra Bulan April
by Frani Bagawie - 0

Kumtua Kolongan dan Kaur Kesra saat memeriksa kualitas Rastra yang akan dibagikan.(foto:glen/smcom)
AIRMADIDI SMCOM--Penyaluran beras bagi keluarga pra sejahtera atau Rastra untuk bulan April, sebagian sudah disalurkan oleh pemerintah desa, namun ada juga yang belum. Penyaluran ini tergantung dari distribusi Rastra yang dilakukan oleh pihak Bulog.

Seperti yang akan disalurkan oleh pemerintah Desa Kolongan dimana dalam waktu dekat ini, Rastra bulan April akan disalurkan. "Beras sudah ada di kantor Hukumtua dan tinggal diambil oleh keluarga yang telah mendapatkan jatah Rastra," ujar Kumtua Desa Kolongan, Eske Dendeng kepada wartawan, Kamis 26 April 2018.

Di Desa Kolongan sendiri ada 136 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan menerima Rastra. Rastra tahun ini akan diberikan secara gratis dimana setiap KPM menerima 10 Kilogram (Kg) Rastra. Penyaluran akan diakomodir oleh masing-masing kepala lingkungan. "Penerima sudah bisa datang mengambil Rastra di kantor Hukumtua dan harus didampingi oleh kepala lingkungan. Sebab, kepala lingkungan memiliki data siapa saja yang berhak menerima," tambah Dendeng.(lee)
Read More

Warga Watutumou 2 Sesalkan Pernyataan Kadis LH Minut
by Frani Bagawie - 0

Defli Bawanda.
AIRMADIDI SMCOM--Adanya pernyataan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Minut Tieneka Rarung yang menilai ada beberapa wilayah di Minut termasuk diantaranya Desa Watutumou 2 kurang bersih sehingga akan diberikan bantuan konteiner mini sampah, mendapat tanggapan serius dan disesali oleh warga desa tersebut.

Ketua BPD Watutumou 2, Rantaola pun mengakui jika warga di desa itu tidak senang dengan apa yang dilontar oleh Kadis LH Minut. "Apa yang disampaikan Kadis LH itu telah membuat warga marah. Sebab warga disini taat membuang sampah pada tempatnya," ujarnya kepada wartawan, Kamis 26 April 2018.

Kumtua Watutumou 2 Defli Bawanda pun ikut membenarkan apa yang disampaikan oleh Ketua BPD dimana banyak warga yang kurang senang dengan pernyataan Kadis LH Minut. Untuk itu, Bawanda pun meluruskan apa yang disampaikan oleh Kadis LH Minut. Sebab, masyarakat desa itu sudah ada kontrak dengan PD Klabat soal pengangkutan sampah 3 kali dalam sepekan. "Di wilayah kami ada satu Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sampah. Namun sering juga ada warga dari luar yang membuang sampah di wilayah ini, lebih tepatnya di jalan utama dan itu sudah beberapa kali kami tindaki. Orang luar yang kedapatan membuang sampah di jalan utama, itu ada yang kami tangkap," ungkapnya.

Meskipun demikian, Bawanda pun mengaku senang jika wilayah itu mendapatkan bantuan konteiner mini untuk menampung sampah warga. Hanya saja, penempatan konteiner mini diharapkan visa ditempatkan di lokasi yang bisa dijangkau warga desa. "Sebaiknya konteiner sampah itu ditempatkan di dalam desa agar bisa diangkut oleh PD Klabat. Sebab kalau di depan jalan utama, itu nanti siapa yang angkat karena warga hanya memiliki kontrak pembayaran retribusi sampah dengan PD Klabat untuk mengangkut sampah yang ada di dalam desa," tambah Bawanda.(lee)
Read More

624,5 Juta Untuk 9 Parpol di Minut
by Frani Bagawie - 0

Marthen Sumampouw.
AIRMADIDI SMCOM--Pemkab Minut akan segera mencairkan anggaran Rp624.545.968 untuk 9 Partai Politik (Parpol) yang ada di daerah itu. Hal itu dikatakan oleh Plt Kesbangpol Minut Marthen Sumampouw kepada wartawan, Kamis 26 April 2018. "Anggaran Parpol ini sudah ada di kas daerah dan siap dicairkan," ujar Sumampouw.

Lanjut dikatakan Sumampouw, pencairan anggaran Parpol ini dilakukan setiap setahun sekali. Anggaran Parpol ini akan dicairkan jika sudah ada rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. "Di Minut ada 9 parpol yang duduk di DPRD Minut dan hanya untuk mereka dana itu disiapkan," katanya.

Ditanya parpol mana yang paling besar yang akan menerima anggaran tersebut, Sumampouw mengatakan jika itu adalah PDIP. "PDIP yang paling besar dan paling kecil adalah PPP," tambah Sumampouw.(lee)
Read More

Wednesday, April 25, 2018

Humas Harus Bentuk Opini Positif Bagi Masyarakat
by Frani Bagawie - 0

Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR. Jemmy Kumendong, M.Si membuka Rapat Koordinasi Kehumasan di Aula Mapalus Kantor Gubernur.(foto:ist)
MANADO SMCOM--Pranata Hubungan Masyarakat (humas) pemerintah baik yang ada di Provinsi maupun Kabupaten Kota harus mampu membentuk opini positif bagi masyarakat, terkait semua bentuk kebijakan dan kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE yang diwakili Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR. Jemmy Kumendong, M.Si membuka Rapat Koordinasi Kehumasan di Aula Mapalus Kantor Gubernur, Selasa 24 April 2018.

Dalam sambutannya, Kumendong menyampaikan bahwa peran yang sangat penting dan strategis untuk membentuk opini yang positif dari masyarakat serta khalayak terlebih penerapan asas transparansi serta dalam menangkal berita HOAX merupakan salah satu unsur kerja dari Humas.

Maka dari itu, Kumendong mengharapkan kiranya konsistensi tekad dan komitmen para pranata humas akan tetap terpelihara bahkan kedepan akan semakin mampu memberikan kontribusi positif, bersinegritas, serta satu persepsi, melangkah dan bekerja bersama dalam memajukan daerah Sulawesi Utara.

Dalam acara tersebut juga diadakan Pelantikan Pengurus Cabang Perhimpunan Hubungan Masyarkat Seluruh Indonesia (PERHUMAS) manado. "Selamat berkarya dan mengemban amanah kepada segenap pengurus yang dilantik, kiranya tugas dan tanggung jawab yang di percayakan mampu ditunaikan sebaik mungkin, serta totalitas dalam pengabdian bagi eksistensi PERHUMAS serta demi kemajuan bangsa," ujar Kumendong.(lee)
Read More

Pemprov Sulut & KPK Bahas Pencegahan Korupsi Sektor SDA
by Frani Bagawie - 0

Rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo di Ruang Rapat C. J. Rantung.(foto:ist)
MANADO SMCOM--Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) melaksanakan rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo di Ruang Rapat C. J. Rantung, Selasa 24 April 2018.

Pembahasan rapat kali ini difokuskan pada sektor Sumber Daya Alam (SDA) meliputi pertambangan, perkebunan, perikanan dan kelautan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah Provinsi Sulut dan Gorontalo.

Sekdaprov Sulut Edwin Silangen, SE, MS dalam sambutannya menerangkan bahwa pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) harus dilakukan secara optimal karena merupakan pendukung utama bagi masyarakat di berbagai aspek kehidupan dan menjadi modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan. "Karenanya, SDA harus dapat dimanfaatkan se optimal mungkin, disamping itu pemanfaatnya harus senantiasa mendukung dan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, yakni pembangunan yang dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan pada masa sekarang, tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang," katanya.

Terkait pemanfaatkan potensi SDA di Sulut, Silangen menegaskan bahwa Pemprov Sulut selalu berperan aktif didalamnya sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mengatur kewenangan Provinsi dalam pembinaan pengelolaan SDA. "Pemprov Sulut senantiasa melakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh pelaku usaha Sumber Daya Alam yang beroperasi di wilayah Sulut," tandasnya.

Disamping itu, menurut Silangen, Pemprov Sulut juga telah menyederhanakan proses pelayanan perizinan pengelolaan SDA antara lain melalui pelimpahan kewenangan kepada Perangkat Daerah Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Lanjut Silangen, melalui pendampingan dari pihak KPK, Pemprov Sulut telah berupaya menggunakan teknologi informasi untuk mewujudkan proses perizinan yang sesuai aturan. "Lewat Supervisi Tim KPK, pemerintah provinsi berupaya agar proses perizinan dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi melalui aplikasi yang tersedia. Jadi selain kita memperbaiki sistem gaya, kita menempatkan ASN yang memiliki integritas dalam proses pelayanan perizinan SDA," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Satgas III Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK, Dian Patria mengatakan langkah konkrit dan pemformalan komitmen koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi terintegrasi sektor sumber daya alam di Indonesia merupakan suatu terobosan yang baru dapat digelar. "SDA menjadi salah satu fokus pemantauan dengan melihat potensinya yang besar dan berpeluang terjadinya penyelewengan," tuturnya.

Lanjut Patria, sejumlah permasalahan yang menjadi fokus KPK di sektor sumber daya alam di Indonesia meliputi korupsi penyalahgunaan wewenang, perizinan dan alih fungsi lahan baik di sektor pertambangan, perkebunan, kelautan dan perikanan. “Pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang nantinya bermuara pada penerapan sanksi bagi yang melanggar,” bebernya.(lee)
Read More

Dinilai Jorok, DLH Minut Beri Bantuan Bagi 4 Kelurahan/Desa
by Frani Bagawie - 0

Tieneke Rarung.
AIRMADIDI SMCOM-Penilaian Adipura akan segera dilaksanakan di Kabupaten Minut. Namun sayangnya, ada 4 lokasi kelurahan/desa yang berada di jalur penghubung Manado-Bitung dinilai oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Minut masih sangat jorok karena banyaknya sampah yang dibuang oleh warga sekitar maupun yang melintas.

Untuk itu, ke 4 lokasi yakni Airmadidi Atas, Sarongsong 1 dan Sarongsong 2 serta Watutumou 2 ini akan diberikan bantuan berupa konteiner mini guna memanilisir jumlah sampah yang dibuang oleh warga. "Dalam waktu dekat ini, konteiner mini tersebut akan kami serahkan. Sebab jalan utama di ke 4 wilayah itu sering dipenuhi sampah yang dibuang warga sekitar maupun mereka yang hanya melintas lewat jalan tersebut," ujar Kepala DLH Minut, Tieneke Rarung kepada wartawan, Selasa 24 April 2018.

Dengan adanya bantuan ini, Rarung mengharapkan kiranya warga bisa membuang sampah pada tempatnya. Demikian juga dengan pemerintah kelurahan/desa diminta proaktif untuk turun lapangan melakukan pengecekan dan himbauan kepada masyarakat. "Tidak semua camat dan hukumtua yang peduli dengan kebersihan lingkungan. Jadi saya harapkan adanya dukungan pemerintah kecamatan dan kelurahan/desa untuk membantu program kebersihan," tambah Rarung.(lee)
Read More

Terkait LSM Ilegal, Kesbangpol Minut Sesalkan Kesbangpol Sulut
by Frani Bagawie - 0

Add caption
AIRMADIDI SMCOM--Adanya desakan dari Ketua Forum Rakyat Peduli Minahasa Utara (Fordmitra) Husein Tuahuns agar Kesbangpol Minut segera mengeluar surat edaran Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang aktif di Minut, langsung ditanggapi oleh Plt Kepala Kesbangpol Minut Marthen Sumampouw. Desakan ini dilakukan Fordmitra karena saat ini diduga sudah banyak LSM illegal yang melakukan pemerasan terhadap hukumtua terkait penyimpangan Dana Desa (Dandes). "Adanya surat edaran itu akan kami pertimbangkan," ujar Sumampouw kepada wartawan, Selasa 24 April 2018.

Dijelaskannya, LSM yang ada saat ini terdaftar di Minut berjumlah 145. Namun jumlah tersebut bisa bertambah mengingat sebagian pengurusan terdaftarnya LSM itu dilakukan di Kesbangpol Sulut. "SKT ini berlaku 5 tahun. Bisa diperbaharui kembali SKT sebelum habis 5 tahun jika LSM tersebut melakukan perubahan struktur," jelasnya.

Ditanya soal adanya LSM dari luar Minut yang diduga melakukan pemerasan ke kumtua, Sumampouw tidak bisa menjawab lebih. Bahkan dirinya sangat menyesalkan Kesbangpol Sulut yang tidak pernah melaporkan jumlah LSM dari Minut yang mendaftar di Kesbangpol Sulut. "Belum ada data jumlah LSM dari Kesbangpol provinsi supaya ada sinkronisasi data," sesalnya.

Diketahui, keberadaan LSM di Minut setiap tahunnya terus bertambah. Namun sayangnya, diduga banyak LSM yang siluman karena tidak memiliki SKT yang dikeluarkan Pemkab Minut melalui Kesbangpol Minut. Padahal desakan untuk Kesbangpol mengeluarkan SKT sudah disampaikan oleh Ketua Fordmitra Husein Tuahuns sejak tahun lalu menyusul banyaknya LSM ilegal yang melakukan pemerasan terhadap hukumtua. Namun sampai saat ini, permintaan itu diabaikan oleh Kesbangpol Minut.(lee)
Read More